Stereotip Warisan pada Penjurusan IPA IPS di SMA

Oleh Fileski Walidha Tanjung

(Penulis, penyair, pendidik yang tinggal di Madiun, Jawa Timur)

Dalam sejarah pendidikan modern Indonesia, sistem penjurusan di tingkat sekolah menengah atas bukan sekadar perangkat administratif, melainkan telah menjelma menjadi artefak sosial yang sarat makna, bias, dan ketimpangan. Narasi bahwa jurusan IPA lebih tinggi kedudukannya dibandingkan IPS atau Bahasa bukan hanya sekadar salah kaprah publik, melainkan telah meresap ke dalam sistem pendidikan kita sebagai bentuk hierarki imajinatif—sebuah konstruksi simbolik yang direproduksi terus-menerus lewat kebijakan, penerimaan perguruan tinggi, hingga percakapan sehari-hari di ruang keluarga.

Jean Baudrillard pernah menulis bahwa dalam masyarakat postmodern, nilai tak lagi ditentukan oleh fungsi, tetapi oleh simbol dan citra. Dalam konteks ini, jurusan IPA tak lagi dinilai berdasarkan relevansinya dengan kebutuhan sosial, melainkan oleh citra superior yang dilekatkan padanya: prestise, peluang, dan kemudahan akses ke jenjang pendidikan tinggi. Maka, yang sesungguhnya keliru bukan jurusannya, melainkan mental kolektif yang menciptakan dan merawat kasta epistemik dalam ruang belajar.

Fenomena ini bukan hal baru. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menyebut bahwa pendidikan seharusnya membebaskan, bukan mengkonstruksi realitas palsu yang memenjarakan. Namun di Indonesia, sistem penjurusan sering kali menjadi sarana untuk melanggengkan bentuk-bentuk penindasan simbolik, di mana siswa diarahkan bukan berdasarkan minat dan potensi, melainkan berdasarkan stereotip yang diwariskan. Tak heran jika banyak siswa yang merasa terasing dari pelajaran yang mereka pelajari—mereka menjalani kurikulum yang tidak lahir dari pilihan reflektif, melainkan tekanan kolektif.

Apa yang kita saksikan hari ini adalah upaya pemerintah menghidupkan kembali penjurusan yang sempat dihapus, dengan dalih keberlanjutan jenjang pendidikan. Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sistem ini akan membantu menyaring mahasiswa agar masuk ke prodi yang sesuai dengan latar belakang akademik mereka. Namun, pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah: mengapa sistem pendidikan tinggi justru tak bersedia menyesuaikan diri dengan semangat interdisipliner dan kebebasan belajar yang selama ini diperjuangkan Kurikulum.

Dalam arsitektur pendidikan modern dunia, kita melihat dua model besar. Yang pertama adalah sistem rigid seperti di Prancis atau Korea Selatan, yang memang masih menganut sistem penjurusan. Tapi bahkan di negara-negara ini, fleksibilitas tetap dijaga dalam skema transisi ke pendidikan tinggi. Yang kedua adalah sistem fleksibel seperti di Amerika Serikat atau Finlandia, yang tidak mengenal jurusan secara kaku, melainkan memberi ruang eksplorasi lintas bidang. Howard Gardner, dengan teori Multiple Intelligences-nya, menolak pandangan tunggal tentang kecerdasan. Ia mengingatkan bahwa anak-anak tidak bisa diukur hanya lewat logika-matematika atau sains alam saja.

Di sini letak ironi kita: bangsa yang multikultural dan kaya akan keragaman lokal justru terjebak dalam pengklasifikasian tunggal atas kecerdasan. Jurusan IPA diasosiasikan dengan "cerdas" dan "unggul", sedangkan IPS dan Bahasa dianggap sebagai tempat pelarian. Padahal, jika kita tarik ke ranah epistemologis, ilmu sosial dan humaniora justru menjadi fondasi utama dalam membangun nalar kritis, empati, dan sensitivitas terhadap kompleksitas masyarakat. Dalam situasi demokrasi yang rapuh dan masyarakat yang sarat konflik identitas seperti Indonesia, justru pendekatan sosial-linguistik dan historis-lah yang lebih mendesak untuk dikuatkan.

Kita tidak sedang memperdebatkan ulang validitas jurusan IPA atau IPS sebagai disiplin akademik. Itu adalah perdebatan usang. Yang sedang kita pertanyakan adalah sistem yang memungkinkan anak IPA untuk melenggang masuk ke prodi sosial-humaniora, sementara anak IPS terhalang masuk ke prodi teknik atau kedokteran. Ketimpangan ini bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan ketidakadilan epistemik—di mana satu jenis pengetahuan diposisikan lebih tinggi dan satu lainnya diremehkan. Miranda Fricker menyebut ini sebagai "epistemic injustice", ketika seseorang dirugikan karena jenis pengetahuannya tidak dianggap sah atau valid dalam struktur dominan.

