SURAT TERBUKA UNTUK PJ. GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH...

Pembiayaan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat sedang mengalami  permasalahan,   di antaranya karena ada keengganan  menyumbang dari sebagian  kalangan masyarakat mampu sebagai akibat  program sekolah gratis dari  Gubernur Jawa Barat.

Ironisnya, bantuan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk SMA dan SMK Negeri juga mengalami pengurangan, tidak sesuai dengan janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Seperti diketahui, dalam Pergub Jabar Nomor 165 Tahun 2021, bantuan BOPD untuk tiap siswa SMA per bulannya sebesar Rp145.000 hingga Rp160.000 dan Rp150.000 hingga Rp170.000 per bulan untuk siswa SMK. Ini sebagai pengganti iuran bulanan peserta didik (IBPD).

Penyaluran BOPD pada tahun 2023 juga dihitung 7 bulan dengan besaran hanya untuk kebutuhan pokok saja. Informasinya, untuk tahun 2024 juga hanya akan dibayarkan untuk 10 bulan. Padahal, Iuran Bulan Peserta Didik Baru (IPDB) yang diperuntukkan biaya investasi nyaris tidak ada. Bahkan ada larangan sekolah tidak boleh memungut kepada orang tua siswa dengan regulasi yang tidak jelas.

Kondisi ini tentu sangat berpengaruh kepada siswa dari kalangan masyarakat tidak mampu. Banyak permasalahan yang dialami siswa dari keluraga tidak mampu karena masih diperlakukan sama dengan siswa lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami berpendapat sebagai berikut:

1.         Bahwa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pedidikan, pasal 2 menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 55, peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat  kepada satuan pendidikan secara suka rela di luar (kewajiban) yang telah diatur dalam pasal 52

2.         Bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menegah Universal, pasal 4 menyebutkan biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan menengah  disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewengannya

3.         Bahwa menurut Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat  Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelengaran Pendidikan, pasal 75 menyatakan peserta didik pada satuan menengah  pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (c) menanggung  biaya  penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban  (peserta didik dari keluarga tidak mampu sebagaimana pasal 74 ayat (6)

4.         Bahwa menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 165 Tahun 2021 tentang BOPD, pasal 2 ayat (5) menyatakan, masyarakat yang berkemampuan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih optimal.

Atas hal tersebut maka kami memohon PJ Gubrnur Jawa Barat:

1.         Segera dibuatkan regulasi dalam bentuk pergub yang mengatur tentang pendanaan dari masyarakat kepada satuan pendidikan. Selama ini hanya ada pergub yang mengatur komite sekolah.

2.         Pelaksanaan program sekolah gratis hanya diterapkan kepada siswa dari masyarakat miskin, sementara siswa dari keluarga mampu tetap diberlakukan iuran. Khususnya untuk keperluan biaya investasi sekolah dalam bentuk Iuran Peserta Didik Baru karena Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) sudah diganti oleh Pemerintah Derah Provinsi Jawa barat

3.         Biaya Operasional Pendidikan daerah (BOPD) diprioritaskan untuk membiaya penyelengaraan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu

4.         Peyaluran BOPD tahun 2024  harus sesuai dengan Pergub Nomor 165 Tahun 2021 yaitu siswa SMA setiap bulan berkisar Rp145.000 hingga Rp160.000 dan siwa SMK setiap bulan berkisar Rp150.000 hingga Rp170.000 untuk dibayarkan 12 bulan pertahun

Bandung,  15 Juli  2024

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat

                      ttd

IWAN HERMAWAN S.Pd, M.M.