Transformasi Pembelajaran Geografi Berbasis Etika Spasial: Strategi Menanamkan Keadilan Keruangan pada Materi Pusat Pertumbuhan Wilayah

Oleh Aneke Valensia

Kajian pusat pertumbuhan wilayah menjadi materi pokok dalam geografi regional karena memuat beragam teori klasik, mulai dari Tempat Pusat Christaller, Lokasi Losch, Kutub Pertumbuhan Perroux, hingga Model Gravitasi Newton dan Reilly serta Teori Friedman. Meski demikian, implementasi pembelajaran di jenjang SMA masih terjebak pada pola hafalan. Peserta didik umumnya hanya diarahkan untuk mereproduksi pola heksagonal, mengkalkulasi nilai K pada hierarki K=3, K=4, maupun K=7, serta mengidentifikasi karakteristik wilayah secara deskriptif. Selain itu, aktivitas komputasi interaksi keruangan dan penentuan titik henti juga diajarkan secara mekanistik.

Model pembelajaran tersebut secara tidak langsung menempatkan geografi sebagai disiplin yang bebas nilai dan terlepas dari dinamika keruangan nyata. Padahal, proses penentuan suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan selalu sarat dengan kepentingan dan tidak pernah bersifat netral. Namun ketika lensa keadilan digunakan, pembangunan fasilitas seperti pusat perbelanjaan, terminal antarkota, rumah sakit rujukan regional, maupun kawasan industri baru justru melahirkan pertanyaan kritis yaitu kelompok mana yang memperoleh akses dan kelompok mana yang justru termarginalkan? Pertanyaan inilah yang menegaskan signifikansi integrasi etika dan keadilan spasial dalam pembelajaran geografi.

Konsep etika spasial pada dasarnya berkaitan dengan dimensi moral yang melekat dalam setiap pengambilan keputusan keruangan. Berpijak pada gagasan justice as fairness Rawls, sebuah ketimpangan ruang dapat ditoleransi sejauh keberadaannya justru memberi manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Pandangan ini kemudian diperluas Harvey melalui konsep keadilan sosial teritorial, yang menitikberatkan pada pentingnya pemerataan distribusi layanan dan sumber daya secara geografis sebagai hak dasar. Soja lantas merangkum kedua pemikiran tersebut ke dalam tiga ranah keadilan spasial yaitu pertama, ranah distributif yang mempersoalkan kesetaraan akses; kedua, ranah prosedural yang menyoroti pelibatan publik dalam proses perencanaan; dan ketiga, ranah rekognitif yang menuntut pengakuan institusional terhadap keragaman kebutuhan ruang tiap komunitas.

Melalui konsep keadilan spasial, Soja menekankan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk turut serta membentuk dan mengakses ruang kehidupannya. Sejalan dengan itu, arah pembelajaran geografi kontemporer mengalami pergeseran paradigma, yang terdiri tidak lagi sekadar memahami ruang secara objektif, melainkan menggunakan pemahaman tersebut untuk mewujudkan keadilan keruangan.

Berdasarkan urgensi tersebut, kajian ini bertujuan mengembangkan strategi pengintegrasian muatan etika dan keadilan spasial ke dalam pembelajaran materi pusat pertumbuhan wilayah, sehingga dapat mencetak lulusan yang mampu berpikir kritis sekaligus memiliki kepekaan etis terhadap persoalan keruangan.

Model pembelajaran yang selama ini dipraktikkan cenderung memuja pola keruangan sebagai entitas final tanpa membongkar relasi kuasa dan ketimpangan sosial yang memproduksinya, sebuah gejala yang dikritik sebagai fetisisme ruang. Akibatnya, peserta didik memang mampu menjelaskan bahwa hierarki K=7 menandakan satu pusat melayani tujuh wilayah penyangga, namun luput mempertanyakan aspek keadilan yaitu apakah ketujuh wilayah tersebut memiliki tingkat keterjangkauan transportasi yang setara menuju pusat layanan?

Redesain Tujuan dan Sintaks PembelajaranTransformasi tujuan pembelajaran dilakukan dengan menggeser orientasi dari penguasaan teoretis menuju kesadaran etis. Redesainnya sebagai berikut:

 Pergeseran ini menegaskan bahwa pembelajaran tidak lagi netral, melainkan berpijak pada prinsip etika dan keadilan spasial. Contoh Implementasi Model Issue-Based Spatial Inquiry dapat diimplementasikan pemantik isu, contohnya Guru menyajikan cuplikan berita berjudul "Warga Waru Gelar Aksi Tolak Alih Fungsi Mall Royal menjadi Rumah Sakit".

Pembongkaran Dimensi Etis yaitu peserta didik diminta memetakan aktor yang memperoleh manfaat dan pihak yang berpotensi terdampak negatif dari kebijakan tersebut. Indikator keadilan yang digunakan meliputi keterjangkauan jarak, beban biaya, dan efisiensi waktu tempuh.Uji Teoretis dilakukan melalui penerapan rumus titik henti Reilly, siswa menentukan lokasi layanan kesehatan yang ideal secara matematis, kemudian mengkomparasikan hasil tersebut dengan lokasi eksisting Mall Royal.

Perumusan Solusi Berkeadilan yaitu siswa merancang alternatif kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, misalnya: "Apabila rumah sakit tetap dibangun di lokasi tersebut, maka perlu disediakan layanan kesehatan keliling gratis bagi warga Waru yang aksesnya terbatas".Refleksi Nilai sebagai penutup, siswa mengkonstruksi esai singkat dengan tajuk "Menurut saya, kriteria pusat pertumbuhan yang berkeadilan adalah...".

Transformasi Instrumen asesmen dalam pembelajaran transformasional ini bergeser dari pengukuran kognitif semata menuju penilaian kepekaan etis keruangan. Berikut contoh butir soal HOTS yang dikembangkan:"Pemerintah daerah berencana membangun pusat perbelanjaan baru dengan dua alternatif tapak. Tapak A terletak di koridor jalan tol, harga lahan tinggi, dan dikelilingi permukiman menengah-atas. Tapak B berada pada titik keseimbangan gravitasi di antara tiga kecamatan dengan indeks kemiskinan tinggi, dilalui trayek angkutan umum, dan harga lahan relatif rendah. Jika Anda berperan sebagai perencana wilayah, tapak mana yang akan direkomendasikan? Analisis pilihan Anda menggunakan Teori Tempat Pusat dan dua dimensi keadilan spasial."Melalui butir soal bercorak dilema etis tersebut, nilai-nilai etika dan keadilan spasial diinternalisasi secara otentik dalam proses pembelajaran.

Penyisipan muatan etika dan keadilan spasial berhasil menggeser paradigma pembelajaran materi pusat pertumbuhan, dari yang semula bersifat hafalan dan teoretis menuju proses analisis kritis yang sarat nilai. Penerapan model Issue-Based Spatial Inquiry secara empiris mampu mempertemukan konstruksi teori keruangan dengan fakta ketimpangan di lapangan, sehingga peserta didik tidak hanya memahami geografi sebagai ilmu, tetapi juga menghayatinya sebagai lensa keadilan.

Pergeseran secara langsung mengakselerasi pembentukan profil pelajar yang memiliki daya nalar kritis dan komitmen terhadap keadilan sosial, sejalan dengan ruh Kurikulum Merdeka. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan dua hal yaitu, pertama, urgensi peningkatan kapasitas guru geografi dalam literasi keadilan spasial; kedua, perlunya revitalisasi buku teks dengan menyisipkan studi kasus berbasis dilema etis pada setiap pembahasan pusat pertumbuhan.