SPMB 2025 DAN ANCAMAN KRISIS SEKOLAH SWASTA DI JAWA BARAT

Oleh Paser Jiwa

Tahun ajaran 2025 membawa kegelisahan besar bagi dunia pendidikan, khususnya sekolah swasta di Jawa Barat. Kebijakan SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, alih-alih menjadi solusi pendidikan yang inklusif, justru memicu potensi krisis sistemik di kalangan sekolah swasta.

Kebijakan yang Menyudutkan Sekolah Swasta

Beberapa regulasi yang menjadi pemicu utama krisis antara lain: 

1. Dibukanya Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial, yang menyasar keluarga tidak mampu dengan model pendidikan gratis. 

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat yang menambah kuota rombel di sekolah negeri menjadi 50 siswa per kelas untuk siswa rawan putus sekolah, membuat sekolah negeri mampu menampung lebih banyak murid — dan secara langsung menekan angka pendaftar ke sekolah swasta. 

3. SPMB berbasis zonasi yang sangat ketat, mempersulit siswa untuk memilih sekolah di luar zona meskipun kualitasnya lebih baik.

4. Disadari sebagian besar sarana dan prasarana sekolah swasta kurang memadai ini mengurangi minat masyarakat.

Jumlah lulusan SMP seharusnya bisa tertampung di sekolah negeri dan swasta. Ternyata tidak semua lulusan SMP melanjutkan sekolah.

Dampaknya, banyak sekolah swasta—terutama yang kecil dan menengah—kehilangan pendaftar. Bahkan tidak sedikit yang terancam tidak dapat membuka kelas baru atau menghentikan operasionalnya.

Sekolah Swasta: Pilar Pendidikan yang Terabaikan

Selama puluhan tahun, sekolah swasta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Ketika sekolah negeri kewalahan, sekolah swasta hadir menjadi solusi. Namun saat ini, kontribusi itu seperti dilupakan. 

Minimnya subsidi operasional, kurangnya kemitraan strategis, dan sistem seleksi yang berat sebelah membuat sekolah swasta menjadi pihak yang paling terdampak.

Lebih dari sekadar institusi pendidikan, guru dan tenaga kependidikan swasta kini menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan, yang berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga mereka.

Kebutuhan Akan Sistem yang Adil dan Inklusif

Pemerintah harus menyadari bahwa SPMB 2025 bukan sekadar proses administratif, tetapi menyangkut masa depan generasi muda dan kelangsungan lembaga pendidikan. 

Beberapa solusi yang bisa segera ditempuh: 

- Regulasi afirmatif untuk memberi ruang tumbuh bagi sekolah swasta. 

- Subsidi bagi siswa miskin yang memilih sekolah swasta. 

- Evaluasi ulang kebijakan rombel besar yang membebani mutu pembelajaran di sekolah negeri. 

- Transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan murid baru.

Harapan dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta di berbagai kota/kabupaten telah menyuarakan harapan besar:

Agar pemerintah melibatkan mereka dalam penyusunan kebijakan pendidikan, bukan sekadar objek dampak. Mereka menginginkan kemitraan sejajar, bukan kompetisi yang tidak adil.

> “Kami bukan kompetitor sekolah negeri. Kami mitra yang butuh keadilan dan ruang untuk bertahan.” 

— Seruan dari Forum Komunikasi Kepala Swasta Jawa Barat.

SPMB 2025 menyadarkan kita bahwa sistem pendidikan bukan hanya soal angka kelulusan atau zonasi. Ia menyangkut keadilan, keberlangsungan lembaga, dan masa depan anak-anak. Bila sekolah swasta runtuh, itu bukan kemenangan sistem negeri, melainkan kegagalan sistem pendidikan yang menyeluruh.

Pendidikan seharusnya mempersatukan, bukan mematikan satu sisi. Karena itu, SPMB harus menjadi sistem yang adil, fleksibel, dan menjunjung kemitraan, agar negeri dan swasta bisa berjalan beriringan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.