Solusi Darurat atau Tambal Sulam?

Refleksi atas Pertemuan Gubernur Dedi Mulyadi dengan Kepala Sekolah se-Jabar

Oleh Ade Munajat

Pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan kepala sekolah SMA/SMK di Bale Agung Gedung Pakuan pada 15 Juni lalu menunjukkan semangat pragmatis dalam menghadapi dua tantangan besar pendidikan: keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan kekurangan guru yang sudah akut.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan dua hal utama. Pertama, data PCMB digunakan untuk memetakan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri (sekitar 70.000-77.000 dari 444.000 calon siswa yang terpetakan) agar disalurkan ke sekolah swasta dengan bantuan biaya. Kedua, kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk menempatkan mahasiswa Program Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai respons darurat kekurangan guru.

Langkah yang Cepat dan Kreatif

Kedua inisiatif tersebut,  patut diapresiasi karena menunjukkan kesediaan pemerintah provinsi untuk bertindak cepat.

·         Data PCMB membantu perencanaan yang lebih baik, bukan sekadar reaktif.

·         Skema PPL baru, mahasiswa ditempatkan sesuai kekurangan mata pelajaran, rotasi setiap 6 bulan, dengan subsidi makan Rp500.000 per bulan, bisa meringankan beban guru existing dan memberi pengalaman nyata bagi calon guru.

Di tengah keterbatasan anggaran, langkah ini realistis dan menunjukkan kreativitas.

Pertanyaan yang Lebih Dalam

Meski demikian, kita perlu melihat lebih jujur. Jawa Barat menghadapi krisis guru struktural yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Selama hampir tujuh tahun terakhir, pengangkatan guru ASN dan PPPK skala besar sangat terbatas, sementara guru pensiun terus bertambah setiap tahun dan ribuan guru honorer mengalami perubahan status atau penghapusan.

Akibatnya, banyak sekolah , terutama di daerah pinggiran, kekurangan guru mata pelajaran inti. Mahasiswa PPL yang masih dalam proses belajar tentu sulit sepenuhnya menggantikan guru profesional. Rotasi setiap enam bulan juga berisiko mengganggu kontinuitas pembelajaran dan hubungan antara guru dengan siswa.

Di sisi lain, anggaran pendidikan daerah dan nasional banyak tersedot untuk program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara nutrisi siswa sangat penting, kualitas pengajar yang menjadi ujung tombak pendidikan tampaknya belum mendapat porsi yang sebanding. Gaji dan kesejahteraan guru masih menjadi tantangan, padahal guru adalah faktor penentu utama keberhasilan belajar siswa.

Visi Jangka Panjang yang Dibutuhkan

Solusi darurat seperti penempatan mahasiswa PPL memang membantu menjembatani kekosongan saat ini. Namun, pendidikan yang berkualitas tidak bisa hanya mengandalkan tambal sulam tahunan. Kita membutuhkan visi jangka menengah dan panjang yang lebih kuat:

·         Road map pengangkatan guru baru yang terukur dan berkelanjutan.

·         Peningkatan kesejahteraan guru secara adil.

·         Prioritas anggaran yang lebih seimbang antara akses (jumlah siswa tertampung) dan kualitas (guru yang kompeten dan stabil).

Pendidikan yang unggul bukan hanya soal menyediakan bangku sekolah atau makanan bergizi, melainkan memastikan setiap anak diajar oleh pendidik yang profesional, termotivasi, dan bertahan lama di sekolah.

Pertemuan 15 Juni lalu menunjukkan kesadaran Pemprov Jabar akan masalah-masalah ini. Kini adalah saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh, dari solusi darurat menuju reformasi pendidikan yang lebih fundamental. Masyarakat, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lain siap mendukung selama arahnya jelas, transparan, dan berorientasi pada masa depan anak-anak Jawa Barat.

Pendidikan adalah investasi terbesar sebuah bangsa. Mari kita pastikan investasi itu tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan berkelanjutan.

Alhamdulillah,

Wallohu’alam bishawab.