SOLUSI ATAU BUKAN TEFA ATAU TEACHING FACTORY LEMBAGA PENDIDIKAN MENJADI BLUD UNTUK KEMANDIRIAN

Oleh Asep Rachmat Pratama, S.Pi., M.Si.

TEFA atau Teaching Factory/pabrik dalam sekolah adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk yang sesuai. TEFA itu juga suatu model pembelajaran praktik pada pendidikan kejuruan yang melibatka peserta didik untuk menghasilkan barjas dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Tujuannya adalah untuk menjual dan membeli lagi untuk praktek dalam meningkatkan skill atau kompetensi siswa jika kita sering praktik sesuai dengan dunia usaha dan industri.

Saat ini, berbagai permasalahan masih menyelimuti pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut di antaranya anggaran yang terbatas untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, aturan keuangan daerah yang menghambat kelancaran kegiatan pelayanan publik, sulitnya mengukur kinerja pelayanan publik sebagai bentuk akuntabilitas instansi, dan alur birokrasi yang terlalu panjang yang menghambat pelayanan publik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan tiga undang-undang di bidang keuangan negara yang menjadi awal bagi reformasi keuangan negara di Indonesia. Sejalan dengan pemberlakuan tiga undang-undang tersebut, maka terjadi perubahan sistem penganggaran dari yang semula menggunakan penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Sehingga arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input namun berorientasi pada output.

Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik yang berperan penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Secara yuridis (BLU/BLUD) bukan merupakan badan hukum, namun (BLU/BLUD) beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Oleh karena itu maka pengelolaan keuangannya tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induknya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang kemudian diganti dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Keunggulan utama dalam penerapan pola tata kelola keuangan BLUD pada SMK yakni mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menegaskan bahwa fleksibilitas keuangan berupa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan. SMK termasuk ke dalam bentuk SKPD yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berpotensi untuk mendapatkan imbalan secara signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan maupun dari APBD.

Terdapat berbagai jenis pelayanan publik yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD), yaitu:

Gambar 1. SKPD yang Dapat Menerapkan BLUD

Gambar 2. Manfaat PPK-BLUD

Sekolah Menengah Kejuruan yang hendak menerapkan BLUD harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan sebagai berikut.

Gambar 3. Persyaratan Menjadi BLUD

Mengapa SMK negeri yang hanya bisa menjadi BLUD tapi tidak semua SMKN negeri juga yang dapat menjadi BLUD? Ada syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh SMKN untuk menjadi BLUD. Dalam pembentukan BLUD ada Fase pembentukan, penguatan (menjalankan) dan pengembangan (yang sudah beberapa tahun dan tidak bicara PPK nya).