SMP NEGERI 50 KOTA BANDUNG DIDUGA TERIMA 156 SISWA DI LUAR SPMB RESMI, BAU AROMA GRATIFIKASI MENYENGAT JELAS.

Oleh Mansurya Manik

Pegiat Pendidikan dan Literasi Kebijakan Publik

Darimana bisa diketahui angka 150 siswa itu? Dari perbandingan data kuota SPMB Tahun 2026 dengan data di SIMDIK Kota Bandung. Data di SIMDIK Kota Bandung diketahui SMP Negeri 50 mengunggah data bahwa untuk kelas 7 tahun Pelajaran 2026/2027, mereka memiliki 11 Rombongan Belajar, kalau bahasa umumnya rombongan belajar itu disebut Kelas. Dari 11 rombongan belajar atau Kelas tersebut, 8 kelas berisi 36 siswa perkelas dan 3 kelas berisi 35 siswa perkelas, jadi total siswa kelas 7 ada 393 siswa. Jumlah existing kelas 7 sebanyak 393 di kurangi jumlah kuota yang diunggah di SPMB sebanyak 237 siswa, terdiri 236 siswa dalam kota dan 11 siswa luar kota, maka di temukan ada 156 siswa yang tidak jelas dari jalur apa mereka bisa diterima di SMP Negeri 50 Kota Bandung. Dengan data ini, wajar kalau kemudian masyarakat curiga ada gratifikasi disana.

Walaupun data tersebut berasal dari website pemerintah Kota Bandung yang resmi, tetapi untuk memperkuat validitas data, saya sebagai pegiat pendidikan, pemohon perorangan, telah menyampaikan permohonan informasi publik kepada  Kepala Sekolah SMP Negeri 50 Kota Bandung c/q Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ada 3 hal informasi publik yang saya mohonkan, yaitu tentang jumlah kuota SPMB, kemudian jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa pada setiap rombongan belajar di kelas 7, serta landasan hukum dari Dinas Pendidikan Kota Bandung sehingga SMP Negeri 50 dapat menerima siswa di luar SPMB resmi. Surat permohonan ini saya kirimkan tanggal 10 Agusutus 2026, surat diterima oleh salah seorang guru di SMPN 50. Pihak SMPN 50 mengatakan akan mempelajarinya karena mereka sebagai badan publik punya waktu 10 hari untuk menjawab permohonan informasi publik tersebut.

Mengapa perlu dipertanyakan dasar hukum menerima siswa di luar SPMB resmi? Sebab berdasarkan Surat Jawaban Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama tanggal 05 Agustus 2026,  menyampaikan bahwa Berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor S/KI.04/4646-DISDIK/VII/2026 pada Tanggal 24 Juli 2026 perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik An. Mansurya Manik disampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak memiliki Surat Keputusan/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Perubahan Daya Tampung Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 beserta lampiran Perubahan Daya Tampung sebagaimana dimaksud.

Menerima siswa di luar SPMB resmi itu telah menzalimi hak siswa yang harusnya bisa diterima di SMP negeri 50, selain itu juga Kepala Sekolah SMP Negeri 50 Kota Bandung dengan nyata menganggap angin lalu Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 080-DISDIK/2026 Tentang SPMB Berintegritas.

Bagi Orang Tua Peserta Didik yang merasa dirugikan karena tidak diterima di SMP Negeri 50 karena adanya jalur tidak resmi yang membuat anak mereka tersingkir, mereka dapat menggugat Kepala Sekolah SMP Negeri 50 Kota Bandung baik secara perdata maupun pidana.

Saya sampaikan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 50, atas peristiwa ini pilihannya hanya ada dua. Pertama ; menghadapi gugatan secara perdata maupun pidana yang akan dilakukan oleh Orang Tua Peserta Didik maupun masyarakat umum atau membatalkan penerimaan 156 siswa yang diterima diluar SPMB resmi. Kalau Kepala Sekolah SMP Negeri 50 merasa perbuatannya benar sesuai aturan dan di lindungi oleh pejabat diatasnya, silahkan saja teruskan kebijakan ini. Tapi kalau ternyata gugatan masyarakat yang benar, yakinlah para pejabat diatas anda akan buang badan tidak mau menolong anda