Tanaman ajaib dalam perspektif Sejarah Perkebunan Indonesia: Paralelisme sejarah komoditas perkebunan di Indonesia, dalam bingkai pidato Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Darussalam Gontor, 19 September 2026

Oleh Ade Munajat. Peminat Sejarah, Pendidikan, Politik, Sosial Budaya. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

Pada 19 September 2026, di resepsi 100 tahun Gontor, Presiden Prabowo Subianto menyebut kelapa sawit tanaman Ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Ia mengaitkannya dengan klaim bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar, berkat bahan bakar dari sawit, dan bahwa dari tanaman itu bisa diperoleh puluhan derivatif: obat, sabun, terutama BBM. Di tengah dunia yang penuh konflik, katanya, bangsa tidak boleh bergantung pada bangsa lain (Kompas, 2026; Antara, 2026).

Kalimat itu bukan hanya retorika seremonial. Ia adalah bahasa kebijakan. Sejak akhir 2024 Prabowo sudah memakai frasa yang sama, menampik kritik deforestasi, dan menempatkan sawit, bersama tebu dan ketela, sebagai jalan swasembada energi dan pangan (Tempo, 2024; Tempo, 2026). Pada Februari 2026 di Rapimnas pemda, ia kembali menyebut miracle crop dan menjawab sinisme soal perluasan kebun dengan satu alasan: untuk rakyat Indonesia. Beberapa hari sebelum pidato Gontor, rapat terbatas istana membahas penyediaan sekitar dua juta hektare lahan tebu demi target bensin E20 (Katadata, 2026)

Esai ini membaca pidato itu bukan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai babak terbaru dari rumus lama. Sejarah perkebunan Indonesia sering disusun linear: pala, lalu tebu dan teh, lalu kopi dan karet, lalu sawit. Urutan itu faktual, tetapi menyembunyikan yang lebih penting. Setiap zaman menemukan tanaman baru untuk menjalankan mesin yang sama: mengubah hutan, tanah adat, dan tenaga kerja menjadi barang yang laku di pasar dunia, kini juga menjadi solar dan etanol di dalam negeri, lalu menyedot surplusnya ke pusat kekuasaan dan modal (Boeke, 1953; Li, 2007). Nama ajaibnya berganti. Fungsinya tidak.

Cara membacanya bukan tangga kemajuan, melainkan paralelisme. Lima soal diulang di setiap babak: tanaman apa dan dijual ke mana; siapa yang menguasai tanah; bagaimana orang diikat sebagai pekerja; siapa yang memungut pajak, sewa, atau laba; apa yang tersisa bagi penduduk di sekitar kebun. Soal kelima itulah dampak sosialnya: bukan efek samping, melainkan bagian dari cara mesin itu bekerja.

Babak pertama: pala dan VOC

Pala di Kepulauan Banda adalah prototipe perkebunan monopoli. VOC bukan negara biasa, melainkan perusahaan bersenjata. Pada 1621 Jan Pieterszoon Coen menaklukkan Banda; sebagian besar penduduk asli dibunuh, diusir, atau diperbudak, lalu tanah dibagi kepada perkenier Belanda (Hanna, 1991; Loth, 1995; Ricklefs, 2008).

Dampak sosialnya bukan ketimpangan, melainkan pemusnahan masyarakat. Yang hilang bukan hanya nyawa, melainkan tata adat dan hak atas tanah yang tidak bisa dipulihkan dengan ganti rugi. Kebun tidak datang ke kampung; kampung dihapus agar kebun bisa berdiri. Ketika sebuah tanaman disebut karunia yang menuntut penguasaan pulau, kita sudah mendengar bunyi itu di Banda.

Babak kedua: tebu, teh, kopi, tanam paksa, lalu liberalisasi

Sistem tanam paksa sejak 1830 mewajibkan desa Jawa menyerahkan sekitar seperlima tanah, atau tenaga manusia yang setara, untuk kopi, tebu, nila, teh (Fasseur, 1992; Elson, 1984). Hasilnya dilelang di Eropa dan menjadi tulang punggung keuangan Belanda.

