Penulis: Dudung Nurullah Koswara

Dudung Nurullah Koswara
Oleh Dudung
Nurullah Koswara
(Ketua Pengurus
Besar PGRI)
Setiap hari Saya
bersama guru, bahkan tidur pun bersama seorang ibu guru. Sangat tahu persis
bagaimana dinamika terkait guru. Ada satu hal yang lucu bahkan sangat luhcuu.
Apa itu? Terkait guru yang sudah “berhak” mendapatkan TPG selalu peka dan
bahkan “ribut” kalau TPG lambat cair atau tertunda.
Namun di sisi lain
para guru lupa atribut. Atribut apa? Atribut PGRI. Selalu lupa menggunakan
“atribut” ke-PGRI-an. Lupa memakai batik PGRI saat tanggal 25, lupa memasang
bendera PGRI di sekolahan, lupa menempelkan sticker PGRI di kendaraannya.
Sebaiknya setiap
tanggal 25 semua guru yang sudah mendapatkan TPG selalu menggunakan baju batik
PGRI. Sebaiknya di kendaraannya ada logo atau sticker kecil PGRI. Sebaiknya
setiap sekolah---khusus di ruang kepala sekolah---ada bendera PGRI. Intinya atribut
PGRI jangan luput di baju, sekolahan dan bahkan kendaraan.
TPG atau lebih
dikenal “uang sertifikasi” yang didapatkan para guru PNS dan guru non PNS
adalah buah perjuangan PGRI. Para guru PNS rata-rata per tahun mendapatkan Rp
36 juta. Guru non PNS sekitar Rp 18 juta per tahun. Ini berkat jasa organisasi
profesi guru bernama PGRI.
Perjuangan
“berdarah-darah” Ketua Umum PB PGRI, Sang Pahlawan Sertifikasi Prof. Dr. H.
Mohamad Surya harus kita ketahui. Khususnya para guru muda atau guru milenial
yang belum mengetahui sejarah perjuangan PGRI terkait adanya TPG. TPG hadir
karena “demo” para guru yang digerakkan PGRI.
Mendikbud Bambang
Sudibyo, Prof. Surya, dan anggota DPR RI Komisi X saat itu “bersepakat”
lahirnya UURI No. 14 Tahun 2005. UURI No. 14 Tahun 2005 substansinya adalah
“memuliakan” entitas guru. Memuliakan terkait kesejahteraan (TPG), terkait
martabat perlindungan profesi guru, terkait peningkatan kompetensi dan karier
guru.
Sangat disayangkan
bila entitas guru selalu luput, lupa, melupakan dan pura-pura lupa menggunakan
batik PGRI di setiap tanggal 25. Ini penting untuk mengingat perjuangan
“kesejahteraan” guru yang sangat tidak mudah, alot dan jelimet. Jasa PGRI
terhadap kesejahteraan guru adalah adanya TPG.
Bila masih ada
yang bertanya apa jasa PGRI? Justru yang harus ditanyakan adalah apa kontribusi
guru pada PGRI? Bukankah PGRI sudah “memberikan” dana profesi sebesar Rp 3
jutaan lebih per bulan bagi para PNS?
Bagi guru non PNS Rp 1.5 juta per bulan. Dosen dan bahkan guru-guru di
Kemenag pun mendapatkan TPG berkat jasa PGRI. Apa yang bisa kita berikan pada
PGRI saat ini? Setidaknya tidak lupa menggunakan baju batik PGRI setiap tanggal
25.
Bila ada guru
lupa, luput menggunakan baju batik PGRI karena alzaimer, mulai pikun dan gejala
faktor U tidak apa-apa. Namun bila sengaja atau alergi menggunakan baju batik
PGRI sungguh terlalu kata Rhoma Irama. Terlalu karena tidak punya rasa atau
etika terima kasih. Padahal para guru adalah “penebar” keteladanan beretika.
Apa jasa PGRI pada
guru? Pertanyaan yang kurang gaul dan ahistoris. Bukankah beli motor, mobil,
menyekolahkan anak terkait dana TPG yang setiap triwulan didapatkan para
guru? Bukankah sebelum Prof. Surya
berjuang menghadirkan UURI No. 14 Tahun 2005 tidak ada TPG? Kita harus tahu
perjuangan PGRI yang wow.
Bahkan Prof. Surya
“menampar” pemerintah saat itu dengan menyatakan “Monyet Saja Dilindungi atau
ada Undang-Undang Perlidungannya, Mengapa Guru Tidak Ada?” Monyet dan binatang
dilindungi sementara guru belum ada undang-undangnya. Jasa PGRI lahir UUGD/UURI
No. 14 Tahun 2005. Ayo setiap tanggal 25 pakai baju batik PGRI.