STUDI “HUKUMAN KEBIRI DARI PANDANGAN HAM”, KABID HAM TERIMA KUNJUNGAN MAHASISWA UNTIRTA

Oleh Hasbullah Fudail 

(Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat)

Maraknya berbagai kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan semakin ramai diberitakan di media sosial Indonesia. Menjadikan berbagai pemangku kepentingan semakin merasa terpanggil untuk memberi jakan solusi baik dengan pencegahan sampai penindakan. Hukum pidana pasal 285 KUHP yang secara tegas mengatur tentang ancaman perkosaan, mengatur bahwa “Perkawinan diancam dengan perkosaan dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun penjara” yang menjadi salah satu rujukan yang siap menjerat pelaku perkosaan, yang tentunya memenangkan mahkota penting bagi perempuan.

Beberapa kasus panas yang diperbincangkan di Indonesia tentu saja tentang perempuan yang menjadi korban dan menjadi hantu yang menakutkan bagi perempuan lain, pelakunya cenderung terlalu sadis, tidak hanya pemerkosaan tapi sering pembunuhan, contoh ini terjadi pada gadis berusia 14 tahun. Korban Yuyun yang diperkosa oleh 14 pelaku, bahkan dua di antaranya
masih di bawah umur. Banyak faktor yang menyebabkan tindakan baik internal maupun eksternal membuat tindakan pemerkosaan membutakan, tanpa memandang gelar, pendidikan, kekayaan, usia, bahkan jabatan tinggi.

Belum lama ini terjadi lagi suatu kasus pemerkosaan terhadap perempuan, yang dikenal dengan kasus pemerkosaan Herry Wirawan terhadap belasan santriwati di Bandung, namun yang menjadi sorotan adalah bagaimana penyelesaian terhadap kasusnya? Terdakwa pada kasus tersebut sempat divonis jaksa untuk hukuman kebiri dan mati, namun pada akhirnya putusan yang dikeluarkan adalah hukuman pidana penjara seumur hidup, karena beberapa pakar HAM di Indonesia menolak dan menegaskan bahwa hukuman kebiri maupuun vonis mati tersebut melanggar hak asasi manusia.

Dalam hal ini perubahan tersebut adalah atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada tanggal 9 November 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang di dalamnya mengatur mengenai pemberatan hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang berupa pengumuman identitas pelaku, yang selanjutnya juga akan dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Tidak lama setelah itu muncul berbagai pendapat yang pro-kontra mengenai pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual karena sebagian masyarakat berpandangan bahwa tindakan tersebut adalah sebagai efek jera untuk pelaku tetapi sebagian dari masyarakat juga berpandangan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT, jadi seharusnya tidak menerapkan hukuman yang bersifat mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia karena hal tersebut telah tercantum di dalam UUD NRI 1945.

Demikian beberapa diskusi dan wawancara Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat (Hasbullah Fudail) dengan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Fakultas Keguruan dan  Ilmu Pendidikan  jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaan yang melakukan penelitian di Bandung, Senin 20/04/2022.