Telaah Adverse Selection dan Moral Hazard atas Prabowo, Gibran, dan Rocky Gerung

Oleh Ade Munajat. Peminat Sejarah, Pendidikan, Politik, Sosial Budaya. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

Pendahuluan

Pada 6 Oktober 2026 dua peristiwa penting terjadi hampir bersamaan. Di Kejaksaan Agung, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa keadaan negara sedang tidak baik. Ia menyebut institusi telah dirusak selama puluhan tahun. Menteri dan dirjen sering menjadi sasaran sogokan. Dalam dua tahun terakhir, ia sendiri berkali-kali hendak disogok. Ia menyampaikan hal itu saat pemerintah menerima hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jumlah keseluruhannya disebut mendekati Rp52 triliun (Kompas.com, 2026; Kompas.tv, 2026; VIVA, 2026).

Pada hari yang sama, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan tentang syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permohonan pemohon tidak diterima karena masalah kedudukan hukum. Dalam pertimbangan, majelis tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri sebagai tanda lulus setara SMA. Dokumen yang ada hanya certificate of attendance. Mahkamah menilai dokumen itu hanya bukti kehadiran, bukan bukti lulus. Mahkamah juga menyatakan tidak dapat mencopot Gibran dari jabatan wakil presiden karena ia sudah dilantik pada 20 Oktober 2024. Urusan pemenuhan syarat diserahkan kepada lembaga lain (ANTARA News, 2026; CNN Indonesia, 2026; Detik, 2026).

Empat hari sebelumnya, pada 2 Oktober 2026, Rocky Gerung dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ia mengatakan bahwa tugas dewan menuntut sikap kritis. Ia juga menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang Gibran, apa pun hasilnya, akan menimbulkan kegemparan (Bisnis.com, 2026; Kompas.tv, 2026).

Tulisan ini membahas ketiga peristiwa itu dengan dua konsep dua konsep dari ekonomi informasi. Adverse selection dan Moral hazard. Adverse selection terjadi bila terdapat informasi penting disembunyikan atau tedapat manipulasi sebelum seleksi. Akibatnya, seleksi gagal membedakan mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak. Lalu, pihak yang risikonya lebih tinggi justru lebih mudah lolos seleksi masuk dan atau tetap bertahan mengikuti seleksi (Akerlof, 1970; Rothschild & Stiglitz, 1976; Wilson, 1977). Moral hazard terjadi setelah seseorang memperoleh jabatan atau perlindungan. Tindakannya tidak sepenuhnya terpantau. Ia lalu cenderung kurang berhati-hati karena sebagian akibat buruk ditanggung pihak lain yang menyeleksi (Arrow, 1963; Pauly, 1968; Holmström, 1979). Kedua masalah ini muncul pada waktu yang berbeda, tetapi sering saling menguatkan (Laffont & Martimort, 2002).

Mengapa seleksi bisa keliru

Adverse selection muncul pada tahap seleksi. Lembaga penyeleksi tidak punya informasi lengkap. Pihak yang diseleksi lebih tahu kekurangannya sendiri. Hasil seleksi lalu mudah meleset. Yang lolos belum tentu yang paling memenuhi syarat. Yang lolos bisa jadi yang paling mampu memanfaatkan celah pemeriksaan. Pola ini sama dengan pasar yang digambarkan Akerlof (1970). Jika mutu tidak dapat dibedakan, barang yang mutunya lebih rendah cenderung menguasai pasar. Dalam model asuransi, ketidakmampuan membedakan risiko sebelum kontrak dapat membuat sebagian aturan multi tafsir (Rothschild & Stiglitz, 1976; Wilson, 1977).

Dalam perkara syarat pendidikan Gibran, tanda masalah sudah muncul di persidangan. Bukti lulus setara SMA tidak ditemukan. Surat kehadiran tidak sama dengan ijazah (ANTARA News, 2026; Detik, 2026). Jika pemeriksaan awal terhadap calon yang dekat dengan kekuasaan sebelumnya lebih longgar daripada pemeriksaan terhadap calon lain, seleksi tidak berjalan sama rata. Informasi yang seharusnya keluar saat pendaftaran tidak dipaksa keluar. Keraguan tentang kelayakan lalu terbawa ke dalam jabatan. Keadaan ini mirip dengan penjatahan kredit yang dibahas Stiglitz dan Weiss (1981). Jika penyeleksi tidak mampu membedakan peserta, pihak yang risikonya lebih tinggi justru lebih mungkin bertahan. Mereka lebih siap menerima proses yang longgar atau tidak tuntas.

Pola serupa dapat muncul pada pengangkatan Rocky Gerung, walaupun bentuknya berbeda. Masuknya seorang kritikus lama dapat menambah suara berbeda di lembaga penasihat (Bisnis.com, 2026). Namun seleksi tetap bisa bias. Di antara orang yang bersedia masuk, yang akhirnya bertahan bisa jadi mereka yang siap melunakkan kritik setelah mendapat kursi. Sistem lalu lebih mudah mempertahankan suara yang mudah menyesuaikan diri, bukan suara yang paling independen.

Seleksi ini berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama terjadi saat perekrutan. Tidak semua kritikus di luar lembaga bersedia menerima kursi penasihat. Di antara yang bersedia masuk, ada yang ingin tetap menjaga jarak kritik. Ada pula yang menilai manfaat jabatan lebih besar daripada biaya melunakkan cara bicara. Lembaga pengangkat tidak selalu dapat membedakan kedua kelompok itu. Niat jangka panjang tidak sepenuhnya terlihat pada hari pelantikan. Karena itu, orang yang masuk belum tentu mewakili kritikus yang paling independen. Pola ini sesuai dengan adverse selection. Pihak yang paling diuntungkan oleh informasi yang tidak seimbang justru lebih mungkin memilih masuk (Akerlof, 1970; Stiglitz & Weiss, 1981).

Tahap kedua terjadi setelah kursi diperoleh. Biaya untuk berbicara secara bebas menjadi lebih tinggi. Pada saat yang sama, ada manfaat jika seseorang menjaga hubungan baik atau menyampaikan kritik dengan cara yang lebih lunak. Orang yang tidak siap menanggung biaya itu cenderung keluar, lebih banyak diam, atau mengubah kritik keras menjadi saran yang lebih halus. Orang yang bertahan lebih lama sering kali lebih mudah menyesuaikan diri. Lembaga tetap terlihat memiliki suara kritis. Namun suara yang tersisa sudah melewati saringan kesediaan berkompromi. Kritik yang paling tajam menjadi lebih sulit keluar secara utuh. Penyebabnya bukan larangan, melainkan perubahan hitungan untung-rugi di dalam lembaga.

Rocky Gerung menyatakan bahwa tugas Wantimpres menuntut sikap kritis dan bahwa pandangannya tidak berubah. Pernyataan itu penting sebagai niat pada saat pelantikan. Namun seleksi yang bias tidak diukur hanya dari niat awal. Ukuran yang lebih tepat adalah apa yang tetap terjadi setelah jabatan dan kepentingan baru mulai bekerja. Jika kritik yang dahulu keras menjadi lebih lunak setelah ia masuk, atau jika kritik tajam makin jarang muncul di ruang publik, pola seleksi itu sedang terjadi. Sebaliknya, jika jarak kritik tetap terjaga dan penilaian yang tidak nyaman terus disampaikan, saringan kedua tidak kuat. Ukuran sederhananya adalah apakah isi dan ketajaman penilaian sebelum dan sesudah masuk tetap sebanding. Tidak cukup hanya melihat apakah jabatan itu masih disebut kritis.

Mengapa masalah bisa berlanjut setelah jabatan diperoleh

Moral hazard muncul setelah seseorang berada di dalam jabatan. Tindakannya tidak sepenuhnya terpantau. Karena itu, ia dapat mengurangi kehati-hatian tanpa menanggung seluruh akibatnya (Holmström, 1979; Pauly, 1968). Dalam pengakuan Prabowo, ia membuka jalan bagi pelaku untuk mengakui kesalahan, mengembalikan uang, dan bekerja sama agar hukuman lebih ringan (Kompas.com, 2026; VIVA, 2026). Jalan ini dapat membantu negara memulihkan kerugian. Namun jalan ini juga dapat mengubah hitungan pelaku. Sebagian keuntungan sempat dinikmati, sementara hukuman penuh terasa masih dapat dihindari. Selama tidak ada keterangan jelas tentang siapa yang menawarkan sogokan dan apakah penolakan dicatat, publik hanya tahu bahwa tawaran itu ada. Publik tidak tahu cukup banyak untuk membedakan pejabat yang benar-benar menolak dan pejabat yang hanya menunda pengakuan. Jaminan bahwa kerja sama dapat meringankan hukuman dapat mengubah perilaku. Pola ini mirip dengan jaminan pembayaran pihak ketiga yang dibahas Arrow (1963).

Pada kasus Gibran, moral hazard terlihat dari sulitnya perbaikan setelah pelantikan. Mahkamah Konstitusi menilai status calon sudah berakhir. Karena itu, jabatan tidak dapat dibatalkan melalui perkara itu (ANTARA News, 2026). Catatan bahwa bukti kelulusan tidak ditemukan tetap ada. Namun biaya membiarkan catatan itu menggantung menjadi lebih rendah. Lembaga lain yang seharusnya menindaklanjuti belum tentu memiliki dorongan atau kekuatan yang sama. Masalah yang semula muncul karena seleksi kurang ketat lalu menjadi lebih mudah dibiarkan.

Apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan Mahkamah Konstitusi

Putusan 6 Oktober 2026 sudah menutup perkara yang diajukan saat itu. Mahkamah tidak menerima permohonan. Mahkamah juga tidak mencopot jabatan yang sudah dilantik. Ke depan, ruang yang masih terbuka bersifat pencegahan. Jika ada perkara baru yang memenuhi syarat kedudukan hukum dan diajukan pada waktu yang tepat, Mahkamah Konstitusi dapat memperjelas aturan. Contohnya adalah pengujian aturan pemeriksaan atau sengketa sebelum pelantikan. Mahkamah dapat menegaskan bahwa surat kehadiran tidak cukup sebagai bukti lulus. Mahkamah juga dapat menegaskan bahwa lembaga penyelenggara pemilu wajib memeriksa secara lebih tegas. Peran itu sesuai dengan fungsi mahkamah sebagai penafsir aturan dasar. Mahkamah bukan lembaga yang memberhentikan pejabat setelah sumpah jabatan diucapkan.

Jika catatan “bukti tidak ditemukan” hanya diserahkan kepada lembaga lain tanpa jalur yang jelas, kedua masalah di atas lebih mudah berulang. Informasi negatif sudah keluar di persidangan, tetapi tidak dipakai untuk menyaring atau memperbaiki secara konsisten. Seleksi yang lemah pada tahap masuk lalu tidak diikuti perbaikan yang cukup. Kelalaian setelah jabatan diperoleh pun menjadi lebih mudah terjadi (Laffont & Martimort, 2002).

Penutup

Adverse selection dan moral hazard saling menguatkan. Seleksi yang lemah memasukkan atau mempertahankan orang dengan informasi yang tidak lengkap. Informasi itu dapat berupa syarat jabatan atau kesediaan menjaga kritik. Setelah jabatan diperoleh, biaya memperbaiki kesalahan menurun. Masalah lalu lebih mudah dibiarkan. Pengakuan Prabowo tentang sogokan yang sampai ke tingkat presiden, catatan Mahkamah Konstitusi tentang syarat pendidikan yang tidak terbukti, dan masuknya Rocky Gerung ke dewan penasihat hanya berguna jika dua hal berubah. Pertama, informasi penting harus keluar pada saat seleksi. Kedua, akibat setelah menjabat harus tetap setimpal bagi semua pihak, baik yang dekat maupun yang jauh dari kekuasaan. Tanpa ukuran yang dapat diperiksa, pernyataan bahwa negara tidak baik-baik saja akan lebih sering diucapkan daripada benar-benar mengubah cara lembaga bekerja.

Wallohua’alambishawab.

Referensi

Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488–500. https://doi.org/10.2307/1879431

ANTARA News. (2026, 6 Oktober). MK nyatakan gugatan ijazah Gibran tidak dapat diterima.

ANTARA News. (2026, 7 Oktober). MK tak dapat diskualifikasi Gibran meski tak temukan bukti ijazah.

Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and the welfare economics of medical care. The American Economic Review, 53(5), 941–973.

Bisnis.com. (2026, 2 Oktober). Ini alasan Rocky Gerung jadi Wantimpres Prabowo, mau tetap kritis.

CNN Indonesia. (2026, 6 Oktober). Putusan MK: Gugatan atas ijazah Gibran tidak dapat diterima.

Detik. (2026, 6 Oktober). Ini putusan lengkap MK tak terima gugatan syarat pendidikan Gibran.

Holmström, B. (1979). Moral hazard and observability. The Bell Journal of Economics, 10(1), 74–91. https://doi.org/10.2307/3003320

Kompas.com. (2026, 6 Oktober). Prabowo: Berkali-kali saya mau disogok dalam 2 tahun ini.

Kompas.tv. (2026, 6 Oktober). Rocky Gerung soal putusan gugatan ijazah Gibran: Akan menggemparkan.

Kompas.tv. (2026, 6 Oktober). Prabowo: Dalam dua tahun ini berkali-kali saya mau disogok.

Laffont, J.-J., & Martimort, D. (2002). The theory of incentives: The principal-agent model. Princeton University Press.

Pauly, M. V. (1968). The economics of moral hazard: Comment. The American Economic Review, 58(3), 531–537.

Rothschild, M., & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in competitive insurance markets: An essay on the economics of imperfect information. The Quarterly Journal of Economics, 90(4), 629–649. https://doi.org/10.2307/1885326

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American Economic Review, 71(3), 393–410.

VIVA. (2026, 6 Oktober). Prabowo: Dalam 2 tahun, saya berkali-kali mau disogok!

Wilson, C. (1977). A model of insurance markets with incomplete information. Journal of Economic Theory, 16(2), 167–207. https://doi.org/10.1016/0022-0531(77)90004-7