Terkait Tunjangan Tanpa Sertifikasi

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Pagi hari sebelum pukul 07. 00, Saya berada di sekolah, seorang guru besar UPI bertanya terkait pernyataan Mendikbud Ristek sebagaimana tersebar di CNN Indonesia, Senin, 12 Sep 2022.  Saya mengerti pertanyaan itu adalah ngajak sharing atau Beliau ingin tahu sudut pandang Saya yang kadang tak sama dengannya.

Nadiem Makarim mengatakan, "Jika RUU Sisdiknas ini diloloskan, guru akan bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG yang antreannya panjang." Bahkan Ia mengatakan, “Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) bakal jadi 'hadiah' untuk para guru di Indonesia.

Begitu kuat pro dan kontra terkait RUU Sisdiknas, terutama masalah TPG. Terutama bagi guru Indonesia terprovokasi voice not yang tersebar dan “menstigma” Kemdikbud Ristek telah melakukan pengingkaran. Ini menambah rame. Di sisi lain Mendikbud Ristek mengatakan justru ingin lebih mensejahterakan guru.

Akan banyak pro kontra dan gagal paham tentang segala sesuatu, apalagi bila Si Kontra dan Si Pro ada modus, maka objektivitasnya menjadi blur dan bisa ngelantur. Namun sebagai ASN, sebagai pendidik, Saya masih merespons positif apa yang dijanjikan Nadiem Makarim terkait kesejahteraan guru akan lebih baik bila RUU Sisdiknas lahir.

Mengapa Saya masih berprasangka baik pada sosok Nadiem? Mari kita lihat “jejak digital” kontribusi Nadiem Makarim ketika menjadi Mendikbud Ristek. Pertama “Hantu UN” Ia hilangkan, ini jasa paling mendasar. Era UN adalah era kehancuran mental kolektif anak bangsa yang melibatkan hampir semua pendidik. Bahkan politisasi UN benar-benar menggila, sampai terkait jabatan Kadisdik dan Kasatdik.

Kedua BOS langsung masuk rekening sekolah. Sebelumnya banyak kelok dan liku yang membuat sekolah semakin tersendat dalam menerima bantuan operasional. Plus fleksibilitas penggunaan anggaran BOS sesuai dengan kebutuhan priority sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pada setiap anak didik. BOS regular, kinerja dan afirmasi, langsung ke sekolah.

Ketiga hadirnya program sekolah penggerak. Saya adalah pelaku langsung dari Program Sekolah Penggerak (PSP). Era PSP telah memberi angin segar kepada semua sekolah untuk bangkit, terlibat dan menjadi bagian dari program unggulan Kemdikbud Ristek. Tanpa memandang  “strata” sekolah. Beda era RSBI, sangat diskriminatif. Ditunjuk dan dipolarisasi, politisasi.

Keempat Ia bukan politisi, Ia orang kaya yang sudah mapan dan sudah berbuat bagi negeri ini terhadap jutaan orang Indonesia. Bukankah Gojek adalah sebuah “maha karya” dirinya yang bermanfaat bagi perekonomian kita? Ia bukan orang yang butuh pekerjaan menjadi Menteri untuk mencari nafkah, apalagi mau menyengsarakan guru dan pendidikan Indonesia.

Sebagai praktisi pendidikan dan pengamat dunia pendidikan kita, Saya melihat ada alur afirmatif yang telah dan akan dilakukan Nadiem Makarim. Namun walau demikian sosok Nadiem Makarim pun adalah manusia biasa. Manusia itu tak bisa lepas dari “modus”. Makanya kita kawal, kita kritisi dan dukung bila lebih baik. 

Saya yakin Nadiem ingin memberikan legacy pada dunia pendidikan kita. Ia pun tentu ingin punya kenangan sebagai tokoh muda nasional, menjadi menteri pendidikan termuda, kontroversial tapi kontributif. Ia pasti memahami, memberi “hadiah” pada guru beda dengan memberi “susah”. Keduanya akan mendapatkan “imbalan” yang tak sama.