STRATEGI PENUNTASAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Abstrak

Anak Tidak Sekolah (ATS) pada penyandang disabilitas merupakan persoalan struktural yang mencerminkan ketimpangan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Tahun 2024, persentase anak penyandang disabilitas yang tidak bersekolah menunjukkan tren meningkat seiring jenjang usia, yaitu 19,48% pada usia 7–12 tahun, 41,90% pada usia 13–15 tahun, dan 69,24% pada usia 16–18 tahun. Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena tersebut dan merumuskan strategi penuntasan ATS penyandang disabilitas secara komprehensif melalui pendekatan kebijakan, layanan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Kata kunci

Anak Tidak Sekolah, Penyandang Disabilitas, Pendidikan Inklusif, Kebijakan Pendidikan, Susenas 2024

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa kecuali, termasuk anak penyandang disabilitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi kelompok ini masih menghadapi tantangan serius. Data Susenas BPS Tahun 2024 mengindikasikan bahwa semakin tinggi jenjang usia anak penyandang disabilitas, semakin besar pula proporsi yang tidak bersekolah. Fenomena ini menandakan adanya persoalan sistemik yang belum tertangani secara tuntas, baik dari sisi kebijakan, ketersediaan layanan, maupun dukungan sosial.

Tingginya angka ATS pada usia 16–18 tahun (69,24%) menjadi alarm penting bahwa transisi dari pendidikan dasar ke menengah masih menjadi titik rawan eksklusi pendidikan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan strategi penuntasan ATS yang tidak bersifat karitatif semata, melainkan berbasis hak, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Gambaran Data ATS Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Susenas BPS Tahun 2024, persentase anak penyandang disabilitas yang tidak sekolah adalah sebagai berikut:

•         Usia 7–12 tahun: 19,48%

•         Usia 13–15 tahun: 41,90%

•         Usia 16–18 tahun: 69,24%

Data ini menunjukkan dua pola utama. Pertama, masih terdapat hambatan akses pendidikan bahkan pada usia sekolah dasar. Kedua, terjadi lonjakan signifikan ATS pada jenjang pendidikan menengah pertama dan atas, yang mengindikasikan masalah keberlanjutan layanan, kesiapan satuan pendidikan, serta faktor ekonomi dan sosial keluarga.

Faktor Penyebab Tingginya ATS Penyandang Disabilitas

Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya ATS penyandang disabilitas antara lain:

1.      Keterbatasan akses fisik dan nonfisik di satuan pendidikan, termasuk sarana prasarana yang belum ramah disabilitas.

2.      Kurangnya kapasitas guru dalam melakukan adaptasi kurikulum dan pembelajaran berdiferensiasi.

3.      Minimnya layanan transisi dari pendidikan dasar ke menengah bagi penyandang disabilitas.

4.      Faktor ekonomi keluarga dan beban biaya pendidikan tidak langsung.

5.      Stigma sosial dan rendahnya ekspektasi terhadap kemampuan anak penyandang disabilitas.

Strategi Penuntasan ATS Penyandang Disabilitas

1. Penguatan Pendataan dan Identifikasi Dini

Penuntasan ATS harus diawali dengan pendataan yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Identifikasi dini terhadap anak penyandang disabilitas yang berisiko putus sekolah perlu dilakukan sejak usia dini melalui kolaborasi antara sekolah, layanan kesehatan, dan pemerintah daerah.

2.      Penguatan Layanan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus

Satuan pendidikan reguler perlu diperkuat agar mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif secara bermutu. Hal ini mencakup penyediaan guru pendidikan khusus dan guru pembimbing khusus, penyesuaian kurikulum, serta dukungan layanan profesional. Di sisi lain, pendidikan layanan khusus dan sekolah luar biasa perlu diposisikan sebagai pusat sumber daya (resource centre) yang mendukung sekolah reguler.

3. Strategi Transisi Antarjenjang

Lonjakan ATS pada usia 13–18 tahun menegaskan pentingnya strategi transisi antarjenjang pendidikan. Program pendampingan transisi dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA/SMK harus dirancang secara individual, mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

4. Fleksibilitas Jalur Pendidikan

Pemerintah perlu memperluas dan mempermudah akses terhadap jalur pendidikan alternatif, seperti pendidikan nonformal, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan vokasional yang inklusif. Fleksibilitas waktu belajar dan model pembelajaran menjadi kunci untuk menjangkau anak penyandang disabilitas yang tidak dapat mengikuti sistem sekolah reguler secara penuh.

5. Dukungan Sosial dan Ekonomi Keluarga

Intervensi pendidikan perlu disertai dengan penguatan dukungan sosial dan ekonomi bagi keluarga anak penyandang disabilitas. Bantuan pendidikan yang adaptif, pendampingan orang tua, serta edukasi keluarga tentang hak Pendidikan anak merupakan faktor penting dalam mencegah putus sekolah.

