TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Oleh Sofwan Harun Al Rasyid

(Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai aspek pendidikan dan faktor sosial yang relevan menyebabkan pembuatan kebijakan pendidikan. Para pengelola pendidikan harus memahami pentingnya kebijakan untuk membuat kebijakan pendidikan yang efektif. Ini terutama berlaku untuk kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan. Jika kebijakan pendidikan dibuat melalui proses yang tepat, hasilnya akan mendorong pencapaian tujuan pendidikan. Sebaliknya, jika kebijakan pendidikan dibuat tanpa proses yang tepat, hasilnya akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Karena pendidikan harus membantu masyarakat, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di daerah.

Terdapat kebijakan yang mengatur sistem pendidikan. Istilah "kebijakan pendidikan" mengacu pada kebijakan yang banyak dibuat dengan tujuan membantu penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan dengan cara yang inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. (Junaid, 2016; 84-102).

Kebijakan pendidikan Indonesia telah berubah untuk menetapkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk membuat sistem pendidikan nasional yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Pada tahun 2003 ditetapkanya Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Dikeluarkannya undang-undang tersebut menandakan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam mencapai tujuan pendidikan melalui sebuah kebijakan pendidikan.

Pendidikan akan terus berkembang dengan cepat seiring berjalannya waktu. Pendidikan memerlukan kebijakan karena pendidikan adalah serangkaian proses yang dirancang melalui langkah-langkah yang mengartikulasikan visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan masyarakat.

Mengawasi sistem pendidikan adalah tugas yang sulit. Proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang cermat diperlukan. Para ahli kebijakan pendidikan harus memahami pentingnya kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan memengaruhi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kelompok tertentu. Kebijakan yang dibuat dengan cara yang tepat akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Sebaliknya, kebijakan yang dibuat tanpa proses akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan. (Indah dkk, 2023; 274)

Tahapan Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Berbagai masalah yang muncul di sektor pendidikan mendorong pembentukan kebijakan pendidikan. Kesenjangan antara pelaksana pendidikan dan tujuan pendidikan yang diinginkan seringkali menyebabkan masalah tersebut. Kebijakan pendidikan adalah upaya untuk merumuskan langkah-langkah dan proses penyelenggaraan pendidikan dengan mengartikulasikan visi dan misi sekolah untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Beberapa juga berpendapat bahwa kebijakan pendidikan terkait erat dengan penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien. Sebagai kebijakan publik, kebijakan pendidikan bertujuan untuk mengatur sektor pendidikan dengan mengatur alokasi, penyerapan, dan distribusi sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan serta mengatur perilaku di dalamnya (Fadiyah dkk, 2021; 68). Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa kebijakan pendidikan berfokus pada pengaturan dan pelaksanaan visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini dicapai melalui tindakan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembuatan kebijakan tidak terlepas dari hal-hal yang sisfatnya politis dikarenakan dalam pembuatan kebijakan akan terjadi perbedaan antar kelompok yang mempunyai kepentingan (Sarnoto, 2013; 30-40). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa perselisihan dapat diselesaikan secara objektif dan tidak bias, pembuat kebijakan pendidikan harus memahami struktur pengembangan kebijakan, prosedur analisis kebijakan, dan strategi implementasi kebijakan pendidikan.

Terdapat proses yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan. Proses ini bertujuan agar kebijakan yang dilahirkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Adapun proses pembuatan kebijakan tersebut yaitu, (Keban, 2015; 799-803):

1.     Inisiasi

Ketika potensi masalah terdeteksi, tahap awal dimulai. Saat ini, fokus utama adalah menemukan masalah yang mungkin terjadi dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Meskipun pada tahap ini belum diperlukan untuk merumuskan masalah secara definitif, penting untuk mempertimbangkan apakah perlu untuk melanjutkannya. Untuk mengkonseptualisasikan dan menggarisbawahi kerangka umum dari masalah yang dihadapi, proses inovasi juga digunakan pada tahap ini. Selain itu, mengumpulkan informasi terkait kebijakan secara menyeluruh sangat penting untuk menentukan pilihan kebijakan yang mungkin dibuat.

2.     Estimasi

Dalam tahapan estimasi, diperlukan pemikiran yang mendalam mengenai dampak, pembiayaan, dan keunggulan dari alternatif kebijakan yang diajukan. Pada tahap ini, masalah dianalisis menggunakan metode proyektif dan empiris untuk memahami konsekuensi yang mungkin timbul dari kebijakan yang diambil. Evaluasi juga difokuskan pada penilaian terhadap hasil-hasil yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan teknis yang sesuai.

3.     Seleksi

Pada tahap seleksi, fokusnya adalah pada pengambilan keputusan. Setelah menyelesaikan analisis kebijakan, yang mencakup perumusan dan penilaian, langkah berikutnya adalah memilih kebijakan yang paling cocok. Meskipun pengambilan keputusan biasanya didasarkan pada perhitungan dan perkiraan teknis, elemen lain, seperti partisipasi pihak-pihak dalam kerangka acuan dan ideologi yang berbeda, juga harus dipertimbangkan.

4.     Implementasi

Pada tahap implementasi, kebijakan yang telah dipilih akan dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Tahap ini memungkinkan untuk melakukan pengujian kepraktisan pilihan yang telah dipilih secara langsung. Jika pada tahap sebelumnya kebijakan masih dalam bentuk konseptual, tahap implementasi ini mengubahnya menjadi tindakan konkret yang dapat diimplementasikan dalam praktik.

5.     Evaluasi

Tahap inisiasi dan estimasi cenderung bersifat proaktif, sementara tahap seleksi lebih berkonsentrasi pada bagaimana menangani situasi saat ini. Kebijakan diubah dari ide menjadi kenyataan di tahap implementasi. Sementara itu, tahap evaluasi lebih fokus pada meninjau bagaimana kebijakan yang telah diterapkan berhasil. Pada tahap evaluasi ini, tujuan adalah untuk mengetahui seberapa berhasil kebijakan yang telah diadopsi. Ini dilakukan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengukur kinerja kebijakan.

6.     Terminasi.

Tahapan terminasi adalah tahapan yang menyesuaikan kebijakan yang tidak diperlukan dengan keadaan.

Menurut paparan tersebut, proses kebijakan terdiri dari banyak variabel yang kompleks dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai individu, kelompok, dan masyarakat yang memiliki latar belakang psikologis dan lingkungan yang berbeda. Namun, untuk membuat kebijakan yang efektif dan menyelesaikan masalah, tahapan ini harus dilakukan dengan baik.

Daftar Pustaka

            Dunn, William N., 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press.

            Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan. Yogyakarta: UNY Press.

            Elwijaya, Fadiyah, Vivi Mairina, Nurhizrah Gistituati, 2021. Konsep dasar kebijakan pendidikan. Riset Tindakan Indonesia, Vol. 6, No. 1

            Indriani, Indah, Wiene Surya Putra, Ade Rizki Ananda Sinuraya, 2023. Tujuan Pembuatan Kebijakan Pendidikan: Journal Of International Multidisciplinary Research Vol:1, No:2.

            Junaid, H. (2016). Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 7(2),.

            Keban, P. (2015). Terminasi Kebijakan Publik: Tinjauan Normatif. Jejaring Administrasi Publik, 2(1).

            Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 4(3)

            Sarnoto, A. Z. (2013). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. Jurnal Educhild: Pendidikan dan Sosial, 1(1)