Dampak sosialnya meresap ke dalam desa. Kalender tanam dipaksa mengikuti kalender ekspor. Lahan padi berkurang; pada 1840-an sejumlah wilayah Jawa mengalami paceklik yang berkaitan dengan tekanan kultura (Fasseur, 1992). Elson (1984) menunjukkan industri gula menata ulang stratifikasi desa: elite lokal menjadi perantara paksaan, petani kecil kehilangan otonomi waktu, buruh pabrik muncul sebagai kelas upahan. Setelah 1870, Agrarische Wet mengganti paksaan negara dengan sewa panjang kepada modal swasta (Ricklefs, 2008). Paksaan hanya pindah dari perintah bupati ke disiplin pabrik. Rencana dua juta hektare tebu untuk etanol pada 2026-2028, jika dijalankan dengan logika buka lahan, adalah saudara jauh tanam paksa: tanaman yang sama, alasan baru, bukan kas Belanda, melainkan E20.

Babak ketiga: karet, teh, kopi estate, sawit awal

Karet di Sumatera Timur menuntut tenaga di daerah yang dianggap kosong. Jawabannya: kuli kontrak dari Jawa dan Tiongkok, barak, dan sanksi pidana (Breman, 1989; Stoler, 1985). Di Jawa kebun menindih desa yang sudah ada. Di Deli kebun menciptakan masyarakat baru yang sengaja dibuat timpang. Kekerasan, kata Breman, bukan penyimpangan oknum, melainkan alat produksi. Dualisme Boeke (1953) terasa sebagai pengalaman hidup: dunia berpagar yang berupah, dunia desa yang murah harganya.

Babak keempat: nasionalisasi dan Orde Baru.

Kemerdekaan mengganti pemilik, bukan mesin (Lindblad, 2008). PTP mewarisi barak dan logika target. Orde Baru menambah transmigrasi dan plasma. Bagi transmigran, kebun bisa berarti rumah. Bagi masyarakat adat, itu berarti tetangga baru dan hutan yang tiba-tiba menjadi konsesi (Casson, 2000; Li, 2007). PIR-plasma sering berakhir sebagai inkorporasi merugikan: petani punya pohon, perusahaan punya harga (McCarthy, 2010). Li (2007) menamai logikanya kehendak memperbaiki: kemiskinan didiagnosis sebagai kekurangan teknis, lalu diobati dengan kebun, seolah soal utamanya bukan kuasa atas tanah.

Babak kelima: Reformasi, zaman sawit, dan bahasa ajaib 2026

Setelah 1998 izin pecah ke daerah, harga CPO tinggi, lahan dianggap murah. Indonesia menjadi produsen sawit terbesar dunia; luas kebun sekitar 16 juta hektare pada pertengahan 2020-an (Badan Pusat Statistik, 2025). Deforestasi karena kebun industri sudah turun dari puncak 2008-2012, tetapi tetap terjadi dan bergeser ke Papua (Gaveau et al., 2022; TheTreeMap, 2026).

Pidato Gontor menyempurnakan babak ini. Sawit tidak lagi hanya minyak goreng dan devisa. Ia dinaikkan menjadi alat kedaulatan: solar mandiri, B50, 57 derivatif, karunia Tuhan. Klaim fiskal dan geopolitiknya tidak kosong. Permintaan CPO dunia nyata; penghematan impor BBM, jika terbukti berkelanjutan, adalah capaian negara. Persoalannya justru di situ. Semakin suci sebuah tanaman dalam pidato kedaulatan, semakin mudah biaya sosialnya disisihkan sebagai gangguan kaum sinis. Prabowo sudah mengucapkan itu terang-terangan pada Desember 2024: jangan takut deforestasi, sawit bertaun dan menyerap karbon (Tempo, 2024). Sejarah perkebunan mengajarkan bahwa kalimat semacam itu selalu datang sebelum peta konsesi dilebarkan.

Dampak sosial sawit tidak seragam. Di kebun korporasi, hidup diatur seperti okupasi: gerbang, target, mandor (Li & Semedi, 2021). Buruh harian menanggung risiko jatuh buah dan herbisida; perempuan penyemprot lebih jarang tetap. Di kebun mandiri, panen dua mingguan memang menaikkan sebagian desa. Konflik agraria perkebunan tetap didominasi sawit (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024). Plasma membelah kampung. Godaan kebijakan lahir dari keberhasilan parsial itu: karena sebagian desa naik kelas dan solar bisa dicampur CPO, negara menyimpulkan obatnya adalah kebun yang lebih luas. Paralelisme memperingatkan sebaliknya. Yang gagal di Banda dan di Deli bukan jenis tanamannya. Yang gagal adalah anggapan bahwa tanah tanpa sertifikat negara adalah kosong.