6.      Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Multipihak

Penuntasan ATS penyandang disabilitas membutuhkan kepemimpinan pemerintah daerah yang kuat. Kolaborasi antara dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat sipil perlu diperkuat dalam satu ekosistem layanan yang terintegrasi. Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan perlu melaksanakan tugas, fungsi, dan layanan ULD secara optimal dalam memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan anak/murid penyandang disabilitas

7.      Perubahan Paradigma dan Penghapusan Stigma

Strategi teknis tidak akan efektif tanpa perubahan paradigma sosial. Kampanye publik dan pendidikan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menghapus stigma dan meningkatkan kesadaran bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan potensi yang setara dalam pendidikan.

Kiat Sukses Implementasi

Keberhasilan penuntasan ATS penyandang disabilitas ditentukan oleh beberapa kiat kunci, antara lain konsistensi kebijakan, keberpihakan anggaran, keterlibatan aktif keluarga, serta keberanian satuan pendidikan untuk berinovasi. Pendekatan berbasis kebutuhan individu dan keberlanjutan layanan harus menjadi prinsip utama.

Penutup

Tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) penyandang disabilitas sebagaimana tercermin dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Tahun 2024 tidak semata-mata merepresentasikan persoalan statistik pendidikan, melainkan menyingkap lapisan problem struktural yang lebih dalam terkait pemenuhan hak dasar, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Angka-angka tersebut adalah narasi miris tentang anak-anak yang tertinggal di luar pagar sistem pendidikan, bukan karena ketiadaan potensi, melainkan akibat sistem yang belum sepenuhnya ramah terhadap keragaman kebutuhan.

Fenomena ATS penyandang disabilitas menegaskan bahwa masalah akses pendidikan tidak dapat direduksi pada ketersediaan satuan pendidikan semata. Ia berkaitan erat dengan desain kebijakan, kesiapan layanan, kompetensi sumber daya manusia, serta keberlanjutan dukungan lintas sektor. Oleh karena itu, penuntasan ATS tidak mungkin dilakukan melalui pendekatan parsial dan reaktif, melainkan menuntut strategi komprehensif yang berlandaskan paradigma berbasis hak (rights-based approach), berorientasi pada keadilan sosial, serta berjangka panjang. Pendidikan, dalam hal ini, harus dipahami sebagai ruang emansipatoris yang menjamin setiap anak tanpa kecuali untuk tumbuh, belajar, dan bermakna.

Secara normatif dan etik, tingginya ATS penyandang disabilitas merupakan panggilan moral bagi seluruh pemangku kepentingan: negara, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Negara tidak cukup hadir sebagai regulator, tetapi dituntut berperan sebagai penjamin hak dan pelindung kelompok rentan. Kebijakan yang berpihak harus diterjemahkan ke dalam layanan pendidikan yang adaptif, akomodatif, dan kontekstual, yang mampu menjangkau ragam disabilitas dan latar sosial ekonomi. Di titik inilah kolaborasi lintas sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan masyarakat sipil menjadi fondasi yang tak terpisahkan.

Dengan demikian, penuntasan ATS penyandang disabilitas bukanlah sekadar target programatik atau pemenuhan indikator pembangunan, melainkan sebuah ikhtiar peradaban. Ia menuntut keberanian untuk mengoreksi ketimpangan, kesungguhan untuk merawat keberlanjutan, dan kepekaan untuk mendengar suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Dalam kerangka itu, penuntasan ATS bukanlah sesuatu yang utopis atau mustahil, melainkan sebuah keniscayaan sejarah bahwa pendidikan yang adil dan inklusif adalah warisan moral yang harus diwujudkan bersama, hari ini dan untuk generasi yang akan datang.

Jakarta, 18 Desember 2025

Drs. Dedy Kustawan, M.Pd.

(Lintang Samudra Edukasi, Yayasan MDP Indonesia/Asosiasi Profesional Orthopedagogik Indonesia)

Daftar Bacaan

Badan Pusat Statistik. (2024). Survei Sosial

Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Jakarta: BPS RI.

Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.

Drs. Dedy Kustawan, M.Pd., Tonny Santosa, M.Pd., & Dra. Tita Srihayati,M.Phil.SNE. (2025). Dukungan ULD dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Bandung: MDP Media.

Drs. Dedy Kustawan, M.Pd., Dr. Farida Hidayati, M.Pd., & Dr. Heni Maryani, M.Pd. (2025). Konsep, Kebijakan, Implementasi, dan Praktik Baik Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Bandung: MDP Media.

Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). (2025). Direktorat Sekolah Menengah Atas, Ditjen PAUD Dikdasmen, Kemendikdasmen.

PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi

UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education – All Means All. Paris: UNESCO.

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas