Tentang Komite Sekolah

Oleh Caca Danuwijaya

(Guru SMA 3 Sukabumi, Mahasiswa Program Doktoral)

Arti kata komite menurut KBBI adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu (terutama dalam hubungan dengan pemerintahan); sedangkan kata sekolah berasal dari bahasa Latin: skhole, scola, scolae atau skhola yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, di mana ketika itu sekolah adalah kegiatan pada waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja.

Berbicara mengenai dua kata tersebut komite dan sekolah tentu akan berbicara mengenai sejarah terbentuknya komite sekolah. Berdasarkan Keputusan Menteri Nasional No.014/U/2002 tanggal 2 April 2002 maka Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai penggantinya pada tingkat satuan Pendidikan dapat dibentuk komite sekolah atas prakarsa masyarakat.

UUSPN No. 20 Tahun 2003 pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi, komite sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya.

Komite Sekolah juga tidak boleh sembarangan didirikan. Pembentukan Komite Sekolah harus mengikuti ketentuan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Ada satu ketentuan baru yang diatur dalam Permendikbud tersebut, yaitu anggota Komite Sekolah tidak boleh terdiri dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan.

Maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologi, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat.

Komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagai kewenangan (power sharing and advocacy model), dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Begitu pun komite sekolah, memiliki tugas mendorong orangtua dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan, serta menggalang atau menggali potensi-potensi dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut dan memberikan manfaat yang besar terhadap sekolah.

Komite sekolah memiliki fungsi melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Pertanyaannya sudah mampukah keberadaan komite sekolah memberikan kontribusi ril untuk membantu peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan? Ataukah kurang mampu memberi dukungan efektif?