TERUSIKNYA HAK ASASI MANUSIA DI TRAGEDI KANJURUHAN

Momentum 1 Oktober 2022 yang lazimnya sebagai Hari Kesaktian Pancasila berubah menjadi tragedi Kanjuruhan yang mengemparkan dunia sepak bola nasional maupun internasional. Jatuhnya banyak korban jiwa yang melayang dalam tragedi Kanjuruhan 132 orang, 33 anak-anak (umur di bawah 18 tahun, dengan 25 laki-laki dan 8 perempuan), selain banykanya orang terluka 509 (luka berat, sedang maupun ringan).

Tontonan sepak bola yang seharusnya memberi hiburan bagi para penggemarnya berubah menjadi tragedi yang memilukan karena mengantarkan begitu banyak suporternya menuju kematian yang tragis akibat penggunaan gas air mata yang berlebihan, sehingga tragedi ini   menyebabkan terusiknya Hak Asasi Manusia.

Demikian disampaikan Kepala Bidang HAM (Hasbullah Fudail) pada Pengantar acara Diskusi Mingguan Bidang HAM Kemenkumham Jawa Barat dengan Mahasiswa Unpas dengan Tema “Tragedi Kanjuruhan Perspektif Hukum-HAM dan Moral-Etika” di Ruang Legal Drafter Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Jumat 14/10/2022. Diskusi ini dibuka oleh Kepala Bidang HAM dengan menghadirkan beberapa penanggap, di antaranya penanggap pertama Ahmad Kahfi Sutisna selaku Kepala Pelayanan Hukum, penanggap kedua Cecep Wawan Iriawan Penyuluh Muda serta Hendra Septiary sebagai penanggap ketiga selaku Perwakilan Mahasiswa FH Universitas Pasundan.

Ahmad Kahfi Sutisna selaku pengamat dan penggiat dalam persepakbolaan Indonesia, menyoroti terkait seperti apa kejadian di lapangan, serta kemungkinan sanksi yang akan diberikan terhadap klub sepak bola yang bersangkutan, dalam hal ini Arema Malang. Kita semua berdoa dan berharap tragedi Kanjuruhan tidak terulang di masa yang akan datang dan menjadi yang terakhir di tanah air.

Tanggapan lain dari Cecep Wawan Irawan lebih menyoroti pada bagaimana pertanggungjawaban pidananya akibat tragedi ini, serta peninjauannya dari perspektif HAM, Etika, dan Moral. Pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan ditetapkannya tersangka, serta perlunya penyelidikan lebih lanjut terhadap para pelaku yang secara langsung terlibat perlu diselidiki terkait pelaku yang secara langsung terlibat dalam kejadian. PSSI seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap kejadian ini karena secara tidak langsung memiliki campur tangan terhadap dunia persepakbolaan di Indonesia.

Beliau menyoroti juga kasus ini dari sisi HAM. Menurutnya kasus ini jelas-jelas melanggar HAM, sebetulnya ada banyak pelanggaran HAM dalam kasus ini namun beliau hanya menyoroti 3 poin penting terkait kelayakan stadion yang memang seharunya stadion memenuhi standar FIFA, lalu terkait dengan pembiaran permusuhan antar supporter yang seharusnya para supporter mendapatkan hak untuk berdamai satu sama lain sehingga tidak menimbulkan kecemasan apabila hendak menonton pertandingan sepak bola. Terakhir terkait dengan pertandingan tanpa penonton, kebijakan ini berdampak pada terampasnya hak setiap masyarakat untuk menyaksikan pertandingan sepak bola yang dianggap sebagai salah satu hiburan di masyarakat.

Cecep Irawan juga menyoroti dari perspektif moral, di mana seharusnya para pihak yang terlibat memiliki kesadaran moral terkait dengan kasus ini. Karena secara tidak langsung bukan hanya pimpinan atas saja yang bertanggung jawab namun pihak-pihak yang secara langsung terlibat di lapangan pun ikut bertanggung jawab. Tekhusus PSSI yang memiliki andil besar di sini juga seharusnya tidak lepas tangan dalam menangani kasus ini namun juga harus bertanggung jawab baik secara hukum, etika maupun moral.

Sementara Hendra selaku mahasiswa Unpas menyoroti adanya penggunaan kekerasan dalam  pengamanan suparter serta penggunaan gas air mata yang bertentangan dengan aturan FIFA. Seperti biasanya setelah acara diskusi dilanjutkan makan siang bersama dengan ngeliwet (makanan khas Sunda) di ruang Bidang HAM.