SPMB: BEBAS TITIPAN BETULKAH?

Oleh Tatang Sunendar

Di tengah giat Training Of Trainer Pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB beberapa orang kepala sekolah jenjang SMA datang menghadap dan minta izin untuk tidak melanjutkan kegiatan dengan alasan ingin fokus menyelesaikan masalah SPMB di sekolah masing masing. Selidik punya selidik dalam waktu bersamaan akan diumumkan hasil SPMB, itulah risiko seorang kepala sekolah yang mengampu di sekolah besar dan favorit dengan jumlah peminat yang banyak. Padahal untuk mengikuti ToT melalui seleksi yang panjang.

Adalah harapan masyarakat akan dunia pendidikan yang bersih, adil, dan berintegritas, banyak sekolah mulai mengambil sikap tegas untuk menerapkan sistem penerimaan murid baru yang bebas titipan. Sistem ini merupakan bentuk komitmen sekolah dalam menjaga kepercayaan publik, memastikan setiap peserta didik diterima berdasarkan kemampuan, prestasi, dan ketentuan yang berlaku bukan karena kedekatan personal, jabatan orang tua, atau intervensi pihak tertentu. Namun faktanya hal itu sulit untuk dihindari walau kita hanya mendengar proses itu secara bisik-bisik saja.

Adanya upaya penitipan siswa saat kegiatan SPMB secara umum beberapa faktor penyebab banyaknya siswa titipan di sekolah dapat meliputi: 1) Keterlibatan orang tua, Orang tua yang ingin anaknya diterima di sekolah favorit berupaya untuk melakukan lobi-lobi agar anaknya masuk. 2) Sekolah yang memiliki reputasi baik dan kualitas pendidikan yang tinggi dapat menjadi target orang tua untuk titipan. 3) akibat keterbatasan kuota, sekolah yang memiliki kuota terbatas dapat menyebabkan orang tua melakukan titipan untuk memastikan anaknya diterima. 4)  Proses seleksi yang tidak transparan atau tidak adil dapat menyebabkan orang tua melakukan titipan untuk mempengaruhi hasil seleksi. 5) Hubungan pribadi antara orang tua dan otoritas Pendidikan dan kepala sekolah dapat mempengaruhi proses penerimaan siswa. 6)  Kurangnya transparansi dalam proses penerimaan siswa dapat menyebabkan titipan menjadi lebih umum. 7) Tekanan sosial untuk memiliki anak yang bersekolah di sekolah yang baik dapat menyebabkan orang tua melakukan titipan kerena ingin menunjukkan status dan reputasi pribadi. Apa keuntungan dan tantangan jika sekolah bebas titipan?

Keuntungan jika sekolah bebas titipan maka mansyarakat percaya bahwa sekolah ini benar-benar menerima siswa berdasarkan ketentuan, bukan karena ‘siapa orang tuanya’. Anak-anak yang diterima merasa bangga karena tahu mereka masuk bukan karena “jalur belakang”, tapi karena usaha dan hak mereka sendiri. Guru pun bekerja tanpa tekanan. Mereka tahu murid yang duduk di bangku kelas adalah hasil dari proses yang jujur.

Tentu ada tantangan. Kadang sekolah dicap ‘kaku’, dianggap tidak punya rasa hormat terhadap tokoh masyarakat. Ada pula orang tua yang kecewa lalu menyebarkan opini negatif. Tapi jika sekolah memilih untuk tidak membalas dengan marah. Mereka menjawab dengan keteguhan, data, dan konsistensi. Untuk mengatasi tantangan sekolah tanpa titipa hendaknya Kepala sekolah menggandeng komite, membuat forum terbuka dengan warga, melibatkan pengawas dan dinas pendidikan. Masyarakat mulai diedukasi bahwa ada jalur resmi yang adil dan bisa diakses semua. Guru-guru dilatih untuk menjelaskan sistem ini kepada calon orang tua siswa. Bahkan, sekolah membuat video sederhana tentang pentingnya penerimaan murid yang jujur demi membangun karakter bangsa.

Kepada seluruh orang tua, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan, mari kita dukung sekolah yang berani jujur. Jangan titipkan anak lewat jalur yang tidak sah. Titipkanlah melalui doa, dukungan moral, dan semangat belajar yang ditanamkan di rumah. Karena anak-anak kita bukan hanya sedang menempuh pendidikan, mereka sedang belajar arti nilai hidup, kejujuran, kerja keras, dan keadilan. “Sekali kita berbohong, kita perlu seribu kebohongan lain untuk menutupinya. Tapi sekali kita jujur, kita membangun seribu kepercayaan.” Dan dalam pendidikan, "adil itu tidak selalu sama, tapi memberi sesuai kebutuhan dan hak yang sah."

Sudah hal yang lazim upaya pemerintah ingin menjaga muruah SPMB yang jujur, transparan dan bebas titipan masih saja terjadi hal tidak diinginkan melalui kasak kusuk dan tekanan dari  otoritas pendidikan dan pejabat agar menerima siswa untuk diterima, namun itu  hanya sebatas oknum yang harus diingatkan dengan halus karena gubernur dan pihak DPRD Prov. Jabar bertekad pihaknya tidak akan menolerir praktik jual beli kursi sekolah, dan menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat akan ditindak tegas. Agar fokus untuk mengubah kondisi pendidikan di Jawa Barat yang dinilai masih tertinggal dari sejumlah provinsi lain, sehingga penyimpangan seperti ini dianggap tidak boleh dibiarkan terjadi. Untuk bapak ibu kepala sekolah yang masih direpotkan dengan adanya tekanan peganglah pada aturan yang berlaku dan sudah barang tentu sabaaaar….Semoga.