SUSUN JUKNIS SPMB 2026, DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR LIBATKAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN

Oleh Idris Apandi, Widyaprada Ahli Madya BBPMP Provinsi Jawa Barat

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) selalu menjadi agenda tahunan yang menyita perhatian publik. Setiap tahun, dinamika SPMB hampir tak pernah sepi dari sorotan. Maklum, proses ini menyangkut akses dan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Transparansi, keadilan, dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang tak bisa ditawar.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bogor menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) SPMB Tahun Ajaran 2026–2027 sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) SPMB. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 11 Februari 2026, bertempat di Rizen Padjadjaran Hotel, Jalan Binamarga II, Kota Bogor.

FGD ini bertujuan untuk memperoleh masukan, saran, serta sinkronisasi pemahaman dari berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelibatan banyak pihak menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam membangun ekosistem pendidikan yang positif dan kondusif demi peningkatan mutu pendidikan. Semangat sinergi dan kolaborasi menjadi landasan utama dalam proses penyusunan Juknis SPMB tahun ini.

Hadirkan Berbagai Unsur Pemangku Kepentingan

FGD tersebut dihadiri oleh beragam unsur strategis, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kepala Bidang SD dan Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Bogor, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, serta Kementerian Agama.

Selain itu, hadir pula BMPS Kota Bogor, PGRI Kota Bogor, Dewan Pendidikan Kota Bogor, perwakilan DPRD Kota Bogor, perwakilan kecamatan se-Kota Bogor, 23 Kepala SMP Negeri se-Kota Bogor, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), serta Pengawas Bina SD dan SMP.

Dua narasumber dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, yakni Nurbani dan Idris Apandi, memberikan paparan terkait kebijakan SPMB Tahun Ajaran 2026–2027.

Proses kegiatan diawali dengan pemaparan kebijakan SPMB, analisis daya tampung, bedah Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026, serta dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif.

Daya Tampung Mencukupi

Salah satu poin penting yang dibahas dalam FGD adalah analisis daya tampung satuan pendidikan di Kota Bogor.

Berdasarkan Dashboard Analisis Daya Tampung 2026 Kemendikdasmen, jumlah ruang kelas awal tahun 2026 untuk SD Negeri dan Swasta di Kota Bogor tercatat sebanyak 375 ruang. Dengan asumsi 28 peserta didik per rombongan belajar, daya tampung mencapai 10.500 peserta didik. Sementara itu, jumlah lulusan PAUD yang akan melanjutkan ke jenjang SD sebanyak 4.642 siswa. Artinya, secara kuantitatif daya tampung SD di Kota Bogor dalam status cukup, bahkan seluruh lulusan PAUD dapat tertampung.

Hal serupa terjadi pada jenjang SMP. Tercatat 654 ruang kelas awal tersedia di SMP Negeri dan Swasta. Dengan kapasitas 32 peserta didik per rombongan belajar, daya tampung mencapai 20.928 siswa. Jumlah lulusan SD tercatat 16.299 siswa. Dengan demikian, daya tampung SMP juga dinyatakan cukup untuk menampung seluruh lulusan SD di Kota Bogor.

Data ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan SPMB agar distribusi peserta didik berjalan proporsional dan tidak memunculkan kesenjangan akses.

Masukan Konstruktif Peserta

Diskusi berlangsung dinamis. Sejumlah masukan strategis mengemuka dari para peserta.

Pertama, pelaksanaan SPMB harus dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Regulasi yang telah ditetapkan perlu menjadi rujukan bersama tanpa kompromi terhadap praktik-praktik yang menyimpang.

Kedua, kejelasan proporsi kuota dari setiap jalur SPMB; domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi perlu dirumuskan secara tegas dan transparan agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.

Ketiga, mekanisme pelibatan sekolah swasta sebagai mitra dalam SPMB perlu diperjelas. Mengingat daya tampung cukup besar, sinergi antara sekolah negeri dan swasta menjadi penting dalam pemerataan akses pendidikan.

Keempat, peserta juga menyoroti bobot penggunaan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai salah satu persyaratan dalam jalur prestasi. Perlu ada pengaturan yang jelas agar tetap menjunjung prinsip objektivitas dan keadilan.

Output dari kegiatan ini adalah terhimpunnya saran dan masukan sebagai bahan penyusunan Juknis SPMB Kota Bogor Tahun Ajaran 2026–2027.

Komitmen Pemerintah Kota Bogor

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Drs. Herry Karnadi, M.Si., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyusun Juknis SPMB yang mengacu pada regulasi yang berlaku dan melaksanakan setiap tahapan secara baik dan bertanggung jawab.

Ia juga menekankan pentingnya analisis daya tampung yang dilakukan secara akuntabel dan transparan. “Intinya untuk memutus rantai anak tidak sekolah (ATS),” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan SPMB yang berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan demi terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

Beasiswa 2.000 Murid untuk Sekolah Swasta

Salah satu kebijakan strategis yang menguatkan komitmen pemerataan akses pendidikan adalah penyediaan beasiswa bagi 2.000 murid baru jenjang SMP/MTs yang masuk ke sekolah swasta mitra melalui mekanisme SPMB.

Pemerintah Kota Bogor menyediakan bantuan sebesar Rp3.000.000 per peserta didik per tahun, yang diberikan selama tiga tahun atau enam semester. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pedoman Seleksi dan Pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik di SMP Swasta atau MTs Swasta.

Program ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, pemerataan kesempatan belajar dengan memberikan akses pendidikan yang layak dan terjangkau bagi seluruh warga masyarakat, sekaligus menurunkan angka putus sekolah. Kedua, mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah usia 13–15 tahun. Ketiga, meringankan beban keluarga, khususnya dari kalangan ekonomi tidak mampu.

Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa sekolah swasta bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra strategis dalam memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan.

Harapan Bersama

SPMB yang berintegritas dan akuntabel menjadi harapan semua pihak. Proses penerimaan murid baru bukan sekadar kegiatan administratif tahunan, melainkan pintu awal perjalanan pendidikan generasi masa depan.

Dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, analisis data yang transparan, regulasi yang jelas, serta dukungan kebijakan afirmatif seperti beasiswa, Kota Bogor berupaya menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang adil dan bermartabat.

Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci. Ketika pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan berbagai unsur terkait berjalan bersama, maka cita-cita menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan yang terus diupayakan dan diwujudkan.