TEGURAN PRESIDEN UNTUK ELITE IMIGRASI BERKAH ATAU MUSIBAH?

Oleh Hasbullah Fudail

Ketika presiden menyampaikan pengantarnya di hadapan Rapat Kerja Terbatas Kabinet di Istana Negara, Jumat (9/09/2022) yang dihadiri Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menkumham Yasonna Laoly, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dengan agenda secara  khusus membahas Visa on  Arrival (VOA) dan Kitas (Kartu Ijin Ijin Tinggal Terbatas). Presiden merasa sangat malu terhadap pengaduan dari berbagai calon investor atas perilaku pelayanan di jajaran Imigrasi yang cenderung mengatur dan mengontrol sehingga mempersulit pelayanan sehingga presiden mengusulkan agar Dirjen Imigrasi dan jajarannya diganti semua. Maka pengantar presiden tersebut bisa diidentikkan sebagai teguran yang diberikan kepada jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya jajaran Imigrasi untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengubah total pelayanannya menjadi memudahkan dan melayani.

Teguran presiden kepada elite jajaran Imigrasi tersebut bisa dimaknai sebagai “Berkah atau Musibah” tergantung di sisi mana teguran itu mempunyai dampak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berkah adalah “karunia yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia”, sedangkan musibah adalah “kejadian (peristiwa) menyedihkan yang menimpa”.

Teguran Presiden akan bermakna sebagai berkah untuk:

1. Aktivitas Ekonomi Bertumbuh

Para ahli ekonomi seringkali menggunakan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan suatu negara sebagai indikator kemajuan. Negara yang baik adalah negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi positif setiap tahun ditandai dengan pertambahan pendapatan per kapita per tahun serta berkurangnya angka kemiskinan. 

Ekonomi bertumbuh jika ada investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dimudahkan dengan berbagai aturan termasuk kemudahan memperoleh Visa dan Kitas. Banyaknya investasi akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat akan  mendorong peningkatan pendapatan sehingga produksi barang dan jasa juga meningkat. Dengan demikian terjadi aktivitas ekonomi yang menjadi berkah bagi banyak orang ditandai dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Indonesia pada tahun 2020 PDB per kapita sebesar Rp56,9 juta atau setara US$ 3.911,7 (Nilai PDB per kapita tersebut masih di bawah US$ 4.000 yang berarti Indonesia berada di kategori berpendapatan menengah bawah). Tahun 2021 secara umum PDB per kapita Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dan mencapai Rp 62,2 juta atau setara dengan US$ 4.349,5, termasuk negara berpendapatan menengah.

Dengan ekonomi bertumbuh, maka pendapatan per kapita akan meningkat, kemiskinan akan berkurang, produksi barang dan jasa meningkat sehingga teguran presiden akan menjadi berkah bagi ekonomi bangsa Indonesia.

2. Peluang Menjadi Pejabat

Dengan pergantian pimpinan mulai Dirjen dan bawahannya (dengan asumsi termasuk semua level mulai eselon 2 sampai eselon 4) berarti diperkirakan jumlah pejabat yang harus diganti untuk eselon 2 sebanyak 7 pejabat, setara eselon 3 sebanyak 42 pejabat dan setara eselon 4 sebanyak 125 pejabat. Dengan pergantian pejabat imigrasi secara keseluruhan bisa dibayangkan  banyaknya kesempatan yang terbuka bagi ASN untuk mutasi maupun promosi, ini tentunya menjadi berkah bagi mereka yang berkesempatan menduduki jabatan baru.

Pada saat ini pimpinan tertinggi di Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu Direktur Jenderal masih kosong, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Widodo Ekatjahjana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi sejak 30/06/2022 dan sementara ini dilakukan oven biding untuk memilih Dirjen Imigrasi yang definitif.

Lamanya posisi jabatan struktural kosong selevel eselon 1 (Pimpinan Tinggi) atau jabatan startegis lainnya seperti Kepala Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kantor Imigrasi dengan hanya dijabat oleh Pelaksana Tugas, secara organisasi biasanya lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif. Institusi negara yang baik dalam pengisian jabatan strategis menurut penulis seperti TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, sangat jarang  terjadi jabatan struktural kosong dijabat oleh Pelaksana Tugas karena proses kaderisasi  penyiapan SDM-nya sudah tertata dan berjalan baik.

Jika boleh berharap kepada presiden, Dirjen Imigrasi sebagai jabatan strategis di Kemenkumham bisa dijabat dari internal Imigrasi karena sudah mempunyai kader-kader SDM terbaik dari (alumni Pendidikan Teknik Keimigrasian (PTK) dan Politeknik Imigrasi dulunya Akademi Imigrasi (AIM). SDM tersebut sudah disertai dengan pengalaman tugas dan jam terbang di Indonesia maupun luar negeri yang tidak diragukan sebagaimana institusi teknis dan strategis lainnya di Republik ini.

