Penulis: Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

Ilustrasi (FB/DNK)
Oleh Dr. Dudung
Nurullah Koswara, M.Pd.
(Praktisi
Pendidikan)
Cukup menarik saat
Bapak Kellie dari BKD Jawa Barat diskusi terkait disiplin ASN. Ia memaparkan
materi di hadapan entitas GTK SLTA Kab. Bogor, Jawa Barat. Sejumlah narasi Ia
paparkan dengan baik.
Pelanggaran
disiplin bagi ASN terkait tiga dimensi, yakni: ucapan, tulisan, dan perbuatan.
Para ASN waspada dengan apa yang diucapkan, dituliskan, dan perbuatan. Kata,
karya dan tindakan harus memenuhi etika dan kode etik ASN.
Ada hal yang
menarik dari materi disiplin ASN adalah terkait poligami. Peserta agak heboh terutama
entitas GTK pria. Ketika menikah lagi atau poligami dibolehkan dengan syarat
tertentu.
Realitasnya syarat
poligami tidak dipenuhi dan fakta gosipnya ada sejumlah ASN poligami tapi tidak
melapor dan mengikuti syarat. Seolah "bersembunyi" dari syarat-syarat
ASN sah poligami.
Mengapa ada atau
banyak ASN yang poligami tapi sembunyi-sembunyi? Bisa jadi di antara alasannya
adalah karena takut diketahui istri dan akan bermasalah dengan BKD Jawa Barat.
Hal terberat adalah masalah izin internal dari istri Sang ASN.
Terkait poligami
memang agak kompleks. Poligami versi BKD dan versi para ulama bisa jadi
berbeda. Poligami versi sosial dan entitas polygami community tentu beda pula.
Kompleksitas teori dan fakta tentang poligami pro kontra.
Selanjutnya
terkait materi cuti ASN. Materi ini kurang menarik dibanding materi poligami.
Materi cuti ASN di antaranya menjelaskan boleh mengakumulasi jatah cuti dalam
beberapa tahun. Syaratnya diizinkan pimpinan dim ana kita bekerja. Boleh dalam
puluhan hari cuti.
Termasuk cuti alasan
penting. Misal merawat Ibu, suami, istri maksimal 1 bulan. Ini baik sebagai
khidmat kita dalam mendampingi orang-orang spesial dalam kehidupan entitas ASN.
Tentu perlu ada laporan atau eviden setelah dilaksanakan khidmatnya.
Demikian para
pembaca, sejatinya kita menjadi abdi negara terbaik dan pemerintah pun
sebaiknya memuliakan dan memudahkan kepentingan entitas ASN yang merupakan
haknya. Plus melindungi ASN adalah
bagian dari tangung jawab pemerintah, bukan hanya fokus pada hukum disiplin.
Disiplin ASN itu
penting. Namun apresiasi, advokasi, dan promosi bagi ASN pun sangat penting.
Budaya apresiasi dan budaya sanksi adalah dua hal berdampak psikologis berbeda.
Utamakan budaya apresiasi, advokasi dan tetap menegakkan disiplin ASN dengan
edukatif persuasif.