Oleh Asep Tapip Yani

Dosen Pascasarjana UMIBA Jakarta

Abstrak

Dualitas antara Sunda Sarakan dan Sunda Nagara mencerminkan dua wajah kebudayaan Sunda: rakyat dan negara, akar dan pucuk, spontanitas budaya dan sistem kekuasaan. Keduanya membentuk dialektika historis yang menentukan arah perkembangan peradaban Sunda dari masa kerajaan hingga era modern. Tulisan ini berupaya menafsirkan kembali makna konseptual Sunda Sarakan dan Sunda Nagara dalam konteks kebudayaan, kekuasaan, dan kesejahteraan rakyat. Pendekatan ini mengaitkan nilai-nilai kasundaan — seperti silih asih, silih asah, silih asuh — dengan tantangan kontemporer pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Kata kunci: Sunda Sarakan, Sunda Nagara, kasundaan, budaya, kekuasaan, kemanusiaan.

1. Pendahuluan

Sejarah Sunda bukan hanya catatan tentang kerajaan dan penguasa, melainkan juga tentang rakyat yang membangun budaya, bahasa, dan nilai-nilai hidup sehari-hari. Dalam lintasan sejarah itu, terbentuklah dua arus besar yang saling berinteraksi — kadang harmonis, kadang tegang — yaitu Sunda Sarakan dan Sunda Nagara.

·         Sunda Sarakan mewakili rakyat, komunitas pedesaan, nilai-nilai lokal, dan spiritualitas alami. Ia tumbuh dari akar rumput, dari leuweung, sawah, dan lembur.

·         Sunda Nagara mewakili struktur kekuasaan, birokrasi, pusat kebijakan, dan tata politik. Ia hidup di istana, dalam hukum dan sistem pemerintahan.

Keduanya bukan oposisi, melainkan dua kutub yang saling menegakkan. Seperti rasa jeung nalar, batin jeung lahir, leuweung jeung nagara — dialektika ini justru menjadi sumber kekuatan kebudayaan Sunda.

2. Kerangka Konseptual

2.1 Sunda Sarakan: Kebudayaan dari Akar

Istilah sarakan secara etimologis berarti “akar”, “tempat tumbuh”, atau “tempat berawal”. Sunda Sarakan dapat dipahami sebagai kebudayaan rakyat yang tumbuh secara organik — berbasis gotong royong, harmoni dengan alam, dan solidaritas sosial.
Nilai-nilainya tercermin dalam pepatah dan kearifan lokal seperti:

·         Silih asih, silih asah, silih asuh (cinta, belajar, dan bimbingan sosial),

·         Cageur, bageur, bener, pinter, singer (integritas pribadi dan sosial),

·         Ngaronjat henteu numplek, hirup henteu nyusahkeun batur (kemajuan tanpa menindas).

Sunda Sarakan hidup dalam ritme keseharian masyarakat, dalam bahasa, lagu, pantun, dan upacara adat. Ia tidak membutuhkan kekuasaan formal untuk bertahan — karena kekuatannya adalah rasa jeung rasa.

2.2 Sunda Nagara: Peradaban dari Struktur

Sebaliknya, Sunda Nagara lahir dari tradisi kenegaraan dan sistem kekuasaan yang berakar pada tatanan klasik kerajaan-kerajaan Sunda, seperti Tarumanagara, Galuh, dan Pajajaran.
Dalam konteks ini, “Nagara” mengandung makna tertib, teratur, dan berdaulat.

Sunda Nagara mengedepankan prinsip Tri Tangtu di Buana — yaitu kesatuan harmonis antara Rsi (rohani), Ratu (pemerintah), dan Rama (rakyat). Ketiganya harus bekerja dalam keseimbangan agar tatanan kehidupan berjalan luyu jeung kahadean (selaras dengan kebaikan).

3. Dialektika Sunda Sarakan dan Sunda Nagara

Dalam sejarahnya, hubungan antara Sunda Sarakan dan Sunda Nagara sering mengalami pasang surut.

·         Ketika Sunda Nagara kuat, stabilitas politik dan hukum meningkat, tapi kadang rakyat terasing dari kebijakan yang elitis.

·         Ketika Sunda Sarakan bangkit, solidaritas sosial dan budaya rakyat tumbuh, tapi kadang tanpa dukungan sistemik yang kokoh.

Di sinilah muncul kebutuhan akan harmoni baru — yaitu Nagara anu nyarakan (negara yang berpihak pada rakyat) dan Sarakan anu nyanagara (rakyat yang sadar bernegara).

Dialektika ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak bisa lahir hanya dari atas (struktur), atau hanya dari bawah (budaya), tetapi dari perjumpaan keduanya.

4. Sunda Sarakan dan Sunda Nagara dalam Konteks Kekinian

Dalam konteks Indonesia modern, gagasan Sunda Sarakan dan Sunda Nagara bisa dibaca ulang dalam kerangka pembangunan sosial dan kebijakan publik:

Pembangunan yang sejati harus menjadi Nagara anu nyarakan — negara yang tumbuh dari kebijaksanaan rakyat, bukan sekadar dari rancangan birokrasi.
Sebaliknya, rakyat Sunda harus menjadi Sarakan anu nyanagara — masyarakat yang berdaya, sadar hukum, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan.

5. Relevansi Nilai Kasundaan

Nilai-nilai Sunda klasik memberikan landasan moral untuk menyatukan keduanya:

·         Silih Asih ? landasan empati sosial.

·         Silih Asah ? dorongan peningkatan kapasitas rakyat dan pemimpin.

·         Silih Asuh ? mekanisme sosial politik yang saling membimbing antara penguasa dan warga.

Prinsip ini dapat dijadikan model kepemimpinan lokal yang berkarakter Sunda: teu ngareuah-reuah tapi ngeunah dirasa; teu loba omong tapi loba lampah.

6. Penutup

Sunda Sarakan dan Sunda Nagara adalah dua dimensi peradaban yang saling melengkapi.
Yang satu menjaga rasa, yang lain menjaga tata.
Yang satu tumbuh dari lembur, yang lain dari keraton.
Namun keduanya akan kehilangan makna bila terpisah.

Masa depan masyarakat Sunda — bahkan Indonesia — bergantung pada kemampuan kita menjembatani keduanya: membangun negara yang manusiawi, dan memelihara budaya rakyat yang sadar bernegara.

“Lamun Nagara teu ngadenge Sarakan, bakal tumpur ku pangkat. Lamun Sarakan teu nyaho Nagara, bakal leungit ku jaman.” @@@@@