Tentang Kurikulum Merdeka Belajar

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Praktisi Pendidikan)

Apapun kurikulumnya, semua tergantung gurunya. Sehebat apapun kurikulum bila gurunya tak hebat maka tak hebat pula kurikulumnya. Kurikulum terhebat tetap ada di guru-gurunya. Ibarat sekolah hebat akan lahir dari kepala sekolah hebat. Tidak ada sekolah hebat dengan kepala sekolah yang buruk. Begitupun kurikulum, suksesnya ada di tangan para guru sebagai fasilitator dan “manajer” kurikulum di lapangan.

Nah hadirnya Merdeka Belajar Efisode ke-15 yakni Kurikulum Merdeka Belajar dan Platform Merdeka Mengajar tentu akan sama nasibnya, yakni dominan tergantung manuver Sang Guru.   Gurulah penentu sukses dan membuminya semua kurikulum yang diinginkan pemerintah. Namun saat ini kehadiran Kurikulum Merdeka agak berbeda dengan kurikulum sebelumnya.

Apa di antara perbedaan itu? Secara operasional Kurikulum Merdeka memberi keluasan dan keleluasaan pada guru untuk melakukan intervensi pembelajaran sesuai realitas internal satuan pendidikan, potensi anak didik, keadaan daerah dan potensi lainnya. Satuan pendidikan tidak dipandang sama oleh pemerintah dan tidak dipaksa sama harus bersegera dan bareng-bareng melaksanakan Kurikulum Merdeka.

Hal yang esensial dan hakikatnya sama dengan kurikulum sebelumnya adalah sama-sama untuk memberikan layanan pembelajaran terbaik bagi anak didik. Perbedaan zaman dan tuntutannya tentu akan melahirkan operasional atau intervensi yang berbeda. Ini wajar mengingat dua tahun ini kita mendapatkan tantangan wabah, kemajuan IT, era disrupsi dan sejumlah “PR” masa lalu yang tak selesai.

Terutama terkait wabah yang menyebabkan semua bangsa gelagapan, termasuk dalam realitas layanan pendidikan. Kepmendibud Ristek No. 56 Tahun 2022 terkait “Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran”. Ini sebagai upaya dan ikhtiar pemulihan layanan pembelajaran pada anak didik yang pola belajarnya tersabotase oleh hadirnya wabah Covid-19.

Dalam upaya memulihkan proses layanan pembelajaran karena wabah dan menghindari learning loss maka segera semua sekolah memulihkan layanan. Cara bagaimana? Mulai dari mana? Dengan langkah efektif apa setiap sekolah memulihkan? Ini tentu akan tergantung sikon setiap sekolah dan keberagaman realitas objektif yang ada di setiap sekolahan. Akan ada pola yang beda bahkan start yang tak sama, faktanya akan demikian.

Sekolah kota, sekolah pedesaan, sekolah 3T (terluar, terpinggirkan, terisolir) sama-sama harus memulihkan diri dengan segala keterbatasan dan realitas objektif berbeda. Ada ungkapan “Kutahu yang Kumau dan Aku lebih tahu siapa diri Ku”. Ini pun akan sama dengan realitas sekolahan. Hanya kepala sekolah dan GTK setempat yang lebih tahu tuntutan mendesak apa yang harus segera dilakukan dalam proses suksesi layanan pembelajaran.

Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar yang disosialisasikan oleh pemerintah berusaha memahami realitas keberagaman kesiapan sekolah, sikon ekstrem sekolahan dan tak harus semua bersegera menggunakan Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.  Setidaknya pada tahun 2024 mayoritas sekolah sudah menggunakan Kurikulum Merdeka dalam upaya memulihkan proses pembelajaran dan menjawab tantangan perubahan zaman.

Kurikulum tujuannya sama yakni mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional. Tentu saja setiap hadirnya kurikulum baru akan ada penyesuaian-penyesuaian sebagai upaya adaptasi dan menjawab tuntutan kebaruan proses pembelajaran. Sebagaimana Kurikulum Merdeka yang mengutamakan kebutuhan anak didik dan minatnya dalam pembelajaran.

Kurikulum Merdeka berusaha fokus pada: 1) pembelajaran berbasis project, 2) fokus pada materi esensial, 3) fleksibel, 4) peminatan siswa (contoh SMA) mulai di kelas XI. Pemerintah menentukan: 1) strukutur kurikulum, 2) rumusan Profile Pelajar Pancasila, 3) merancang Capaian Pembelajaran, 4) menyiapakan formula dan prinsip asesmen. Pemerintah memberi rambu, big kisi-kisi, operasional konkret ada di sekolahan.