Regulasi pemerintah seharusnya hadir bukan untuk memperkuat dominasi, melainkan menciptakan ruang keadilan. Dalam hal ini, sudah semestinya ada aturan tegas yang melarang jurusan IPA masuk ke prodi sosial-humaniora di perguruan tinggi. Bukan untuk membatasi pilihan, tapi untuk memulihkan simetri keadilan bagi siswa-siswa IPS dan Bahasa yang selama ini tidak diberi ruang yang setara. Jika seseorang ingin belajar sosiologi, biarkan ia datang dari latar pendidikan sosiologi juga—karena pemahaman tentang manusia dan masyarakat tidak bisa dibangun hanya lewat logika ilmiah dan eksperimen laboratorium.

Setiap penjurusan mestinya dihargai sebagai jalan pengetahuan yang setara, bukan hierarki. Pierre Bourdieu dalam Distinction menunjukkan bagaimana sistem pendidikan bisa menjadi alat legitimasi kelas sosial melalui simbol budaya. Jika kita tidak hati-hati, sistem penjurusan yang rigid justru akan menjadi medium baru reproduksi ketimpangan, bukan solusi pendidikan.

Barangkali sudah waktunya kita berhenti memandang pendidikan sebagai jalur satu arah menuju universitas unggulan. Pendidikan bukan pabrik pencetak lulusan yang sesuai cetak biru birokrasi, melainkan taman yang memungkinkan setiap individu tumbuh sesuai bentuk dan arah yang mereka pilih sendiri. Untuk itu, diperlukan keberanian kebijakan yang tidak sekadar pragmatis, melainkan visioner—berani memikirkan ulang fondasi epistemik dan sosial dari pendidikan itu sendiri.

Jika penjurusan dihidupkan kembali, maka ia harus dihidupkan dengan kesadaran bahwa semua jurusan berdiri sejajar dalam martabat intelektual. Tanpa itu, kita hanya akan terus mengulang apa yang pernah ditulis George Orwell dalam Animal Farm: “All animals are equal, but some animals are more equal than others.” Dan barangkali, dalam sekolah-sekolah kita, semua siswa dianggap pintar, tetapi siswa IPA dianggap lebih pintar daripada yang lainnya.

Maka pertanyaannya kini bukan lagi soal apakah penjurusan harus dihidupkan atau tidak, melainkan: apa yang sesungguhnya ingin kita bentuk dari sebuah sistem pendidikan? Apakah kita tengah merancang ruang belajar yang hanya menghasilkan “kecakapan teknis” tanpa dimensi kesadaran sosial? Apakah kita hendak melanggengkan kebanggaan yang dibangun dari citra, bukan substansi? Apakah kita tega membiarkan anak-anak kita tumbuh di bawah bayang-bayang nilai-nilai semu, yang menilai manusia dari jurusan apa mereka berasal, bukan dari siapa mereka sebenarnya?

Sistem pendidikan, pada akhirnya, bukanlah tentang menyortir dan memilah, tetapi tentang merawat dan membuka. Ia adalah ruang tempat anak-anak kita belajar mengenali dirinya sendiri—bukan dalam diam-diam, tapi dalam terang nalar, empati, dan kesadaran. Jika sistem hanya mengajarkan anak untuk menyesuaikan diri dengan kerangka yang sudah ada, tanpa memberi ruang untuk bertanya dan memilih, maka kita sesungguhnya sedang membesarkan generasi yang tahu bagaimana menjawab soal, tapi tidak tahu bagaimana mengajukan pertanyaan.

Dan bukankah pertanyaan—yang jujur, yang dalam, yang lahir dari kegelisahan dan kasih—adalah inti dari pendidikan yang sejati?

Barangkali, kini saatnya kita bertanya: dalam dunia yang makin kompleks dan terhubung ini, jenis manusia seperti apa yang benar-benar dibutuhkan? Apakah kita membutuhkan lebih banyak anak-anak yang mahir menghitung, tetapi kehilangan keberanian untuk memahami penderitaan sesamanya? Atau kita membutuhkan anak-anak yang tak hanya tahu bagaimana dunia bekerja, tetapi juga mengapa dunia bisa sekejam ini terhadap sebagian orang?

Jika pendidikan hanya menjadi arena seleksi, bukan ladang pembebasan, maka kita telah kehilangan arah. Kita tidak sedang mendidik manusia, kita hanya sedang membentuk teknisi. Maka, tugas kita adalah menata kembali bukan hanya sistem, tetapi makna dari seluruh perjalanan belajar itu sendiri. Pendidikan bukan sekadar soal masuk universitas, tetapi soal bagaimana keluar dari kebodohan sistemik yang mengurung nalar dan rasa keadilan kita.

Apakah kita berani membayangkan sistem yang tidak menanyakan, “Kamu jurusan apa?”, tetapi “Apa yang kamu cintai? Untuk siapa kamu belajar?”

Dan lebih jauh lagi, “Mampukah kita membangun dunia di mana semua ilmu, semua manusia, semua jalan—berdiri dalam martabat yang setara, tanpa perlu saling merendahkan?” (*)