SPMB SMA/SMK Jabar Tahun Pelajaran 2026/2027 HARUS DIAUDIT!!! (Catatan Pensiunan)

Oleh Goenawan Syaban

Dalam beberapa tahun sampai dengan pensiun Tahun 2023, saya menjadi salah satu penanggung-jawab IT PPDB SMA/SMK Jabar (nomenklatur SPMB saat itu). Ada 3 (tiga) perhatian penting:

1. Aplikasi dikembangkan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, sisi depan (frontend) dan di sisi belakang (backend/database) disiapkan untuk menghadapi lonjakan trafik. Keduanya memiliki sifat dasar yang ringan dan mudah diskalakan (scalable). Buktinya adalah aplikasi yang digunakan sudah cukup establish teruji dalam beberapa tahun PPDB. Memang tidak akan 100% sempurna, tetapi kalau pun ada permasalahan bisa cepat teratasi.

2. Infrastruktur dipersiapkan untuk mengatasi lonjakan trafik (traffic spike) pada sistem SPMB/PPDB bersifat ekstrem dan terjadi seketika, terutama pada jam pertama pembukaan pendaftaran dan hari terakhir pengumuman. Tanpa infrastruktur yang adaptif, server akan mengalami kegagalan fungsi (down) akibat kehabisan daya komputasi atau memori. Lebih teknis infrastruktur dikonfigurasi untuk kebutuhan a) Skalabilitas Otomatis (Auto-Scaling), b) Pembagian Beban Akses (Load Balancing), c) Jaringan Pengiriman Konten (CDN - Content Delivery Network), d) Manajemen Basis Data Berkinerja Tinggi (Database Scaling), e) Lapisan Penyimpanan Sementara (Caching), e) Arsitektur Antrean Data (Message Broker). Atas sepengetahuan Diskominfo waktu itu infrastruktur bekerjasama dengan AWS karena belum siapnya Diskominfo Jabar dalam memenuhi kebutuhan.

3. Pemberdayaan Technical Support dan Help Desk Sekolah sebagai ujung tombak di lapangan.

Salah satu aspek utama yang paling kentara dalam SPMB SMA/SMK Jabar Tahun ini adalah DIBUATNYA APLIKASI DARI NOL, dengan Infrastruktur Diskominfo Jabar.

Pengembangan Aplikasi dari NOL berdampak :

1. Hilangnya Stabilitas: Sistem lama yang sudah bertahun-tahun dipakai memiliki repository yang riwayat bug (kesalahan teknisnya) sudah banyak diperbaiki. Aplikasi baru otomatis berpotensi memunculkan celah error baru.

2. Kesulitan Adaptasi Pengguna: Baik operator sekolah, orang tua, maupun siswa harus beradaptasi lagi dengan alur UI/UX (tampilan dan pengalaman pengguna) yang berbeda, yang rentan memicu misinformasi dan kepanikan.

3. Pemborosan Anggaran dan Waktu: Pembuatan dari nol membutuhkan waktu uji coba dan pengembangan yang lama, padahal pendaftaran siswa memiliki tenggat waktu yang sangat ketat.

Pendekatan yang Lebih Baik:

Idealnya, pengembangan sistem berskala besar seperti SPMB/PPDB menggunakan metode iteratif dan berkelanjutan (Continuous Improvement).

1. Penyempurnaan Fitur: Sistem yang sudah ada cukup dievaluasi kekurangannya, lalu diperbarui atau ditambah fiturnya.

2. Standardisasi Instansi: Sesuai dengan evaluasi tata kelola sistem, pengembangan TIK pendidikan lebih optimal jika berada di bawah naungan atau integrasi lembaga ahli IT seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) agar lebih terpadu.

Penyempurnaan Fitur dari Aplikasi yang sudah ada SANGAT MEMUNGKINKAN (tanpa memperhatikan siapa pengembangnya), karena SOURCE CODE Aplikasi terdahulu sudah tersimpan di Diskominfo Jabar sesuai dengan :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kewajiban ini tertuang secara spesifik dalam Pasal 38 Ayat (1) : Kode sumber Aplikasi didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE."

2. Repositori tersebut dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), (di Diskominfo Provinsi/KabKota).

Teknologi paling mutakhir saat ini sangat memungkinkan untuk menyempurnakan Aplikasi yang sudah ada dengan cepat dan akurasi yang sangat tinggi termasuk membuat dokumentasi aplikasi hasil penyempurnaan. Sebut saja satu merk Agentic AI, misalnya Claude AI Anthropic sangat mumpuni bisa menyempurnakan Aplikasi yang pernah ada sesuai dengan kebutuhan saat ini hanya dengan modal 300 ribu per bulan, atau lebih Advance 1 juta per bulan.

Saat ini SPMB Jabar sudah memakan Korban, Kepala UPTD Tikomdik Disdik Jabar di NON AKTIF-kan, kalau mau fair, coba konfirmasi :

1.               Siapa yang mengambil kebijakan membangun Aplikasi dari NOL???

2. Bagaimana Diskominfo Jabar menegakkan aturan dalam hal ini Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).