Situasi Setelah Kisruh PCMB 2026 di Jawa Barat

Oleh Ade Munajat

Proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) untuk masuk SMA/SMK/SLB di Jawa Barat sempat ribut. Banyak orang tua mengeluh karena aplikasi sulit dipakai, hasil pemetaan kurang jelas, dan pelayanan kurang baik. Gubernur Dedi Mulyadi langsung turun tangan menyelesaikan masalah ini.

Penyebab Kisruh

PCMB merupakan tahap awal pemetaan sebelum pendaftaran resmi. Banyak masalah muncul, seperti:

• Aplikasi sering error dan susah diakses.
• Hasil nilai atau peringkat kadang berubah tanpa penjelasan.
• Sekolah negeri terlalu sedikit dibandingkan jumlah siswa yang mau masuk.

Gubernur Dedi Mulyadi sudah meminta maaf kepada masyarakat, mencopot kepala bagian sistem yang bermasalah, dan memindahkan pengelolaan ke Diskominfo agar lebih baik.

Menurut data terbaru, sekitar 444.000 calon siswa sudah terpetakan. Diperkirakan 70.000 sampai 77.000 siswa kemungkinan tidak tertampung di sekolah negeri.

Solusi yang Disiapkan Pemprov Jabar

Pemprov Jabar berusaha agar tidak ada siswa yang putus sekolah. Berikut rencananya:

1.      Kerja Sama dengan Sekolah Swasta
Pada 15 Juni 2026, Pemprov bekerja sama dengan 751 SMA dan SMK swasta. Sekolah-sekolah ini akan menjadi mitra setelah diseleksi.

2.      Bantuan Biaya Sekolah
Siswa yang masuk sekolah swasta mitra akan dibantu Rp2,7 juta per tahun. Bantuan ini untuk uang pangkal (DSP) dan SPP bulanan. Pemprov yang akan bayar langsung ke sekolah, jadi orang tua tidak perlu mengeluarkan uang.

3. Beasiswa untuk Siswa Kurang Mampu
   Ada anggaran Rp218 miliar untuk beasiswa khusus siswa dari keluarga tidak mampu.

Pemprov menyatakan: “Tidak diterima di sekolah negeri bukan berarti tidak bisa sekolah sama sekali.”

Peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat

Karena banyak keluhan, sebagian orang tua dan masyarakat melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Ombudsman menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka akan memeriksa apakah ada maladministrasi, kurangnya transparansi, dan pelayanan yang tidak baik dari Disdik Jabar. Kehadiran Ombudsman diharapkan membuat proses menjadi lebih adil dan terbuka.

Harapan Masyarakat

Orang tua dan siswa berharap:

• Daftar 751 sekolah swasta mitra dan kuotanya segera diumumkan.
• Proses pemindahan siswa dilakukan secara adil dan memperhatikan jarak rumah.
• Bantuan dana benar-benar cair tepat waktu.
• Siswa yang belum terpetakan segera melengkapi data di portal resmi atau menghubungi Dinas Pendidikan terdekat.

Penutup

Kisruh PCMB ini menjadi pelajaran penting. Niat Pemprov Jabar untuk memberikan akses pendidikan bagi semua anak sangat bagus dan layak didukung. Namun, keberhasilan sangat tergantung pada transparansi, pelaksanaan yang cepat, dan pengawasan bersama. Ombudsman, DPRD, orang tua, dan masyarakat perlu terus mengawal agar janji-janji ini terealisasi. Pendidikan adalah hak setiap anak. Semoga masalah ini segera selesai dan memberi hasil yang lebih baik untuk masa depan anak-anak Jawa Barat.

Artikel ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai media resmi per 16 Juni 2026.