SURAT TERBUKA UNTUK PJ. GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH

Pembiayaan  pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat sedang mengalami  permasalahan  diantaranya adanya keengganan  menyumbang dari sebagian  kalangan masyarakat mampu sebagai akibat  adanya kampanye sekolah gratis dari  gubernur Jawa Barat . namun  ironisnya bantuan   Biaya Oprasional Pendidilkan Daerah (BOPD)  untuk SMA  dan SMK Negeri  mengalami pengurangan tidak sesuai dengan janji Pemerintah Provinsi Jawa Barat  sebagaimana  Pergub Jabar  Nomor  165 tahun 2021 bahwa BOPD persiswa  sebesar Rp.145.000 hingga  160.000 perbulan untuk SMA dan Rp 150.000 hingga Rp 170.000. perbulan untuk SMK    sebagai pengganti iuran bulanan  peserta didik (IBPD) . Penyaluran BOPD tahun 2023 hanya 7 bulan dan besarannya hanya untuk kebutuhan pokok saja  . informasinya untuk tahun 2024 hanya  akan dibayarkan hanya 10 bulan. Sementara Iuran Bulan Peserta Didik Baru (IPDB)  yang  diperuntukan biaya Investasi nyaris tidak ada bahkan adanya larangan sekolah tidak boleh memungut kepada orangtua siswa dengan regulasi yang tidak jelas . Atas kondisi ini  sangat  berpengaruh kepada siswa dari masyarakat tidak mampu , banyak permasalahan yang di alami oleh siswa dari kelurga  tidak mampu  masih ada yang diperlukuan kewajiban sama dengan siswa lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami berpendapat sebagai berikut:

1.         Bahwa menurut PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pedidikan pasal 2 menyebutkan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dan pasal 55 peserta didik atau orangtua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali  tidak mengikat  kepada satuan pendidikan secara suka rela di luar (kewajiban ) yang telah di atur dalam pasal 52

2.         Bawa berdarkan Permendikbud Nomor 80 thn 2013 tentang Pendidikan Menegah Universal pasal 4 biaya oprasional untuk setiap satuan pendidikan  menengah  di sediakan oleh Pemerintah ,Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesuai kewengannya

3.         Bahwa menurut Perda Jawa Barat  No 5 tahun 2017 tentang Penyelengaran Pendidikan pada pasal 75 Peserta didik pada satuan menengah  pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus  (c) menanggung  biaya  penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban  ( peserta didik dari keluarga tidak mampu sebagaimana pasal 74 ayat (6)

4.         Bahwa menurut Pergub  No 165 tahun 2021 tentang BOPD Pasal 2 ayat (5). Masyarakat   yang   berkemampuan   dapat  memberikan kontribusi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih optimal

Atas dasar hal tersebut maka kami memohon PJ Gubrnur Jawa Barat:

1.         Segera di buatkan regulasi dalam bentuk  Pergub yang mengatur tentang pendanaan dari masyarakat kepada satuan pendidikan selama ini hanya ada Pergub yang mengatur  komite sekolah

2.         Pelaksanaan program sekolah gratis hanya di terapkan kepada siswa dari masyarakat miskin  sementara siswa masyarakat dari keluarga mampu tetap diberlakukan iuran  kususnya untuk keperluan biaya investasi sekolah dalam bentuk Iuran Peserta Didik Baru karena Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) sudah di ganti oleh pemerintah derah Provinsi Jawa barat

3.         Biaya Oprasional Pendidikan daerah (BOPD) diprioritaskan untuk membiaya penyelengaraan pendidikan bagi sisiwa dari keluarga  tidak mampu

4.         Peyaluran BOPD tahun 2024  harus sesuai dengan Pergub no 165 tahun 2021 yaitu Siswa SMA setiap bulan berkisar Rp 145.000 hingga Rp 160.000 dan Siwa SMK, setiap bulan berkisar Rp 150.000 hingga Rp 170.000. untuk dibayarkan 12 bulan pertahun

Bandung,  16 November 2023

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI)

                 Jawa Barat

                      ttd

IWAN HERMAWAN S.Pd, M.M.