Suara dari Bundaran HI: Menggugat yang Tidak Terlihat

Oleh Ade Munajat*)

Pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, ratusan mahasiswa dan elemen sipil memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Mereka membawa lima tuntutan utama: menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional sekaligus menindak tegas korporasi yang bertanggung jawab, mengarahkan APBN lebih berpihak pada kebutuhan rakyat daripada program yang dinilai boros atau tidak tepat sasaran seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, menurunkan biaya pendidikan serta memperluas lapangan kerja berkualitas, memberantas penyalahgunaan hukum dan KKN, serta memulihkan kebebasan berpendapat dan melindungi hak asasi. Mereka berteriak, bernyanyi, berpidato hingga larut, diguyur water cannon, dikejar bahkan ditangkap petugas yang menyamar.

Bagi banyak orang yang melihat dari rumah atau dari jalanan, aksi itu terasa jauh panggang dari api. Kehidupan di luar Bundaran HI tetap berjalan, tampak normal: orang berjualan menunggu pembeli, pekerja berangkat ke kantor, anak-anak berangkat  ke sekolah, di waktu tertentu orang pergi beribadah tanpa halangan. Rumah sakit memang penuh, berita keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis masih terdengar, asap karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah, dan polemik ijazah serta ketegangan dengan tetangga tetap bergulir. Kita sudah terbiasa menerima keadaan yang tampak normal itu,  sebgai sesuatu yang memang harus dijalani. Itulah takdir kita hari-hari ini. Semua itu lebih baik disyukuri daripada diperdebatkan. Mereka menyesuaikan diri di dapur dan di tempat kerja, percaya bahwa sabar adalah jalan yang paling aman.

Yang Tidak Selalu Terasa di Dapur dan di Jalan

Yang tampak tenang di permukaan sering kali menyimpan tekanan yang tidak selalu terlihat. Banyak keluarga yang dulu masih bisa menyediakan protein hewani beberapa kali seminggu kini harus mengurangi frekuensinya. Ruang untuk menabung semakin sempit, uang tabungan terus menipis. Biaya pendidikan dan kebutuhan dasar lain tinggi. Asap kebakaran hutan yang berulang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan dan hubungan dengan negara tetangga. Ketika persoalan-persoalan ini terus bergulir seperti tanpa penyelesaian yang memuaskan, sebagian orang mulai bertanya: apakah ini masih semata-mata takdir, atau ada keputusan dan kelalaian yang bisa diperbaiki?

Bagi mahasiswa dan kelompok orang yang turun pada 28 Oktober tadi, diam bukan berarti damai. Mereka melihat bahwa “normal” yang dijalani banyak orang sudah dibayar dengan penyesuaian yang menyakitkan, dan bahwa amanat Pembukaan UUD 1945 pemerintah wajib memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tidak boleh hanya menjadi kalimat di atas kertas.

Bagaimana Framing Entman Menjelaskan Gerakan Mereka?

Robert Entman (1993) menjelaskan bahwa framing adalah proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas sehingga mendorong penafsiran tertentu. Framing yang efektif biasanya mencakup empat fungsi: mendefinisikan masalah (apa yang terjadi dan siapa yang dirugikan), mendiagnosis penyebab (siapa atau apa yang bertanggung jawab), memberikan penilaian moral (siapa yang benar atau salah), serta menawarkan rekomendasi solusi (apa yang harus dilakukan).

Dalam aksi 28 Oktober, mahasiswa membingkai karhutla bukan sekadar bencana alam yang harus diterima, melainkan sebagai kegagalan tata kelola lahan dan tanggung jawab korporasi yang belum ditindak tegas; mereka menuntut status bencana nasional dan penindakan hukum. Mereka membingkai penggunaan APBN sebagai sesuatu yang lebih banyak dialihkan ke program populis yang dinilai kurang tepat sasaran, sehingga solusi yang ditawarkan adalah mengalihkan anggaran ke kebutuhan dasar rakyat. Biaya pendidikan yang tinggi dan minimnya lapangan kerja dibingkai sebagai kegagalan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tuntutan penurunan biaya dan perluasan pekerjaan berkualitas. Framing ini membuat isu yang sebelumnya terasa jauh atau “sudah biasa” menjadi relevan, mendesak, dan memiliki jalan keluar yang bisa diperjuangkan bersama.

Snow dan Benford (1988) menambahkan bahwa keberhasilan gerakan sosial bergantung pada frame resonance: seberapa jauh pembingkaian itu sesuai dengan pengalaman dan nilai yang dipegang banyak orang. Ketika sebagian masyarakat merasakan tekanan biaya hidup dan melihat berita yang berulang tanpa penyelesaian, framing yang dibawa mahasiswa menjadi lebih mudah diterima oleh mereka yang tidak lagi melihat semua persoalan sebagai takdir semata.

Dua Cara Memandang yang Sama-sama Tulus

Bagi yang sudah terbiasa menerima keadaan sebagai takdir, aksi di Bundaran HI bisa terasa berlebihan atau membingungkan. Mereka berjuang dengan menyesuaikan diri agar keluarga tetap berjalan. Sebaliknya, bagi yang memandang diri sebagai cerdik pandai atau ulil albab, kehidupan adalah amanah untuk terus diperbaiki. Mereka percaya bahwa struktur yang salah, perhitungan yang kurang cermat, kepentingan kelompok yang lebih diutamakan, atau norma keadilan yang diabaikan, bisa dan harus dikoreksi agar harapan perbaikan tidak pupus. Mereka bukan pembenci. Mereka anak kita yang tidak sedang menjadi pembenci. Sekali lagi mereka bukan pembenci.

Keduanya, kita,  bisa sama-sama tulus. Yang satu berjuang dengan bersabar di rumah dan ditempat kerja. Yang lain berjuang dengan berteriak di jalan karena merasa masalah struktural tidak akan selesai dengan sendirinya. Yang penting ialah kita tetap saling menghormati cara masing-masing, sambil tetap menuntut agar setiap kebijakan benar-benar diarahkan untuk meringankan beban banyak orang, melindungi lingkungan, dan mencerdaskan generasi berikutnya. Dengan begitu, yang tampak tenang di permukaan tidak hanya bertahan, tetapi perlahan menjadi lebih baik bagi lebih banyak orang.

Referensi

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58.

Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). Ideology, frame resonance, and participant mobilization. International Social Movement Research, 1, 197–217.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan.

*) Ade Munajat. Pensiunan Guru. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)