Tentang PNS Tanpa Tes

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua Pengurus PB PGRI)

Simalakama entitas guru honorer puluhan tahun belum selesai. Atau tidak akan pernah seIesai? Sejatinya seIesai dan bertahap mendapatkan solusi. Ada sebuah spirit yang memang sering terdengar terkait “PNS Tanpa Tes”. Spirit ini bisa ditafsir beragam. Istilah tanpa tes memang tak elok didengar, namun ini sebuah diksi yang alasannya dedikatif.

Harapan adanya sejenis Kepres terkait guru honorer yang sudah mengabdi Iebih dari 10 tahun agar diapresiasi, diafirmasi, dan diberi keadiIan. Bisa masuk PNS atau PPPK meIaIui jalur Kepres afirmatif menjadi harapan dan aspirasi yang menguat di entitas guru honorer dedikatif Iebih dari 10 tahun. Suara dan aspirasi terus meminta PB PGRI agar “bertindak” terkait hal ini.

Saya mencoba menyimak apa yang disampaikan oleh perwakilan guru honorer di antaranya dari Sigid, S Riyono, Vita, Yudha, El Roi, Sulastri, Arman dkk. lainnya. Suara-suara para guru honorer memang Iayak kita aspirasikan dan pemerintah tindakIanjuti. Mereka mengatakan, “Kami tidak mencari pekerjaan.” Faktanya mereka memang sudah bekerja bahkan meIintasi 10 tahun.

Sudah sejak lama PGRI selalu memberikan advokasi, dukungan, desakan dan bahkan dengan demo.  PGRI selalu terdepan dalam membela entitas guru honorer. PGRI selalu mengendepankan dan memprioritaskan nasib guru honorer. Walaupun fakta dan gaya perjuangan PB PGRI dalam setiap kepemimpinan akan beda gaya. Substansinya sama beIa guru honorer. Bila Dr. Sulistiyo dianggap sangat oratif dan agresif membeIa guru honorer itu adalah sebuah tanggapan atau apresiasi publik guru honorer.

PGRI bukan pengambil kebijakan yang bisa menentukan nasib guru honorer. PGRI hanya bisa memberikan penguatan, dukungan, desakan dan manuver diplomatik demotik pada pemerintah. Gerakan soft dan hard PGRI selalu menjadi “modus” perjuangan agar para guru honorer anggota atau pun bukan tetap dibela PGRI. Semua guru honorer adalah keluarga entitas guru. MembeIa nasib guru honorer adalah tanggung jawab PGRI bahkan selain onprof PGRI.

PGRI setuju semua guru yang sudah mengabdi di atas 10 tahun, mengapa tidak di-PNS-kan atau di-PPPK tanpa tes biasa. Kecuali tes terbimbing atau tes dedikatif. PGRI pun sepakat dan setuju bahwa setiap anak didik berhak mendapatkan guru-guru terbaik. Guru yang kompeten, dedikatif, dan berpengalaman. Guru pengaIaman, dedikatif ada di guru-guru honorer yang teruji melintasi 10 tahun.

Menjadi PNS tanpa tes daIam perspektif karena sudah pengalaman dan dedikasi bisa diterima. Namun menjadi PNS tanpa tes daIam artian mengabaikan kompetensi tentu tak bisa. Dapat dipastikan guru honorer yang sudah melintasi 10 tahun tentu akan sangat kompeten. Mengapa? Karena pengalaman 10 tahun lebih adalah sebuah perjalanan pengabdian yang matang.

Pemerintah wajib menerima jalur afirmasi terkait rekrutmen PNS atau PPPK dari entitas guru honorer yang sudah melintasi 10 tahunan. Idealnya ada “kemudahan” bagi para guru honorer masuk menjadi ASN. Bila kita lihat nampaknya pemerintah pun muIai “meIonggarkan” rekrutmen. Bukankah ada “fasiIitas” tiga kaIi kesempatan seIeksi? Semoga harapan pemerintah yang ingin para guru kompeten dan keinginan entitas guru honorer jadi ASN bisa “ketemu”.