TANTANGAN TERBESAR KAUM PEREMPUAN INDONESIA PASCARANHAM DITETAPKAN

Oleh Hasbulllah Fudail

(Kabid HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat)

Apa yang menjadi tantangan terbesar kaum perempuan di Indonesia khususnya di Kementerian Hukum dan HAM? Paska penandatanganan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025. Ranham adalah dokumen   rencana aksi selama 5 lima tahun yang akan dilakukan oleh Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota)  dengan berfokus terhadap 4 (empat) kelompok rentan yang terdiri dari: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Khusus isu ‘Perempuan’ menjadi sesuatu yang menarik untuk  dibedah dan dikaji karena berbagai kebijakan afirmasi (affirmative action) telah dilakukan untuk mendorong kaum perempuan bisa setara atau tidak terlalu tertinggal dari kaum pria. Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Contoh di bidang legislatif dan penyelenggara pemilihan umum  kebijakan afirmasi dengan mensyaratkan keterwakilan 30% perempuan dalam berbagai regulasi perundang-undangan diharapkan mampu memperbaiki ketimpangan tersebut.

Data jumlah penduduk Indonesia menurut Sensus Penduduk 2020 adalah 270.203.917 jiwa, dengan jumlah penduduk pria di Indonesia sebanyak 136,66 juta orang atau 50,58 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Sementara jumlah penduduk perempuan sebanyak 133,54 juta orang, atau 49,42 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia.

Jika di legislatif DPR perkembangan keterwakilan perempuan semakin baik dan meningkat pada setiap periode. Lalu bagaimana dengan tren yang ada di birokrasi pemerintahan baik dari sisi jumlah maupun pemengang jabatan strukturalnya?

Data statistik menunjukkan PNS/ASN kaum perempuan persentasenya lebih banyak daripada pria. Total jumlah PNS/ASN adalah 4.168.118 per Desember 2020, dengan perbandingan pria sebanyak 1.991.530 (47,78%), perempuan 2.176.588 (52,22%). Besarnya persentase jumlah perempuan dibanding pria tidak berkolerasi dengan jabatan struktural yang diduduki kaum perempuan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota.

Cakra Wikara Indonesia (CWI), lembaga riset politik dan kebijakan publik dengan perspektif gender melakukan survei dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari dua periode yang berbeda, yaitu sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Hasilnya menunjukkan proporsi jumlah PNS perempuan di 34 kementerian stabil di kisaran 39 persen. Namun perempuan yang memangku jabatan tinggi/eselon (I-V) pada periode 2011-2012 hanya 22,38 persen dan hanya meningkat sedikit menjadi 23,48 persen setelah UU ASN berlaku.

Sebagai penangung jawab Ranham, maka Kementerian Hukum dan HAM harus menjadi role model dalam afirmasi kebijakan kepada perempuan khususnya dalam pengisian jabatan struktural baik di level eselon 1, 2, 3 dan 4. Ketimpangan yang terjadi selama ini harus menjadi perhatian dalam pengisian jabatan struktural baik di tingkat pusat maupun di kantor wilayah serta Unit Pelaksana Teknis. Jika kebijakan 30% yang menjadi patokan untuk mendorong ketimpangan tersebut berarti Kementerian Hukum dan HAM masih mempunyai tantangan besar  untuk mewujudkannya. Hal ini harus dilakukan agar menjadi model bagi Kementerian lainnya, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia.