Tantangan Dunia Pendidikan dalam Menghadapi Bonus Demografi

Oleh  

1. Yulia Enshanty, S.Pd. (Guru Geografi SMA di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)

2. Drs. H. Priyono, M.Si. (Dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Kolumnis Koran)

Tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana penduduk Indonesia akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Usia produktif adalah masyarakat dengan rentang usia 15 hingga 64 tahun. Fenomena ini sudah terjadi di negara maju terlebih dahulu karena pertumbuhan penduduk sudah menurun dan berefek pada angka demografi lainnya baik pada tartan struktur maupun proses penduduk.

Pada tataran empiris, bonus demografi dapat ditelisik lewat angka beban ketergantungan dengan range 40-50 per 100 penduduk usia produktif atau dalam skala mikro keluarga, 2 orang menanggung 1 orang. Fenomena ini akan memberikan banyak perubahan dan penyesuaian pada kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Apabila fenomena tersebut tidak diimbangi dengan persiapan yang matang, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dampak negatif yang dapat menjadi ancaman bagi negara. Sebaliknya, apabila disertai dengan persiapan yang matang dalam menghadapinya, fenomena tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan negara.

Angka pengangguran dalam masa bonus demografi diperkirakan akan mengalami peningkatan karena jumlah usia produktif tidak sebanding dengan luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk menghadapi hal tersebut. Dalam hal ini, dunia pendidikan memiliki peranan yang penting, karena peningkatan kualitas sumber daya manusia akan tercipta dari proses pendidikan. Pendidikan sejatinya mampu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi persaingan menyongsong bonus demografi.

Berdasarkan data Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Berdasarkan jenjang pendidikannya, sebanyak 59,19 ribu jiwa atau hanya 0,02% penduduk Indonesia yang berpendidikan hingga jenjang S3. Kemudian, sebanyak 822,47 ribu jiwa atau 0,03% penduduk yang berpendidikan hingga S2. Lalu, penduduk yang berpendidikan hingga S1 sebanyak 11,58 juta (4,25%). Selanjutnya, penduduk yang menempuh pendidikan jenjang D3 sebanyak 3,46 juta jiwa (1,27%), serta berpendidikan D1 dan D2 mencapai 1,15 juta jiwa (0,42%). Total, sebanyak 17,08 juta jiwa (16,7%) penduduk Indonesia yang berpendidikan hingga ke perguruan tinggi.

Sementara itu, total penduduk yang berpendidikan hingga sekolah lanjutan pertama dan atas sebanyak 95,82 juta jiwa (35,2%). Secara rinci, penduduk yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mencapai 56,15 juta jiwa (20,63%) dan yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 39,67 juta jiwa (14,57%).  Sedangkan yang tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 64,84 juta jiwa (23,82%). Sebanyak 31 juta jiwa (11,39%) penduduk yang belum tamat SD, serta 63,49 juta jiwa (23,32%) yang tidak/belum sekolah.

Berdasarkan pemaparan data partisipasi masyarakat dalam pendidikan, bisa disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih berada di tingkat pendidikan menengah. Pendidikan rendah membuat sumber daya manusia kita kalah bersaing. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia pendidikan dalam menyongsong bonus demografi.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Masih ada anggapan dari masyarakat yang menyatakan untuk apa sekolah tinggi dan mengeluarkan banyak uang untuk biaya pendidika karena yang lulusan sarjana saja banyak yang menganggur. Selain itu, pada anak perempuan, masih banyak juga orang tua yang beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, lulus SD, yang penting bisa membaca dan menulis saja sudah cukup, karena perempuan nantinya tetap akan menjadi ibu rumah tangga.

Selain faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor lain yang tak kalah mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah karena mahalnya biaya pendidikan. Memang pemerintah sudah memberikan bantuan pendidikan berupa KIP, tetapi terkadang program tersebut tidak tepat sasaran. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak dapat merasakan manfaatnya program tersebut. Banyak masyarakat di usia sekolah yang lebih memilih untuk bekerja, terlebih saat ini banyak pabrik-pabrik di daerah yang membuka lowongan pekerjaan hanya dengan bermodalkan ijasah SMP. Kasus ini banyak terjadi di daerah kantong industri termasuk di daerah kabupaten Jepara, Jawa tengah yang terkenal dengan pusat ukir, banyak tenaga kerja industri berpendidikan rendah terserap di dunia usaha ukir.

Tantangan lain yang dihadapi dalam dunia pendidikan dalam menyongsong bonus demografi adalah masih rendahnya kualitas pendidikan. Berdasarkan data yang dirilis Worldtop20.org peringkat pendidikan Indonesia pada 2023 berada diurutan ke 67 dari 209 negara di dunia. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, diantaranya Kurikulum pendidikan di Indonesia masih belum relevan dengan kebutuhan dunia kerja, meskipun saat ini sudah diterapkan kurikulum merdeka, tetapi secara umum dalam pelaksanaannya masih belum mampu menggali potensi siswa untuk menyokong kebutuhan dunia kerja.

Faktor lain yang juga ikut andil dalam rendahnya tingkat pendidikan adalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.  Masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan parah, ketersediaan media pembelajaran yang rendah dan terbatas, laboratorium yang tidak standar, bahkan masih ada sekolah yang tidak memiliki gedung, tidak mempunyai perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sarana penunjang lainnya . Faktor ekonomi keluarga juga menentukan kualitas pendidikan. Jika sebuah keluarga masih dalam kategori miskin maka pastilah bea pendidikan menjadi kendala yang serius. Dalam teori pembangunan, kemiskinan bisa terjadi karena kultur keluarga, akses ke pembangunan dan bisa karena kemiskinan struktural.

Hal tersebut jika tidak dapat diatasi, maka akan menjadi penghambat dalam menghadapi bonus demografi. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia apabila pendidikannya tidak dibenahi dari sekarang. Dengan pendidikan diharapkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih meningkat. SDM yang berdaya saing dan mampu menciptakan peluang usaha akan menjadi modal utama agar bonus demografi yang tercipta akan membawa dampak positif dan kemajuan bagi negara. Bonus demografi tidak secara otomatis jadi barokah, akan tetapi bila tidak bisa dipersiapkan dengan baik akan banyak tantangannya, bisa jadi musibah karena banyaknya pengangguran.