TAWURAN PELAJAR: LAMPU MERAH BAGI PENDIDIKAN

Oleh Hasbullah Fudail 

(Pembina Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM/FPSH HAM)

Maraknya kekerasan/tawuran para pelajar sebulan terakhir ini khususnya di Provinsi Jawa Barat semakin membuat kita miris. Betapa banyak nyawa melayang percuma serta korban berjatuhan  pada anak-anak generasi penerus bangsa. Hampir semua kabupaten kota di Jawa Barat terutama daerah pantura dan seputar Jobodetabek telah terjadi peningkatan tawuran pelajar khususnya tingkat SMA, SMK sederajat.

Kasus viral terbaru di Radar Bogor (Jawa Pos Group), tiga nyawa pelajar melayang dengan  bersimbah darah. Dua di antaranya, imbas kejadian di Kabupaten Bogor, sedangkan satu orang meninggal di Kota Bogor. Kejadian pertama yang menewaskan seorang siswa SMP, TN, 15, di Desa Parung, Kecamatan Parung, Senin (6/3/2023). Sementara seorang pelajar tewas di Lampu Merah Simpang Pomad, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat (10/3/2023). Pelajar tersebut meregang nyawa akibat terkena sabetan senjata tajam saat menyebrang jalan hendak pulang dari sekolah setelah ujian, padahal dari rekam jejaknya almarhum anak yang baik dan tak pernah terlibat tawuran.

Sebagian besar kasus yang terjadi di sejumlah daerah itu tercatat melibatkan sekolah di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti mengatakan, KPAI mencatat ada 17 kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik dan pendidik terpantau mulai 2 Januari – 27 Desember 2021. Adapun wilayah kasus-kasus yang terjadi meliputi 11 provinsi, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi tenggara, Kalimantan Utara, NTT, NTB, dan Sumatera Selatan.

Istilah tawuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Dengan demikian tawuran pelajar dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan secara massal atau beramai-ramai antara sekelompok pelajar dengan sekelompok pelajar lainnya.

Pemberitaan tawuran muncul pertama kali dalam berita di koran Kompas edisi 29 Juni 1968 memuat artikel mengenai tawuran pelajar di Jakarta. Perkelahian pelajar tahun 1968 itu membuat Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, harus turun tangan mengingatkan para pelajar yang sedang berselisih itu.

Tawuran telah menjadi kelaziman baru dalam dunia pendidikan, sesuai dengan hasil jajak pendapat Kompas dengan responden di 12 kota di Indonesia, diketahui sebanyak 17,5 prosen responden mengakui bahwa saat bersekolah di tingkat SLTA, sekolahnya pernah terlibat tawuran. Tidak sedikit pula responden atau keluarga responden yang mengaku pada masa bersekolah terlibat tawuran atau perkelahian massal antar pelajar. 

Berbagai kejadian kekerasan/tawuran yang viral saat ini harus menjadi peringatan bagi berbagai  pemangku kepentingan. Kekerasan/tawuran ini sudah menjadi lampu merah bagi pendidikan  secara umum karena:

1. Kualitas dan kuantitas terus meningkat

Baik secara kualitas maupun kuantitas kekerasan/tawuran pelajar saat ini  mempunyai kecenderungan terjadi peningkatan. Beberapa tahun lalu tawuran hanya dengan tangan kosong (keroyokan) kini telah menggunakan berbagai senjata tajam seperti pisau, sangkur, clurit, rantai gerigi, dan lain-lain. 

2. Bauran Kriminal (miras/narkoba)

Pelajar yang terlibat tawuran biasanya didahului dengan menegak minuman keras atau  menggunakan obat-obat psikotrapika sehingga menimbulkan rasa pede yang berlebihan dan  menghilangkan rasa sakit dalam jangka pendek.

3. Merambat ke level SMP dan SD

Tawuran biasanya hanya terjadi di kalangan pelajar tingkat SMA, akan tetapi saat ini juga sudah merambat ke tingkat SMP bahkan SD, seperti yang terjadi di Cirebon baru-baru ini. Puluhan pelajar diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Cirebon Kota saat akan melakukan tawuran di kawasan Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (17/11/2022). Menurut Kapolres Cirebon Kota, AKBP Fahri Siregar, tawuran tersebut melibatkan pelajar dari SMP, SMA, SMK, dan Sekolah Dasar (SD).

4. Melibatkan Media Sosial

Media sosial (medsos) juga menjadi media yang menyumbang dalam terjadinya tawuran, karena diawali saling mengejek melalui whats up, sms, IG dan lainnya. Melalui media sosial potensi tawuran semakin canggih dan susah dideteksi lebih dini.

5. Pembiaran pelanggaran hukum 

Adanya kemudahan fasilitas kendaraan bermotor roda dua bagi pelajar yang belum berumur 17 tahun menjadi sarana dalam menyumbang terjadinya tawuran. Pembiaran pelanggaran hukum lalu lintas baik dari para orang tua membiarkan anak memakai motor ke sekolah atau tujuan  lainnya serta tidak konsistennya penegakan hukum pada anak pelajar karena tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).  

Berbagai ikhtiar dan kebijakan telah diambil oleh pemerintah baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten/kota sepertinya belum memberi solusi yang efektif. Secara umum maka solusi yang bisa dilakukan adalah:

1. Kolaborasi (pemerintah pusat – daerah), pemerintah daerah dan dinas pendidikan harus berkolaborasi mengambil berbagai langkah pencegahan sampai tindakan penanganan dan tidak saling menyalahkan atas dasar kewenangan yang dimiliki.

2. Keterlibatan masyarakat umum dan orang tua, tanggung jawab pendidikan yang hanya dibebankan kepada sekolah dan guru sudah saatnya mengajak keterlibatan masyarakat dan para orang tua untuk bisa melakukan berbagai langkah pencegahan terjadinya tawuran.

3. Ekstrakurukuler lebih banyak, seperti ungkapan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Cecep Darmawan perlu pemberian kegiatan ekstra kurikuler lebih banyak, agar mengurangi  waktu luang para pelajar. Selain itu perlu lebih variatif sesuai dengan minat dan hobby para pelajar.

4. Pemberian sanksi yang tepat, selain sanksi hukum (pidana penjara), administrasi (sekolah subsidi dikurangi/dicabut) perlu juga sanksi sosial (sekolah tidak dipilih untuk bersekolah).

Sudah saatnya kekerasan/tawuran pelajar saat ini menjadi konsen para pengambil kebijakan dan dunia pendidikan. Jika kekerasan/tawuran para pelajar hari ini masih dianggap hal biasa-biasa saja dan tanpa kebijakan khusus oleh para pengambil kebijakan dan kaum pendidik maka dikhawatirkan akan menjadi contoh negatif yang mudah ditiru oleh banyak pelajar mulai dari SMA, SMP bahkan sampai SD dikhawatirkan menjadi budaya baru.  

Jika ini terus berlanjut menjadi sinyal bahwa peradaban bangsa Indonesia masih dalam tataran primitif. Hal ini karena keberadaan nyawa manusia hanya bisa disetarakan dengan nyawa binatang yang bisa seenaknya dipenggal di ruang publik.

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Jawa Barat yang didirikan tahun 2011  menjadi bagian ikhtiar dari beberapa orang dan intitutsi untuk melakukan dan mendorong  peningkatan kesadaran hukum dan HAM bagi pelajar khususnya siswa  SMA, SMK, MA sederajat yang ada di Jawa Barat. Semoga ikhtiar ini menjadi bagian secercah usaha bersama mengurangi berbagai dampak negatif dari perilaku menyimpang dari pelajar.