TARIF PAJAK UMKM SESUAI DENGAN PP NO 55 TAHUN 2022

Oleh Lina Nurlaela

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Garut)

[email protected]

Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu Negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat beperan dalam perekonomian Indonesia, sebagai contoh Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah beberapa kali merevisi berbagai aturan perpajakannya khususnya untuk pelaku UMKM. Pajak penghasilan dari pelaku UMKM merupakan potensi yang besar untuk negara apabila Pemerintah mampu menanganinya dengan baik. Penurunan tarif PPh oleh Pemerintah merupakan langkah yang tepat untuk meringankan beban para pelaku UMKM agar mampu memenuhi kewajibannya terhadap negara.

Pemerintah menetapkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari setiap penghasilan yang didapat oleh pelaku UMKM. Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018—sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang berlaku sejak Juli 2018. Wajib pajak yang menjalankan bisnis UMKM tersebut dapat memilih menggunakan tarif 0,5% atau menggunakan tarif sesuai dengan Pasal 17 UU No. No.7 Tahun 1983 jo.No.7 Tahun 1991 jo.No.10 Tahun 1994 jo.No.17 Tahun 2000 jo.No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Pada bulan Desember tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah terbaru yaitu PP No.55 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan pemerintah tersebut juga mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu yang sebelumnya diatur dalam PP No 23 Tahun 2018. Oleh karena itu, PP No.55 Tahun 2022 mencabut dan menggantikan PP No.23 Tahun 2018.

PP No.55 Tahun 2022 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu—masih menggunakan tarif 0,5%. Namun, Pasal 60 ayat 2 PP No.55 Tahun 2022 menjelaskan jika Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,- dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh final 0,5%. Selain itu, ada tambahan pula bagi subjek pajak yang dapat memanfaatkan ketentuan PPh final 0,5% yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dan perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang

Wajib Pajak yang terdaftar setelah berlakunya PP ini, jangka waktu pengenaan PPh bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar. Lalu, Wajib Pajak BUMDes/BUMDesma atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang yang terdaftar sebelum berlakunya PP ini, jangka waktu pengenaan PPh bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak PP terbaru ini berlaku. Apabila pada tahun berjalan peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,- , penghasilan yang lebih tersebut tetap dikenai tarif final dan akan mulai dikenai tarif Pasal 17 UU PPh pada Tahun Pajak selanjutnya. Pasal 61 ayat 1 dan 2 PP No.55 Tahun 2022 mengatur Wajib Pajak yang bersangkutan tidak boleh lagi menggunakan tarif PPh final 0,5%.

Berikut ini tabel yang menyajikan perbandingan pengaturan lama dengan pengaturan berlaku terhadap Wajib Pajak (WP) dan Objek Pajak (OP) :

Contoh perhitungan pajak UMKM sesuai dengan PP No 55 Tahun 2022

UMKM Butik Mutiara memiliki omzet sebesar Rp100 juta per bulan. Bagaimana penghitungan pajaknya?

Jika memiliki omzet sebesar Rp100 juta sebulan, besaran omzet UMKM Butik Mutiara setahun adalah Rp1,2 miliar. Angka penghasilan ini sudah melewati batas peredaran bruto Rp500 juta sehingga dikenakan tarif PPh Final UMKM.

Pada 5 bulan pertama, UMKM Butik Mutiara tidak dikenakan pajak karena ketentuan batas peredaran bruto:

Rp100 juta x 5 bulan = Rp500 juta, tidak dikenakan pajak.

Sedangkan sisa bulan berikutnya, dikenakan pajak sebesar 0,5%.

Rp100 juta x 7 bulan= Rp700 juta.

Rp700.000.000 x 0,5%= Rp3.500.000

Maka, besaran pajak UMKM yang perlu disetorkan UMKM Butik Mutiara adalah sebesar Rp3,5 juta.

Dalam skema yang berbeda, UMKM Butik Mutiara dapat dikenakan tarif pajak 0.5% pada bulan di mana omzetnya sudah mencapai peredaran bruto dalam jumlah tertentu.