Apa yang harus dilakukan sekolah? Di antaranya adalah: 1) menganilisis (SWOT) internal sekolah, 2) menyusun Visi Misi sekolah, 3) menyusun Kurikulum Operasional Sekolah (KOS), 4) menyukseskan lahirnya karakter siswa dengan Profile Pelajar Pancasila (PPP), dan 5) dengan layanan efektif berbasis asesmen, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran sesuai kodrat anak didik, evaluasi holistik secara periodik.

Prof. Dr. Anita Lie menuliskan ada 3 fokus Kurikulum Merdeka, yakni: 1) fokus pada materi esensial agar ada pendalaman dan pengembangan kompetensi yang lebih bermakna dan menyenangkan, 2) Kemerdekaan guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan pelajar dan wewenang sekolah mengembangkan dan mengelola kurikulum, dan 3) Pembelajaran melalui kegiatan projek untuk pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila melalui eksplorasi isu-isu aktual.

Pakar Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Dr. Ali Muhtadi, M.Pd. menjelaskan, Kurikulum Merdeka ini memiliki landasan nilai yang bagus. “Akan tetapi, dalam tataran implementasi, guru kita ini kan biasa disuapi. Jadi, apabila segera diterapkan, tanpa pelatihan yang terpadu, maka mereka relatif agak kesulitan.” Apa yang disampaikan Ali Muhtadi adalah menjelaskan kebiasaan lama terkait kurikulum kita yang selalu “dipaksakan” semua bareng menerapkan.

Di antara beda Kurikulum Merdeka adalah diterapkan sesuai kesiapan sekolah. Penerapan kurikulum “terdiferensiasi” walau tentu tahun 2024 jangan lambat untuk menggunakan. Proses layanan pembelajaran anak didik pun terdiferensiasi. Diawali dengan asesmen diagnostik bagi  anak didik, sehingga  didapat ragam kesiapan anak sesuai kesanggupannya. Kurikulum pun kini disesuaikan dengan kesiapan sekolah, sebagaimana pembelajaran disesuaikan dengan kesiapan dan peminatan anak didik.

Bila Saya boleh berdiksi Kurikulum Merdeka “berhamba” pada kesiapan sekolah. Proses pembelajaran pun berhamba pada anak didik. Duo realitas berhamba yang bertujuan memahami keberagaman kesiapan setiap sekolah dan anak didik yang tak sama. Menyamakan kesiapan  padahal faktanya berbeda dan memaksakan serempak Kurikulum Merdeka adalah masa lalu. Faktanya anak didik, guru, kepala sekolah dan dinamika sekolah semuanya tak sama.

Perbedaan itu ibarat sekolahan di DKI Jakarta dengan Papua, atau antara sekolahan di Kota Bandung dengan Kota Medan. Semua punya unikasi dan perbedaan yang menjelaskan kesiapan berbeda terkait penerapan Kurikulum Merdeka. Bahkan sama-sama Sekolah Penggerak dan sama-sama menggunakan Kurikulum Operasional Sekolah wujud dari Kurikulum Merdeka, di dalamnya tetap banyak perbedaan.

Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar memberi jeda dan bernafas pada semua sekolahan di tanah air untuk bersiap. Pelajari, pahami, adaptasi, dan belajar menerapkan dalam batas kemampuan. Semua sekolah faktanya terus berusaha bertransformasi, termasuk dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa.

Termasuk kemerdekaan menerapkan Kurikulum Merdeka adalah hak setiap sekolah. Tinggal Proklamasi Kemerdekaan menerapakan Kurikulum Merdeka tergantung “momentum” kesiapan sekolah. Ada golongan tua dan golongan muda yang “bertikai” saat Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945.

Di setiap sekolahan pun selalu ada golongan tua dan muda. Ayo “bertikai” untuk transformasi menuju lebih baik. Masa galau, masa gabut, masa gelisah menyambut Kurikulum Merdeka dan belum sepenuhnya mengerti  apa itu Kurikulum Merdeka adalah fase positif untuk transformasi pendidikan kita.

Berpikir positif pada pemerintah jauh lebih baik dari berpikir nyinyir pada pemerintah. Berpikir positif menganjak lompat dan transformatif. Berpikir nyinyir membawa kita pada stag dan kemunduran. Bisa jadi hasil PISA kita sangat rendah karena realitas GTK kita nyinyiran. Ayoo bertransformasi, kolaborasi, dan berprestasi.