Penulis: Bayu Saputra

Bayu Saputra
Oleh Bayu Saputra
(Bidang Pendidikan dan Kebudayaan HMI Badan
Koordinasi Jawa Barat)
Pendidikan adalah pondasi utama suatu bangsa. Ketika
suatu bangsa pendidikannya unggul maka bangsa tersebut adalah bangsa yang
tangguh dan maju. Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar NRI 1945 jelas dikatakan
bahwa salah satu tujuan negara Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu
pun dituangkan dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa setiap
warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun realitanya hari ini teryata
pendidikan seakan jauh dari masyarakat. Tidak hanya soal infrastruktur
pendidikan yang belum memenuhi juga jaminan kelangsungan hidup masyarakat masih
di ujung taduk.
Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk
tertinggi dan provinsi yang dekat dengan ibukota negara ternyata masih
menghadapi permasalahan pendidikan yang tak kunjung selesai. Angka putuh
sekolah di Jawa Barat itu relatif tinggi. Menurut data yang diambil dari Badan
Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat bahwa angka anak putus sekolah di Jawa Barat
itu mencapai 658.831 orang. Angka ini relatif tinggi. Bila diuraikan itu di antaranya
ada 164.631 anak yang putus sekolah karena drop out, 198.570 anak yang lulus
tapi tidak melanjutkan jenjang baik ke SMP ataupun SMA, 295.530 anak yang belum
pernah sama sekali merasakan bangku sekolah. Bila dipersentasekan di setiap
jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu 24,74% anak putus sekolah pada
jenjang SD/Sederajat, 37,80% anak putus sekolah pada jenjang SMP/Sederajat, dan
37,46% anak putus sekolah pada jenjang SMA/Sederajat.
Sebenarnya kebanyakan landasan kenapa angka putus
sekolah ini bisa ada dilatarbelakangi oleh ekonomi keluarga yang tidak mampu. Terkadang
anak-anak yang ini diharuskan putus sekolah karena untuk membantu ekonomi
keluarga. Tentu ini menjadi problem mendalam di Jawa Barat. Oleh karena ini
harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi
hal tersebut.
Tingginya angka anak putus sekolah di Jawa Barat
seringkali dipandang sebagai masalah ekonomi semata, di mana keluarga miskin
tidak mampu membiayai sekolah atau anak harus bekerja untuk
menopang keluarga. Namun, pandangan ini kurang menggali akar masalah yang lebih
kompleks. Kritik utamanya adalah bahwa fokus berlebihan pada faktor ekonomi
menutupi kegagalan sistem pendidikan dan kebijakan pemerintah daerah dalam
menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan relevan. Kurikulum yang tidak
adaptif dengan kebutuhan lokal, kurangnya fasilitas yang memadai di daerah
terpencil, kualitas guru yang belum merata, serta kurangnya program pencegahan
dropout yang proaktif dan terintegrasi, juga berperan besar. Ini menunjukkan
bahwa masalah putus sekolah bukan hanya soal "tidak punya uang,"
melainkan juga "tidak ada alasan kuat untuk terus sekolah" bagi
sebagian anak dan keluarga karena sistem pendidikan belum sepenuhnya memenuhi
kebutuhan dan aspirasi mereka.”
Ketua Umum HMI Badko Jawa Barat Siti Nurhayati
berpendapat “angka putus sekolah yang tinggi juga mencerminkan kurangnya data
yang terperinci dan sistematis mengenai penyebab spesifik di setiap daerah,
serta efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Seringkali, data yang
tersedia bersifat umum (misalnya, "faktor ekonomi" atau
"membantu orang tua"), tanpa membedah lebih dalam dinamika keluarga,
persepsi anak terhadap pendidikan, atau tekanan sosial yang mungkin
berkontribusi. Akibatnya, kebijakan yang dirumuskan menjadi "satu ukuran
untuk semua" dan kurang tepat sasaran, sehingga program pencegahan dropout
tidak mencapai dampak maksimal. Kurangnya evaluasi dampak yang rigorous
terhadap program-program yang sudah berjalan juga menjadi kelemahan, sehingga
sulit untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan melakukan penyesuaian yang
diperlukan.
Maka dari itu Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam
Badan Koordinasi Jawa Barat menegaskan kepada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
untuk segera mencari alternatif solusi untuk permasalahan ini karenanya ada
tindakan yang cepat dan akurat untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita dari HMI
Badko Jawa Barat siap berkolaborasi untuk menyelesaikan peroalan angka putus
sekolah di Jawa Barat ini.