SMK dan Vokasi

Oleh Riswan Safari, S.Pd, M.M.

(Guru Sejarah & Seni Budaya)

Direktur Jenderal Vokasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas untuk menyingkronkan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, penyusunan langkah strategi penyerapan lulusan SMK oleh dunia kerja, dan mendorong SMK mampu memberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Artinya bahwa ada keterlibatan dunia usaha dalam menyusun pengembangan kurikulum di awal tahun pembelajaran menjadi sebuah keharusan, sehingga tercipta kesesuaian antara kurikulum dan keterampilan di dunia usaha.

Harus diakui bahwa data Badan Pusat Statistik memberikan gambaran secara langsung bahwa lulusan SMK penyumbang terbesar terhadap tingkat pengangguran terpelajar di Indonesia. Ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan startegis dengan memunculkan Direktorat Jenderal Vokasi yang berfungsi untuk mencari winwin solution dalam kerangka mengatasi permasalahan pengangguran dari lulusan SMK. Kita memang harus berpikir bagaimana menciptakan kesesuaian antara keterampilan yang dipelajarai di sekolah dengan keterampilan yang ada di dunia usaha. Sinkronisasi tentu harus melibatkan dunia usaha, mereka diminta untuk terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum yang berbasis kebutuhan dunia industri/usaha. Kemudia memberikan materi kepada siswa dalam bentuk pembelajaran. Kemudian dunia usaha mengeluarkan sertifikat kepada siswa yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan menguasai keterampilan yang diberikan.

Sinkronisasi yang tercipta tentunya tergantung kepada kedua belah pihak dalam membangun kerja sama. Kesepakatan-kesepakatan yang muncul tentu harus berdasar pada realisasi program vokasi dari pemerintah.

Muncul kemudian pertanyaan, apakah upaya tersebut sulit untuk direalisasikan? Tentu tidak, apabila lembaga pendidikan melakukan kerja sama intensif dengan dunia usaha dan pemerintah pun mendorong dunia usaha untuk membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan SMK secara nyata. Maka tujuan tersebut dapat terwujud dengan baik.

Di sisi lain keterlibatan guru dalam penguasaan keterampilan yang sesuai dengan dunia usaha sangat diharapkan. Program magang bagi guru di dunia usaha merupakan perwujudan program vokasi ini. Berapa lama guru bisa magang di dunia usaha tergantung kesepakatan lembaga pendidikan dengan dunia usaha melalui MoU yang dilakukan.

Peogram vokasi yang diterapkan oleh pemerintah sebenarnya memberikan ruang gerak yang leluasa kepada lembaga pendidikan dalam rangka pengembangan sekolah kedepan, keterserapan lulusan akan lebih mudah, apalagi kalau kesepakatan sampai pada tingkat rekruitmen tenaga kerja. Hal inilah sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran dari lulusan SMK.

Semoga program Vokasi di SMK ini bisa menjadi solusi bagi lembaga pendidikan SMK dalam meningkatkan keterampilan lulusan dan memberikan peluang kerja yang lebih baik.