TKA, AN, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Oleh Idris Apandi, Widyaprada Ahli Madya BBPMP Provinsi Jawa Barat

Di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat, dunia pendidikan Indonesia dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dasar yang memadai, terutama dalam hal literasi dan numerasi. Dalam konteks inilah Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen Nasional (AN) hadir sebagai bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk menjaga sekaligus meningkatkan mutu pendidikan.

TKA dirancang sebagai instrumen untuk mengukur dan memetakan kemampuan akademik individu murid pada mata pelajaran tertentu. Pada jenjang SD dan SMP, fokusnya adalah Bahasa Indonesia dan Matematika. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Kedua mata pelajaran tersebut merupakan fondasi dari kemampuan literasi dasar. Bahasa Indonesia menjadi kunci dalam kemampuan membaca dan menulis, sementara Matematika berkaitan erat dengan kemampuan berhitung atau numerasi. Tanpa penguasaan yang baik pada dua aspek ini, peserta didik akan kesulitan memahami pelajaran lain yang lebih kompleks.

Menariknya, TKA bersifat pilihan dan tidak menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem evaluasi pendidikan. Penilaian tidak lagi semata-mata menjadi alat “menghakimi” siswa, melainkan sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana kompetensi telah dikuasai. Meski tidak wajib, TKA memiliki nilai strategis. Hasilnya dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi, bahkan berpotensi menjadi validator nilai rapor. Dalam jangka panjang, nilai TKA juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi atau dunia kerja. Dengan demikian, TKA tetap relevan dan penting untuk diikuti oleh siswa kelas akhir.

Pada tahun 2026, kebijakan baru diberlakukan dengan mengintegrasikan pelaksanaan TKA dan AN. Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi psikologis peserta didik. Terlalu banyak tes dapat menimbulkan tekanan yang berlebihan. Dengan penggabungan ini, siswa tidak perlu berkali-kali mengikuti asesmen dalam waktu yang berdekatan. Selain itu, kebijakan ini juga mengubah mekanisme AN yang sebelumnya berbasis sampling menjadi mencakup seluruh peserta TKA. Artinya, data yang diperoleh akan lebih komprehensif dan representatif.

Jika TKA berfokus pada individu, maka AN lebih menitikberatkan pada evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan. Hasil AN tidak dilaporkan dalam bentuk nilai individu siswa, melainkan diolah menjadi Rapor Pendidikan bagi satuan pendidikan maupun daerah. Di dalamnya mencakup hasil asesmen literasi dan numerasi, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Dengan pendekatan ini, AN berfungsi sebagai “cermin besar” yang memantulkan kondisi nyata pendidikan di Indonesia.

Urgensi dari kedua instrumen ini semakin terasa ketika melihat hasil Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi pelajar Indonesia masih berada pada posisi yang memprihatinkan, bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Skor matematika 366 (rangking 70 dari 81 negara). Turun 13 poin (Skor 2018: 379). Skor Membaca 359 (rangking 71 dari 81 negara). Turun 12 poin (Skor 2018: 371). Dan skor sains 383 (rangking 67 dari 81 negara). Turun 13 poin (Skor 2018: 396). Fakta ini menjadi alarm keras bahwa ada sesuatu yang perlu segera diperbaiki dalam sistem pendidikan kita.

Realitas di lapangan pun menguatkan data tersebut. Tidak sedikit ditemukan siswa pada jenjang SMP bahkan SMA yang belum lancar membaca, menulis, atau berhitung. Fenomena ini tentu memprihatinkan sekaligus menggugah kesadaran semua pihak. Pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian kurikulum, tetapi harus memastikan bahwa setiap siswa benar-benar menguasai kompetensi dasar.

Dalam konteks inilah, hasil TKA dan AN menjadi sangat penting. Bukan sebagai alat untuk menyalahkan atau memberi label pada siswa maupun sekolah, melainkan sebagai bahan refleksi bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan perlu menjadikan data ini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi perbaikan. Apa yang masih lemah? Di mana letak permasalahannya? Bagaimana solusi yang tepat? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan berbasis data, bukan asumsi.

Di sisi lain, Indonesia sedang bersiap menyongsong bonus demografi. Sebuah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Ini bisa menjadi peluang emas, tetapi juga bisa menjadi bencana jika tidak dikelola dengan baik. Kunci utamanya adalah kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi pintu utama untuk menyiapkan generasi yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Digitalisasi pembelajaran melalui bantuan papan interaktif digital, program revitalisasi sarana prasarana sekolah, hingga penerapan pembelajaran mendalam (deep learning) merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi. Selain itu, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru juga menjadi faktor krusial. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Tanpa guru yang berkualitas dan sejahtera, sulit membayangkan pendidikan yang bermutu.

Perbaikan dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) juga menjadi bagian dari strategi besar penjaminan mutu. Pengetatan daya tampung rombongan belajar diharapkan dapat menjaga kualitas layanan pendidikan. Di luar itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap aspek non-akademik yang turut memengaruhi kualitas belajar siswa, meskipun masih menuai pro dan kontra.

Namun, semua upaya tersebut tidak akan berarti tanpa pelaksanaan yang jujur dan berintegritas. TKA dan AN harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar yang telah ditetapkan. Kasus kecurangan, kebocoran soal, atau pelanggaran prosedur yang pernah terjadi harus menjadi pelajaran berharga. Integritas dalam pelaksanaan asesmen adalah kunci untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipercaya.

Akhirnya, TKA dan AN sejatinya bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu pendidikan yang bermutu untuk semua. Hasilnya harus dimaknai sebagai bahan refleksi, bukan vonis. Dari refleksi itulah lahir langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.

Pendidikan adalah perjalanan panjang yang tidak selalu mudah. Namun, dengan komitmen bersama, kejujuran, dan kesungguhan dalam memperbaiki diri, harapan untuk menghadirkan pendidikan yang lebih baik di Indonesia bukanlah sesuatu yang mustahil.