TPG Tidak Dihapus

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Dewan Pembina PGRI)

Ungkapan, “Guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, baik ASN maupun non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan profesi sampai pensiun” dan “Untuk guru ASN yang belum mendapat tunjangan profesi, peningkatan penghasilan yang diberikan lewat pengaturan guru ASN yang sekarang belum tersertifikasi akan mendapat penghasilan, termasuk tunjangan sesuai UU ASN”.

Pernyataan di atas adalah dari pejabat Kemdikbud Ristek. Bila benar pernyataan itu maka keresahan tentang TPG akan dihapus adalah salah. TPG tidak dihapus dan malah yang belum mendapatkan TPG akan diafirmasi dalam pengaturan peningkatan penghasilan sesuai UU ASN.

Sebagai orang beragama dan memahami rencana strategis pemerintah, Saya berhusnudhan.  Betapa baiknya bila yang sudah TPG tidak diganggu dan mendapatkan sampai pensiun dan yang belum dapat TPG akan mendapatkan peningkatan penghasilan. Ini sangat baik kalau benar.

Untuk guru swasta yang belum mendapat tunjangan profesi, lanjut dia, peningkatan penghasilan dilakukan melalui peningkatan bantuan operasional sekolah yang memungkinkan yayasan memberi gaji yang lebih tinggi bagi gurunya (Kompas.com). Sekolah swasta akan mendapatkan bantun BOS lebih besar.

Kalau kita lihat di pasal RUU Sisdiknas pasal 145 ayat 1 menegaskan “Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebelum Undang-Undang ini diundangkan, tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari pasal 145 di atas TPG tidak dihapus. TPG tidak dihapus, syarat penguatnya hapus pasal 149.  Dihapusnya pasal 149 “menghidupkan” UURI No 14 Tahun 2005.  UURI No 14 Tahun 2005 menurut Budi Setia Baskara terkait legacy dan perjuangan PGRI dan pemerintah. Lahirnya UURI No 14 Tahun 2005 sangat romantik.

Kalau kita tangkap narasi dari siaran pers Kemdikbud Ristek dijelaskan "Norma-norma pokok dari ketiga UU tersebut diintegrasikan ke dalam satu undang-undang, sedangkan norma-norma turunannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah," tutur Menteri Hukum dan HAM.

RUU Sisdiknas mengintegrasikan dan mencabut tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Mungkinkah UURI No. 14 Tahun 2005 tak dicabut? Selain UURI ini adalah kisah romantik perjuangan guru dan pemerintah, juga agar publik guru tidak gagal paham, paham gagal. Guru pada umumnya tidak terlalu suka menelaah sebuah peraturan. Lebih mudah ikut-ikutan apa kata orang banyak. 

Pro kontra adalah biasa. Selama pemerintah tidak mencabut TPG dan berniat baik memberi kebaikan pada kesejahteraan guru, kita dukung.