Penulis: Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

Gambar diambil dari FB DNK
Oleh Dr. Dudung
Nurullah Koswara, M.Pd.
(Ketua DPP
Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia)
Dalam situs
https://www.youtube.com/watch?v=XDHdYv9UadI sangat mencubit narasi terkait
ketidakharmonisan PGRI dan Kemdikbud Ristek. Hal yang dipaparkan dalam situs
ini menjelaskan adanya 1,6 juta guru terabaikan karena gencarnya penolakan PGRI
pada RUU SISDIKNAS.
Dalam narasi situs
ini seolah PGRI berpihak pada yang sudah dapat TPG tapi mengabaikan yang belum
TPG. Ini menarik dan menjadi dinamika tersendiri di dunia guru. Sebagai aktivis
PGRI Saya termasuk tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran Unifah dalam
memimpin PGRI.
PGRI secara
organisatoris nampak menolak RUU SISDIKNAS, terutama pasal berkaitan TPG. Tidak semua keluarga besar PGRI menolak, sejumlah
aktivis PGRI malah menyetujui rancangan RUU SISDIKNAS. Mengapa? Karena percaya
pada pemerintah dan mendukung 1,6 juta guru non TPG dapat kesejahteraan lebih
baik.
Kalau kita baca
sejumlah komentar di situs di atas, ada sejumlah komentar yang bisa kita
simak. Tulisan atau komentar tidak
diedit sesuai adanya. Sesuai gaya tulisan dan komentar yang mereka sampaikan.
Di antaranya adalah:
Ibu Sri Rahayu
menuliskan “Saya guru sdh sertifikasi, saya sgt mendukung keputusan pak mentri,
aku sangat berharap utk kesejahteraan teman temanku di seluruh Indonesia, saya
sgt bisa merasakan karena saya pernah lama menjadi GTT di sekolah kecil di mana
pada waktu itu belum ada kesejahteraan spt sekarang ini. Semoga usaha pak
mentri untuk meningkatkan kesejahteraan kami para guru diridzoi Alloh SWT,
aamiin x3”
Bapak Agustinus
Hadi Sucipto menuliskan “Saya sebagai guru yang blm serdik mendukung perjuangan
mas mentri ttg RUU sisdiknas, smg Tuhan mmberikan jalan yang mudah demi
kesejahteraan guru yang blm sertifikasi. Amin”.
Bapak Hendrik Iryanto menuliskan “Kami 1,6 juta mendukung pak mentri dan
Ruu sisdiknas semoga cepat di sah kan”.
Ibu Nita Oktaluvia
menuliskan “Smga Mas Mentri & seluruh jajarannya sllu diberi kemudahan
& kelancaran dlm sgla urusan,serta sllu diberi kesehatan.... Kami berdo'a
dgn pengharapan penuh,bukakanlah pintu hati mereka yg menolak RUU Sisdiknas....
Kami sgt berharap,semoga RUU Sisdiknas segera direalisasikan....aamiin.”
Bapak Hid Maro
menuliskan lebih keras, Ia menuliskan
“Mantap pak guru saya setuju salam ke PGRI untuk membubarkan diri karena
bikin bikin kisruh , ASN itu yg ngatur pemerintah ya bukan PGRI” Selanjutnya
Bapak Jalaludin Galetro menuliskan “Padahal kami sangat berharap RUU ini segera
disahkan agar Paud Non Formal mendapat pengakuan/menjadi lembaga Formal.
Entahlah apa yang dikepala para pemangku PGRI sehingga menolak”.
Semua adalah
dinamika perjuangan dan pemikiran. PGRI secara organisasi tentu berjuang untuk
martabat guru. Walau tentu akan ada oknum-oknum yang bukan guru, tak pernah
jadi guru (SD/SMP/SLTA sederajat) dan tak pernah menjadi pengurus dari daerah
(ranting dan kecamatan) menclok di PGRI. Dapat dipastikan mereka pengurus yang
tak mengerti kebatinan guru di lapangan.
Bila menjadi
pengurus PGRI bukan berasal dari guru, tak pernah bersama-sama dengan guru di
sekolahan, dapat dipastikan tak mengerti harapan dan kebatinan guru. Bagaimana
bisa organisasi guru “tidak harmonis” dengan pemerintah (Kemdikbud Ristek). Sebagai
ASN, aktivis PGRI dan Ketua DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, saatnya
kolaborasi dan harmonisasi demi guru dikuatkan.