Paralel dampak sosialnya

Tiga luka berulang. Pencabutan tanah: dari pemusnahan Banda sampai HGU dan pemutihan kebun di kawasan hutan. Penyusunan ulang tenaga kerja: dari budak dan kuli kontrak sampai buruh harian dan plasma. Pembentukan kelas timpang di desa: mandor, toke truk, kapling subur di satu sisi; yang tersingkir di sisi lain. Rakyat di kawasan kebun tidak naik bersama. Mereka terbelah.

Dari tiga luka itu muncul renungan bagi pemerintah yang baru saja menyebut sawit tanaman ajaib. Negara sudah membuktikan bisa mengganti pemilik dan mengganti komoditas. Yang belum dibuktikan adalah kemampuan menolak rumus di balik keduanya. Setiap kali kas atau kedaulatan membutuhkan bukti, jawabannya hampir otomatis: buka lahan, undang investasi, buat kemitraan, sebut itu swasembada. Tanam paksa, erfpacht, HGU, plasma, food estate, B50, dan dua juta hektare tebu adalah saudara. Rekomendasi yang patut dipegang bukan pilih tanaman yang lebih baik, melainkan jangan mengira perluasan monokultur adalah kebijakan sosial.

Karena itu tiga engsel harus diubah bersama. Engsel tanah: berhenti menuliskan hutan adat sebagai lahan terlantar. Engsel kerja: upah layak dan status yang tidak dipecah menjadi harian abadi. Engsel skala: intensifikasi kebun yang sudah ada, bukan frontier baru di Papua. Casson (2000), McCarthy (2010), serta Li dan Semedi (2021) sampai pada peringatan yang sama: korporasi besar tidak otomatis menyejahterakan desa.

Rekomendasi spesifik mengikuti engsel itu, dan hanya berarti jika menjawab pidato Gontor secara langsung. Moratorium tetap atas pelepasan hutan alam dan gambut untuk kebun baru, termasuk demi biodiesel dan etanol, perlu dipegang justru ketika tanaman itu sedang disucikan sebagai karunia. Target swasembada energi dapat dikejar dari peremajaan kebun rakyat, kenaikan produktivitas, dan efisiensi pabrik, bukan dari peta 20 juta hektare atau dua juta hektare tebu yang masih berhutan. HGU baru tidak terbit sebelum pemetaan partisipatif hak ulayat; pemutihan kebun tanpa restitusi hanya mengesahkan perampasan lama (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024). Status harian yang berlangsung bertahun-tahun wajib berujung pengangkatan, dengan perlindungan khusus penyemprot perempuan. Pabrik yang menampung TBS petani diwajibkan pada rumus harga yang diawasi, sejalan dengan perintah menaikkan harga TBS, tetapi tanpa membiarkan pabrik tetap memegang kunci utang (McCarthy, 2010). Tolok ukur kementerian tidak cukup tonase CPO atau “tidak impor solar”. Yang perlu masuk laporan: hutan alam yang tidak jadi dibuka, konflik yang selesai dengan pengembalian hak, persentase buruh tetap, pekebun mandiri yang menjual tanpa utang plasma. Tanpa mengganti tolok ukur itu, miracle crop hanya nama baru untuk rumus VOC.

Siapa yang diuntungkan?

Negara hampir selalu menang di neraca fiskal dan pidato kedaulatan, kalah di neraca ekologi dan kohesi sosial. VOC adalah laba yang sekaligus kas. Hindia Belanda membiayai metropolis dengan kopi dan gula (Fasseur, 1992). Republik memungut devisa, pungutan, dividen BUMN, dan kini penghematan impor BBM. Keuntungan kedua yang lebih sunyi: kontrol atas ruang. Kebun besar membuat orang lebih mudah dihitung sebagai tenaga kerja daripada sebagai warga berhak ulayat (Li, 2007). Pidato Gontor memperkuat keuntungan kedua itu: siapa menolak perluasan mudah dicap tidak patriotik.

Pengusaha tetap penerima paling setia. Namanya berganti: perkenier, tuan gula, planter Deli, konglomerat sawit, pengolah biodiesel. Dampak sosial di kampung bagi neraca perusahaan sering tercatat sebagai efisiensi.

Rakyat bukan satu tubuh. Ada yang tanahnya diambil. Ada buruh upahan. Ada pekebun mandiri yang naik kelas. Ada konsumen yang menikmati solar dan minyak goreng yang harganya tidak memasukkan rusaknya gambut. Kalau rakyat berarti mayoritas di kawasan produksi, mereka bukan pemenang utama. Kalau rakyat berarti sebagian keluarga berkebun, jawabannya lebih abu-abu. Itu pun sisa.

