Tidak Naik Kelas 2027: Solusi Mutu atau Sekadar Mengulang Masalah?

Oleh Dr. H. Toto Warsito, S.Ag., M.Ag., CT

Wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengakhiri pola kenaikan kelas secara otomatis mulai tahun ajaran 2027 mengundang pertanyaan mendasar: apakah menahan siswa di kelas yang sama benar-benar mampu meningkatkan mutu pendidikan, atau justru menjadi cara mudah untuk menghukum kegagalan belajar yang tidak berhasil dicegah sekolah?

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan kemungkinan tersebut dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha. Namun, hingga awal Oktober 2026, kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan memerlukan kajian akademik serta masukan para pakar. Kemendikdasmen juga sedang menyusun penguatan mekanismenya. Artinya, publik perlu membedakan antara wacana kebijakan dan keputusan final pemerintah.

Di satu sisi, gagasan ini layak dipertimbangkan. Pendidikan tidak seharusnya berhenti pada urusan kenaikan kelas, pembagian rapor, atau kelulusan administratif. Sekolah harus memastikan bahwa peserta didik benar-benar mengalami perkembangan kompetensi, karakter, dan kemandirian belajar.

Akan tetapi, di sisi lain, tidak naik kelas bukanlah jaminan bahwa seorang siswa akan menjadi lebih pintar. Di sinilah efektivitas kebijakan tersebut perlu diuji secara kritis.

Mengakhiri Paradoks Kenaikan Kelas

Salah satu persoalan pendidikan kita adalah kemungkinan terjadinya kesenjangan antara perpindahan jenjang dan penguasaan kompetensi. Seorang siswa dapat memasuki kelas yang lebih tinggi, tetapi masih mengalami kesulitan memahami bacaan, menyelesaikan persoalan numerasi, atau menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika kondisi seperti ini dibiarkan, sekolah berisiko menghasilkan kemajuan administratif tanpa kemajuan belajar yang sepadan.

Karena itu, evaluasi kenaikan kelas perlu menegaskan kembali bahwa setiap tahap pendidikan memiliki capaian yang harus diperjuangkan. Murid yang rajin dan menunjukkan kemajuan semestinya memperoleh pengakuan, sementara murid yang mengalami kesulitan membutuhkan intervensi yang tepat.

Pesan pentingnya bukan bahwa semua siswa harus ditahan jika nilainya rendah. Pesannya adalah tidak boleh ada siswa yang terus berpindah kelas tanpa perhatian serius terhadap kesenjangan kompetensinya.

Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kemendikdasmen sendiri telah memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas berdasarkan laporan kemajuan belajar, pencapaian mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta pertimbangan profesional para pendidik. Tidak naik kelas ditempatkan sebagai pilihan yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati, bukan sebagai hukuman rutin.

Dengan demikian, tantangan kebijakan 2027 bukan semata-mata menghidupkan kembali praktik tinggal kelas, melainkan memperbaiki konsistensi pelaksanaan penilaian dan pendampingan belajar.

Seberapa Efektif Tidak Naik Kelas?

Efektivitas kebijakan ini harus dilihat dari tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuannya meningkatkan kedisiplinan, kebijakan tersebut mungkin memberikan sinyal bahwa belajar membutuhkan kesungguhan dan tanggung jawab. Namun, jika tujuannya meningkatkan kompetensi akademik, persoalannya jauh lebih kompleks.

Siswa yang tidak mencapai target belajar tidak selalu disebabkan oleh kemalasan. Ada yang menghadapi kesulitan memahami materi, kehilangan motivasi, mengalami persoalan keluarga, memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, atau tidak memperoleh dukungan pembelajaran yang memadai.

Mengulang kelas tanpa memperbaiki penyebab kesulitan tersebut berisiko menghasilkan persoalan yang sama. Siswa menerima materi yang serupa, tetapi strategi pembelajarannya tidak berubah. Akibatnya, tahun tambahan di sekolah belum tentu menghasilkan peningkatan kompetensi yang berarti.

Karena itu, tidak naik kelas seharusnya tidak diperlakukan sebagai obat universal bagi persoalan mutu pendidikan. Kebijakan ini hanya mungkin bermanfaat apabila menjadi bagian dari sistem pembelajaran yang menyediakan diagnosis kesulitan, remedial, pendampingan individual, dan evaluasi berkala.

Sebaliknya, jika sekolah hanya mengandalkan angka rapor untuk menentukan siapa yang naik dan siapa yang tinggal, kebijakan tersebut berpotensi memperbesar ketimpangan. Murid yang memiliki dukungan keluarga dan fasilitas belajar memadai akan lebih mudah memenuhi target, sementara murid yang menghadapi keterbatasan justru menanggung konsekuensi lebih berat.

Pendidikan yang bermutu bukan pendidikan yang paling banyak menahan siswa, melainkan pendidikan yang paling mampu membantu siswa mencapai kompetensi yang ditetapkan.

Jangan Jadikan Siswa Korban Kegagalan Sistem

Ada persoalan lain yang tidak boleh diabaikan: tanggung jawab sekolah.

Ketika seorang siswa tidak mencapai kompetensi yang diharapkan, pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya, “Mengapa anak ini tidak belajar dengan baik?” Sekolah juga harus bertanya, “Apakah pembelajaran sudah dirancang sesuai kebutuhan murid? Apakah guru telah memberikan umpan balik? Apakah intervensi dilakukan sejak kesulitan pertama muncul?”

Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara siswa, guru, sekolah, keluarga, dan pemerintah.

Bayangkan seorang siswa kelas X SMA yang mengalami kesulitan dalam matematika sejak awal semester. Jika guru baru mengetahui persoalan itu ketika rapat kenaikan kelas, sekolah telah kehilangan kesempatan untuk melakukan intervensi lebih dini.

Sebaliknya, jika guru melakukan asesmen diagnostik, memberikan pembelajaran tambahan, memantau kemajuan, dan melibatkan orang tua sejak awal, kemungkinan siswa mengatasi kesulitannya akan lebih besar.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan kelas tidak dapat dipisahkan dari kualitas proses pembelajaran. Menuntut siswa mencapai kompetensi tanpa memastikan tersedianya dukungan belajar merupakan kebijakan yang tidak utuh.

Menggeser Budaya Nilai Menjadi Budaya Belajar

Persoalan mendasar pendidikan Indonesia sesungguhnya bukan sekadar siswa otomatis naik kelas, melainkan bagaimana membangun budaya belajar yang berorientasi pada penguasaan kompetensi.

Sekolah perlu berani menetapkan standar yang jelas, tetapi juga menyediakan jalan bagi setiap murid untuk mencapainya. Standar tanpa pendampingan berpotensi menjadi alat seleksi. Pendampingan tanpa standar yang jelas berisiko membuat capaian belajar kehilangan arah.

Keduanya harus berjalan beriringan.

Dalam konteks ini, asesmen formatif perlu diperkuat. Guru tidak cukup menilai hasil akhir, tetapi harus memantau perkembangan murid sepanjang proses pembelajaran. Hasil asesmen digunakan untuk menentukan materi yang perlu diperbaiki, metode yang perlu diubah, serta bantuan yang harus diberikan.

Sekolah juga perlu membangun sistem peringatan dini bagi murid yang tertinggal. Ketika kesulitan ditemukan, intervensi dilakukan segera, bukan menunggu akhir tahun ajaran.

Apabila setelah pendampingan yang memadai seorang murid tetap belum mencapai capaian penting dan kesulitannya cukup mendasar, keputusan tidak naik kelas dapat dipertimbangkan secara profesional. Keputusan itu harus didasarkan pada bukti perkembangan belajar, bukan sekadar ketidaksukaan terhadap perilaku siswa atau tekanan untuk menjaga citra sekolah.

Dengan cara ini, kenaikan kelas menjadi keputusan pedagogis, bukan sekadar administrasi tahunan.

Mengukur Keberhasilan, Bukan Menghitung Murid yang Tinggal Kelas

Sebelum kebijakan diterapkan secara luas pada 2027, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah prasyarat.

Pertama, menetapkan pedoman nasional yang jelas tentang capaian belajar, mekanisme penilaian, prosedur remedial, dan kriteria keputusan tidak naik kelas. Pedoman ini harus mencegah perbedaan standar yang terlalu lebar antarsekolah.

Kedua, memperkuat kompetensi guru dalam asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Guru membutuhkan dukungan pelatihan, waktu, dan sumber daya agar mampu menangani kebutuhan belajar yang beragam.

Ketiga, memastikan sekolah menyediakan program pendampingan sebelum mengambil keputusan tidak naik kelas. Orang tua harus dilibatkan sejak awal dan memperoleh penjelasan berbasis bukti mengenai perkembangan anak.

Keempat, pemerintah perlu mengukur dampak kebijakan melalui indikator yang tepat. Keberhasilan tidak boleh diukur dari meningkatnya jumlah siswa yang tinggal kelas atau semakin ketatnya penilaian. Ukurannya harus berupa peningkatan literasi, numerasi, kualitas pembelajaran, kehadiran, motivasi belajar, serta penurunan kesenjangan kompetensi.

Pemerintah juga perlu memantau dampaknya terhadap risiko putus sekolah dan kondisi psikologis murid. Evaluasi awal dapat dilakukan melalui penerapan terbatas yang disertai pembandingan hasil belajar sebelum dan sesudah intervensi, sebelum kebijakan diperluas.

Dengan demikian, keputusan nasional dapat bertumpu pada bukti, bukan sekadar asumsi bahwa tinggal kelas otomatis membuat siswa lebih rajin.

Mutu Pendidikan Tidak Ditentukan oleh Kenaikan Kelas

Wacana tidak naik kelas pada 2027 membuka kesempatan untuk memperbaiki kembali orientasi pendidikan kita. Namun, kebijakan tersebut harus ditempatkan secara proporsional.

Kenaikan kelas bukan hak administratif yang terlepas dari capaian belajar. Akan tetapi, tidak naik kelas juga bukan ukuran tunggal keberhasilan pendidikan.

Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap murid memperoleh kesempatan belajar yang bermakna, standar kompetensi yang jelas, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pemerintah perlu menghindari dua ekstrem: menaikkan semua siswa tanpa memperhatikan penguasaan kompetensi dan menahan siswa tanpa menyediakan strategi perbaikan pembelajaran.

Kebijakan yang efektif harus berani menetapkan standar sekaligus bertanggung jawab membantu murid mencapainya.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sekolah bukan berapa banyak siswa yang naik kelas atau tinggal kelas, melainkan berapa banyak murid yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam pengetahuan, keterampilan, dan karakter.

Sebab, pendidikan tidak seharusnya sekadar memindahkan siswa dari satu kelas ke kelas berikutnya. Pendidikan harus memastikan bahwa setiap perpindahan itu disertai kemajuan belajar yang nyata.