Tentang Makan Siang Gratis

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Pasangan calon nomor urut 2 berjanji memberikan makan siang dan susu gratis jika menang di Pilpres 2024. Sasarannya 82,9 juta anak Indonesia dengan anggaran sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Anak didik diberi makan siang dan susu gratis tentu saja positif, terutama bagi anak didik yang memang sangat membutuhkan. Namun sangat tak mudah, mengapa? Karena membutuhkan biaya yang sangat besar.

Sejumlah negara Eropa sudah menerapkan makan siang gratis. Misal Finlandia makan gratis untuk semua siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), serta siswa sekolah menengah atas (SMA). Swedia makan gratis untuk semua siswa sekolah dasar dan menengah.

Di Jerman tersedia makan siang gratis tertentu. Mereka yang berhak adalah anak dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Begitu pun di Portugal makan siang gratis untuk anak yang orang tuanya berpenghasilan rendah atau penyandang disabilitas.

Nah bagaimana di Indonesia penerapannya? Anggarannya bersumber dari mana? Banyak komentar yang menyentil terkait makan siang gratis bagi anak didik. Ada komentar positif, ada pula yang kritis dengan catatan.

Seorang kepala SMAN senior mengatakan, “Biaya Operasional Sekolah SMA pernah disampaikan Dr. Purwadi Sutanto, mantan Direktur SMA Kemdikbud Ristek, minimal 4,5 juta rupiah per siwa, per tahun.

Faktanya, Sang Kepala SMAN senior menyimpulkan setiap sekolah kekurangan sekitar Rp 2 jutaan per anak, per tahun. Kalau dikurangi lagi dengan program makan siang gratis berarti biaya pendidikan akan semakin tidak terpenuhi.

Lain lagi opini kepala SMK, beberapa Kepala SMK negeri dan swasta difasilitasi PSMK pernah menghitung kebutuhan pendidikan peserta didik di SMK persiswanya. Rata rata Rp 6.500.000 per tahun.

Faktanya saat ini, BOS baru menjamin anak didik Rp 1.700.000 per tahun. Anak didik SMK dianggap masih kekurangan sekitar Rp 4/5 juta per tahun, per anak. Entitas kepala SMK mengatakan bila makan siang gratis mengganggu BOS yang sudah ada, berisiko pada kualitas layanan anak didik.

Sebuah aspirasi disampaikan seorang kepala sekolah senior dan pengurus asosiasi kepala sekolah. Ia mengatakan, “Makan siang gratis baik baik saja, asal tidak masuk di BOS regular, sebaiknya ada BOS khusus makan siang”. Tidak mengurangi yang sudah sangat kurang.

Ia pun mengatakan, “Tidak mengapa makan siang gratis dari BOS regular, tapi tingkatkan nominalnya per anak, per tahun, secara signifikan, bila perlu gurunya pun ada makan siang gratis, terutama guru di daerah terpencil, terluar, terkucil”. Mengapa tidak anak didik dan gurunya makan siang gratis dengan anggaran khusus.

Satu lagi pendapat dari pengurus asosiasi kepala sekolah mengatakan, “Untuk percobaan makan siang gratis, lakukan dulu di daerah perbatasan dan desa tertinggal”. Dikaji efektivitas pelaksanaannya dan teknis pelaporan dananya Jangan sampai kepala sekolah tersandera gegara makan siang gratis.

Lain lagi seorang kepala sekolah yang sebentar lagi purna tugas, Ia mengatakan, “Dana BOS yang ada saja belum mencukupi untuk kegiatan sekolah sesuai kodering”. Ia mengatakan bila makan siang gratis dibebankan pada BOS yang sudah ada, dunia pendidikan telah diprank.

Selanjutnya Ia mengatakan, “Dunia pendidikan berduka, bila dana makan siang gratis dari BOS”. Dia menduga ada “politisasi” dunia pendidikan dalam iklan makan siang gratis, bila anggarannya diambil dari dana BOS yang masih kurang.

Benarkah makan siang gratis akan mengurangi dana BOS yang ada, dan faktanya masih kekurangan dalam mencover kebutuhan biaya anak didik per tahun, per orang. Yang kurang harus ditambah, bukan malah dikurangi. Idealnya demikian.

Semoga saja pemerintah sangat cerdas untuk memberikan dana BOS khusus makan siang atau menambah signifikan anggaran BOS karena harus memberi makan siang gratis semua anak didik.

Halooo, Pak Prabowo dan Pak Gibran, semoga tidak ada “modusisasi” dunia pendidikan. Semoga janji politik terkait Rp 2 juta untuk guru tambahan per bulan pun bisa terwujud.

Anak didiknya dapat makan siang gratis, gurunya dapat tambahan Rp 2 juta per bulan. Giji anak didik diperbaiki, energi finansial guru diperbaiki. Masa depan NKRI lebih baik. Berkah bila non modus politik.