Kesimpulannya, setelah pidato 19 September 2026, menjadi lebih terang. Pala, tebu, teh, kopi, karet, kelapa, sawit bukan keajaiban botani. Yang tahan adalah formasi sosial: monokultur luas, tanah yang dinyatakan kosong oleh hukum, tenaga kerja yang dibuat murah, pasar, kini juga tanki BBM nasional, yang haus (Boeke, 1953; Li & Semedi, 2021). Presiden tidak salah ketika berkata sawit menghasilkan banyak turunan. Yang perlu ditolak adalah loncatan berikutnya: bahwa karena tanamannya serbaguna, hutan dan status kerja boleh dikorbankan. Sejarah perkebunan tidak meminta pemerintah membenci devisa atau swasembada. Ia meminta pemerintah berhenti menyamakan kedaulatan di podium dengan kesejahteraan orang yang tinggal di kebun.

Ujiannya sederhana. Ketika tanaman ajaib berikutnya, sawit, tebu etanol, atau apa pun yang akan disebut karunia, datang dengan janji strategis, bisakah negara menolak membuka hutan dan menolak mengorbankan status kerja, lalu memilih memperbarui kebun yang sudah ada? Kalau jawabannya tidak, pidato Gontor bukan penutup sejarah. Ia adalah pembuka babak yang sudah kita hafal.

Daftar Pustaka

Antara. (2026, September 19). Prabowo tegaskan kemandirian pangan dan energi kekuatan bangsa. ANTARA News.

Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik tanaman perkebunan tetap Indonesia 2024. BPS.

Boeke, J. H. (1953). Economics and economic policy of dual societies as exemplified by Indonesia. Institute of Pacific Relations.

Breman, J. (1989). Taming the coolie beast: Plantation society and the colonial order in Southeast Asia. Oxford University Press.

Casson, A. (2000). The hesitant boom: Indonesia’s oil palm sub-sector in an era of economic crisis and political change (CIFOR Occasional Paper No. 29). Center for International Forestry Research. https://doi.org/10.17528/CIFOR/000625

Elson, R. E. (1984). Javanese peasants and the colonial sugar industry: Impact and change in an East Java residency, 1830–1940. Oxford University Press.

Fasseur, C. (1992). The politics of colonial exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System (R. E. Elson, Ed.; R. E. Elson & A. Kraal, Trans.). Cornell Southeast Asia Program.

Gaveau, D. L. A., Locatelli, B., Salim, M. A., Husnayaen, Manurung, T., Descals, A., Angelsen, A., Meijaard, E., & Sheil, D. (2022). Slowing deforestation in Indonesia follows declining oil palm expansion and lower oil prices. PLOS ONE, 17(3), e0266178. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266178

Hanna, W. A. (1991). Indonesian Banda: Colonialism and its aftermath in the Nutmeg Islands. Yayasan Warisan dan Budaya Banda Naira.

Katadata. (2026, September 16). Prabowo siapkan 2 juta ha lahan tebu demi kejar target E20 BBM bensin di 2028. Katadata.

Kompas. (2026, September 20). Prabowo: Kelapa sawit adalah tanaman ajaib. Kompas.com.

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). Catatan akhir tahun 2024: Reforma agraria. KPA.

Li, T. M. (2007). The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics. Duke University Press.

Li, T. M., & Semedi, P. (2021). Plantation life: Corporate occupation in Indonesia’s oil palm zone. Duke University Press.

Lindblad, J. T. (2008). Bridges to new business: The economic decolonization of Indonesia. KITLV Press.

Loth, V. C. (1995). Pioneers and perkeniers: The Banda Islands in the 17th century. Cakalele, 6, 13–35.

McCarthy, J. F. (2010). Processes of inclusion and adverse incorporation: Oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. The Journal of Peasant Studies, 37(4), 821–850. https://doi.org/10.1080/03066150.2010.512460

Ricklefs, M. C. (2008). A history of modern Indonesia since c. 1200 (4th ed.). Stanford University Press.

Stoler, A. L. (1985). Capitalism and confrontation in Sumatra’s plantation belt, 1870–1979. Yale University Press.

Tempo. (2024, December 31). Prabowo urges expansion of palm oil plantations: “Don’t be afraid of deforestation.” Tempo English.

Tempo. (2026, February 2). Prabowo defends palm oil expansion, calls it a “miracle crop.” Tempo English.

TheTreeMap. (2026). Palm-oil-driven deforestation stable in Indonesia in 2025 but doubles in Papua. Nusantara Atlas. https://nusantara-atlas.org/