Tak Ada Sekolah Gratis!

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Kepala SMAN 1 Parungpanjang dan Ketua PB PGRI/KACI)

Menarik ucapan mantan Mendikbud RI, Profesor Muhadjir Effendy yang mengatakan, “Tidak ada yang namanya sekolah gratis di Indonesia. Oleh karena itu, dia menolak apabila terdapat para calon kepala daerah yang berkampanye dengan menjanjikan sekolah gratis. Kampanye boleh tapi pada dasarnya enggak ada sekolah gratis itu.” Pernyataan ini Ia sampaikan seusai meresmikan pembangkit listrik tenaga surya di SMAN 8 Kota Malang.

Ya sebagai guru, kepala sekolah, pengurus organisasi profesi guru, Saya pun setuju pada sitiran Muhadjir. Andaikan sekolah dipolitisir dan dijadikan ajang menaikan citra dan popularitas para calon kepala daerah sungguh tak elok surelok! Sekolah sejatinya tidak dipolitisir apalagi dieksploitasi demi popularitas dan elektabilitas. Bahkan lebih parah lagi ada kepala daerah malah mengeksploitasi secara finansial, dimana sejumlah kepala sekolah jadi korban “pengepulan”.

Sekolah adalah satu dimensi yang harus “disisakan” dari ganasnya politik praktis dan pencitraan para kepala daerah. Ini sangat tidak mudah dan faktanya tetap saja sekolah menjadi bagian dari politisasi para oknum kepala daerah. Bahkan dahulu kala lebih terbuka masa pra alih kelola. Para kepala sekolah pun diangkat dan menjabat karena kedekatan politik atau menjadi timses. Seiring dengan adanya UURI No 23 Tahun 2014 maka hal ini mulai menghilang atau bertranformasi ke jenjang provinsi.

Sekolah adalah “Rumah Ibadah Pendidikan” jangan jadi rumah yang “disatroni” semua pihak dan dipolitisasi. Idealnya sekolah punya hak eksteritorialitas. Termasuk para kepala sekolah harus punya hak eksteritorialitas sebagaimana para diplomat. Kepala sekolah pun adalah diplomat pendidikan yang bertugas mengemban amanah “negara asal” yang harus menjaga kehormatan pendidikan. Namun tentu tidak eklusif melainkan dedikatif total pada layanan pemelajaran dan menaikan mutu pendidikan.

Hak ekstra territorial adalah hak atau kebebasan yang dimiliki perwakilan suatu negara (diplomat) di negara lain terhadap segala sesuatu di daerah perwakilannya, di mana tetap berlaku hukum negara asal. Hak ini berlaku di tempat / rumah / gedung yang ditempati perwakilan, termasuk bangunan dan perlengkapannya. Termasuk sekolah idealnya benar benar MBS teritorialitas. Makanya paradigma sentralisasi pendidikan dan sentralisai para kepala sekolah menjadi wacana yang terus mengemuka. Suatu saat kepala sekolah akan “diambil” Kemdikbud.

Sekolah dan para kepala sekolah adalah diplomat pendidikan yang punya tugas khusus “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sekolah harus berdaulat, ber MBS dan punya kemerdekaan untuk mengekspresikan potensi interal dirinya. Selama sekolah dan kepala sekolah tidak “memanfaatkan” keluarga tak mampu dan malah berhasil memanfaatkan keluarga mampu dalam meningkatkan mutu pendidikan mengapa tidak?

Sungguh politisasi pendidikan oleh para kepala daerah menjadi bahaya. Saat ini tidak dibutuhkan politisasi malah sentralisasi yang dibutuhkan. Politisasi melahirkan kebijakan eksploitatif dan beragam kecemburuan. Namun sentarlisasi diharapkan akan melahirkan kebijakan seragam yang lebih aksesible untuk peningkatan mutu pendidikan. Wacana sekolah gratis masih identik dengan politisasi pendidikan.

Sekolah gratis adalah paradigma yang bisa menyesatkan, menabrak hak dan potensi keluarga mampu untuk menjadi “pahlawan pendidikan”. Orangtua mampu yang dermawan bisa menjadi mitra sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Bukankah tiap sekolah (satuan pendidikan) wajib melaksanakan semua aturan tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan? UURI Sisdiknas No 23 Tahun 2003, PP No 48 Tahun 2008 dan Permendikbud No 75 tahun 2016, plus hak masyarakat tertentu atau CSR sebuah perusahaan untuk peduli dan berkontribusi adalah rujukan pembiayaan pendidikan.

Kembali pada pendapat Prof. Muhadjir Ia mengatakan, “Sekolah yang mengeluarkan kebijakan gratis biayanya berasal dari APBD. Jika APBD terbatas dan memaksa untuk menggratiskan, maka sekolah akan menjadi korban dan tidak maju. Untuk itu, dia meminta para calon kepala daerah untuk tidak lagi menjanjikan sekolah gratis dalam kampanyenya”(Republika.co.id/Selasa 30 Jan 2018). Kita tunggu wacana yang terus berkembang tentang dunia pendidikan.

Dunia pendidikan sebenarnya adalah dunia yang sangat strategis sebagai Hankam. Dunia pendidikan adalah dimensi “pertahanan dan keamanan negara” sebenarnya Ia harus disentralisasi sebagaimana TNI dan Polri. TNI menjaga kedaulatan negara secara geografis, Polri menjaga ketertiban internal masyarakat dan dunia pendidikan menciptakan pertahanan negara yang paling mendasar yakni melalui SDM dan karakter bangsa. Kedaulatan dan ketertiban masyarakat hanya akan terlahir dari masyarakat terdidik, SDM unggul. ***