Untuk menyiapkan kader kepemimpinan di jajaran Imigrasi yang terampil dan profesional. Kementerian Kehakiman sejak tahun 1962 membentuk Akademi Imigrasi pada tanggal 21 Desember 1962 berdasarkan pengukuhan dari Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor J.P.17/59/11 tahun 1962 tentang pembentukan Akademi Imigrasi di mana pembentukannya merupakan konsekuensi logis akan kebutuhan aparatur keimigrasian.

Walaupun pada akhirnya keputusan menduduki jabatan Dirjen Imigrasi akan ditentukan oleh presiden. Memaknai teguran presiden tersebut menjadi sinyal bahwa untuk melakukan reformasi  pelayanan di Imigrasi saat ini sepertinya mengharapkan orang internal Imigrasi akan mengalami kendala struktural dan psikologis. 

3. Hilangnya Pungli dan Gratifikasi

Tidak bisa dimungkiri bahwa salah satu sumber pungutan liar dan gratifikasi adalah pengurusan yang berhubungan dengan Visa dan Kitas. Berbagai institusi resmi (Kementerian Tenaga Kerja, Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktoral Jenderal Imigrasi) maupun jasa/calo Imigrasi saling berkolaborasi dalam pengurusan Visa dan Kitas yang menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan yang sengaja mempersulit pengurusan bukan memudahkan seperti yang diminta oleh presiden.

Dengan hilangnya aneka pungli dan gratifikasi diharapkan akan memberi layanan yang efisien dan efektif sehingga menjadi berkah bagi orang orang/pemohon yang membutuhkan Visa dan Kitas.

4. Menjaga Muruah Presiden

Dengan sisa waktu 2 tahun lagi, presiden tentunya ingin meninggalkan legasi yang baik sebagai tokoh bangsa untuk membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia yang lebih beradab dan tidak ingin ternoda dengan hal-hal kecil terlebih menghalangi pelayanan publik.

Teguran presiden ini, pasti akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembantu Presiden dengan berbagai langkah untuk memperbaiki pelayanan Visa dan Kitas  sehingga muruah presiden sebagai Kepala Negara tetap memberi berkah bagi masyarakat luas.

Sementara teguran presiden tersebut akan bermakna sebagai musibah bagi:

1. Penumpang Gelap (Free Rider) dan Pemburu Rente Ekonomi

Penumpang gelap free rider dalan ekonomi merupakan seseorang yang mengambil manfaat atas suatu produk atau jasa tanpa mengeluarkan biaya. Dalam suatu pengambilan keputusan kebijakan publik biasanya muncul penumpang gelap yang memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya baik itu korporasi maupun individu. Salah satu sisi negatif dari adanya Free Rider adalah mencari celah hukum yang tidak diatur atau melanggar untuk turut terlibat dalam proses untuk pengurusan Visa dan Kitas dengan motif utama mencari keuntungan.

Dengan teguran presiden dipastikan akan ada tindak lanjut untuk melakukan perubahan pelayanan keimigrasian untuk menuju yang lebih baik dengan tanpa mempersulit pemohon Visa atau Kitas. Seluruh prosedur yang menghambat dan menimbulkan pembiayaan yang tidak sesuai aturan perundangan menyangkut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasti akan ditindak. Dengan kondisi ini maka para Free Rider dan pemburu rente ekonomi di luar prosedur (pungli dan gratifikasi) tentu menjadi musibah karena menghilangkan kesempatannya melakukan pemburuan rente.

2. Investasi Membawa Kerusakan Moral dan Lingkungan

Investasi dari luar negeri yang dilakukan tidak selamanya membawa berkah. Beberapa kasus investasi tidak sesuai dengan norma dan budaya bangsa Indonesia. Investasi di bidang hiburan seperti club malam, karaoke, industri minuman keras malah akan memberi dampak kerusakan moral anak bangsa seperti maraknya peredaran narkotika dan minuman keras, pemerkosaan, serta pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia.

Demikian juga pengalaman investasi di industri pertambangan seperti batubara, timah, nekel  dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan membuat lingkungan hidup rusak dan terganggu akibat pencemarannya. Berbagai banjir dan longsor di daerah pertambangan menjadi musibah bagi masyarakat setempat.

3. Elite Jajaran Imigrasi

Jika dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di jajaran imigrasi tentu akan menjadi musibah bagi para pejabat khususnya beberapa pejabat elite yang selama ini menikmati berbagai  fasilitas dan pelayanan khusus karena jabatan yang strategis yang diembangnya. Asumsi di kalangan birokrasi secara umum, bahwa jika pejabat kehilangan jabatan karena ada permasalahan di organisasi, maka itu menjadi musibah bagi pejabat yang bersangkutan.

Kita berharap bahwa teguran presiden untuk jajaran Imigrasi tersebut lebih banyak membawa “Berkah” daripada “Musibah” bagi bangsa ini untuk menuju Birokrasi Kelas Dunia dengan paradigma melayani dan memudahkan bukan mempersulit seperti harapan presiden. Amin.