SISWA NYONTEK, PENDIDIKAN KARAKTER DIGUGAT!

Oleh Tatang Sunendar

Pendidikan karakter di Indonesia kembali mendapat sorotan tajam setelah hasil survei pendidikan tahun 2024 menunjukkan tingginya tingkat kecurangan akademik di kalangan pelajar. Salah satu bentuk paling nyata dari fenomena ini adalah kebiasaan menyontek, walau nilia-nilai kejujura, mandiri dan kerja keras selalu ditekankan dalam program Pendidikan  karakter yang telah lama digaungkan di sekolah sekolah. Namun data menunjukkan?

Adalah Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan hasil praktik menyontek masih terjadi di 78% sekolah dan 98% perguruan tinggi. Plagiarisme juga ditemukan di 43% kampus dan 6% sekolah. Selain itu, 84% mahasiswa dan 45% siswa mengaku sering datang terlambat. Pelaksanaan SPI itu, kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, hari ini, melibatkan lebih dari 36 ribu satuan pendidikan, yang mencakup sekitar 35 ribu Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dasmen) serta sekitar 1.200 Satuan Pendidikan Tinggi (Dikti) (Detiknews 24/04/2025).

Survei yang dilakukan oleh lembaga independen ini menunjukkan bahwa sekitar 62% siswa mengaku pernah menyontek dalam ujian atau tugas, baik secara langsung maupun menggunakan teknologi. Ironisnya, dari jumlah tersebut, 45% siswa menganggap menyontek adalah "hal biasa" dan bukan pelanggaran serius. Fakta ini mengungkapkan bahwa pendidikan karakter, yang seharusnya menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Mengapa Siswa Masih Nyontek?

Ada banyak faktor yang menyebabkan fenomena menyontek tetap subur. Tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi masih menjadi salah satu penyebab utama. Sistem pendidikan yang terlalu berfokus pada pencapaian angka dan bukan pada proses pembelajaran mendorong siswa mencari jalan pintas. Daripada belajar sungguh-sungguh, mereka lebih memilih menyontek agar mendapatkan hasil instan yang diinginkan oleh orang tua, guru, bahkan sekolah.

Prof Mu'ti sebagai menteri Kemdikdasmen bilang nyontek itu muncul karena sistem belajar kita terlalu fokus sama nilai, bukan pemahaman. Jadi siswa kejar angka, bukan ngerti materi. Ditambah lagi, soal-soalnya cuma nguji hafalan, bukan mikir kritis. Akhirnya, banyak yang milih nyontek karena ngerasa itu jalan cepat buat dapet nilai bagus. Jalan "kreatif" untuk dapat nilai bagus imbuhnya.

Selain itu, budaya permisif terhadap kecurangan juga ikut memperparah keadaan. Di banyak sekolah, praktik menyontek tidak ditindak dengan tegas. Ada pula fenomena "menyontek berjamaah" yang dianggap sebagai solidaritas antar teman, bukan sebagai pelanggaran nilai. Ketika lingkungan sosial mendukung perilaku ini, sulit bagi siswa untuk mengembangkan komitmen pribadi terhadap kejujuran.

Tidak kalah penting adalah minimnya contoh nyata dari para teladan, baik di sekolah maupun di masyarakat luas. Maraknya pemberitaan tentang peristiwa korupsi yang dilakukan para pejabat, sehingga saat siswa menyaksikan perilaku tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari itu dari berita tentang korupsi hingga manipulasi data, mereka cenderung menganggap integritas sebagai nilai yang fleksibel, bukan prinsip yang harus dijaga. Bagaimana dengan Pendidikan karakter?

Sejak lebih dari satu dekade terakhir, berbagai kebijakan pendidikan nasional memasukkan pendidikan karakter sebagai tujuan utama. Kurikulum Merdeka misalnya, sangat menekankan pentingnya nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila seperti beriman, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Namun, hasil survei 2024 menunjukkan adanya kesenjangan besar antara retorika dan realita.

Banyak program pendidikan karakter yang berjalan hanya sebagai formalitas, sekadar slogan di dinding sekolah, upacara seremonial, atau lomba-lomba bertema karakter tepuk karakter, nyanyian karakter. Sedikit sekali yang benar-benar diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari, interaksi guru-siswa, atau budaya sekolah yang konsisten.

Padahal, pendidikan karakter tidak bisa ditanamkan lewat ceramah semata. Ia harus dihidupi melalui keteladanan, konsistensi tindakan, penghargaan terhadap proses, serta ekosistem yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai baik secara alami dalam keseharian siswa. Apa yang Bisa Dilakukan?

Situasi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pihak pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat luas. Sistem penilaian di sekolah perlu dirombak agar lebih menilai proses belajar, pemahaman konsep, dan keterampilan berpikir kritis, bukan sekadar hasil ujian akhir. Memberi apresiasi terhadap usaha dan integritas harus menjadi bagian penting dalam evaluasi siswa. Sekolah perlu menciptakan budaya yang menghargai kejujuran. Ini bisa dimulai dengan peraturan yang tegas terhadap kecurangan, pemberian penghargaan kepada perilaku jujur, serta membiasakan refleksi etis dalam kegiatan belajar. Yang utama Keteladanan nyata dari guru dan orang dewasa. Guru, kepala sekolah, dan orang tua harus menjadi role model kejujuran. Ketika siswa melihat bahwa nilai integritas dihormati dan dipraktikkan oleh orang dewasa di sekitarnya, mereka akan lebih mudah meneladaninya

Kemudian Pendidikan karakter hendaknya diintegrasikan dalam semua mata pelajaran menjadi skala prioritas, bukan sekadar menjadi "muatan tambahan." Serta Pendidikan karakter tidak hanya tanggung jawab sekolah. Orang tua dan masyarakat harus ikut aktif memperkuat nilai-nilai tersebut di rumah dan lingkungan sekitar.

Fenomena siswa yang masih gemar menyontek adalah cerminan kegagalan kolektif dalam membangun karakter bangsa. Ini bukan sekadar masalah individu, melainkan hasil dari sistem, budaya, dan praktik sosial yang keliru. Hasil survei pendidikan tahun 2024 seharusnya menjadi momentum refleksi nasional bahwa membentuk karakter membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Ia memerlukan keteladanan, konsistensi, dan keberanian untuk mengubah budaya. Kalau kita ingin menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas, maka pendidikan karakter harus benar-benar menjadi napas dalam seluruh proses pendidikan, bukan hanya jargon yang kehilangan makna.

Solusi buat ngatasi budaya nyontek dan curang di sekolah itu nggak bisa setengah-setengah. Harus holistik, nyambung, dan saling dukung. Artinya, perubahan nggak bisa cuma di satu sisi doang, semua elemen harus ikut terlibat, mulai dari cara ngajar di kelas, sistem penilaian, budaya yang dibangun di sekolah, sampai kebijakan dari level atas. Kalau semuanya jalan bareng, perlahan-lahan budaya curang bisa dikikis. Ujungnya, pendidikan kita bukan cuma lebih jujur dan bermutu, tapi juga bisa beneran membangun karakter siswa…………..semoga.

?