TRANSFORMASI PERAN GURU PEMBIMBING KHUSUS MENJADI GURU PENDIDIKAN KHUSUS: DINAMIKA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI DI ERA PENDIDIKAN INKLUSIF

Oleh Drs. Dedy Kustawan, M.Pd. (LSE/KACI/Mobile: 087825957359)

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perubahan kebijakan terhadap peran “Guru Pembimbing Khusus” yang awalnya merupakan tugas pokok pada era pendidikan terpadu tahun 1980-an, kemudian bergeser menjadi tugas tambahan berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008 dan pada perubahannya PP Nomor 19 Tahun 2017, hingga penguatan kembali peran Guru Pendidikan Khusus sebagai tugas pokok melalui regulasi yang lebih mutakhir. Kajian ini menyoroti dinamika kebijakan, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap sistem pendidikan inklusif di Indonesia. Dengan metode studi kebijakan dan analisis yuridis-normatif, artikel ini menunjukkan bahwa pemenuhan dan penguatan peran guru pendidikan khusus di ULD menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan arah kebijakan strategis pendidikan nasional yang menjamin hak belajar bagi semua anak, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Seiring arah ini, keberadaan tenaga pendidik profesional yang memahami kebutuhan khusus menjadi syarat mutlak. Namun, peran Guru Pembimbing Khusus yang menjadi tulang punggung pembimbingan dan pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus dan guru lainnya justru mengalami dinamika peran yang kompleks, mulai dari tugas pokok hingga berubah menjadi tugas tambahan dan kemudian berubah kembali menjadi tugas pokok. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perubahan peran GPK dan implikasinya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

SEJARAH SINGKAT DAN DINAMIKA PERAN GURU PEMBIMBING KHUSUS DAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS

Era 1980-an: Guru Pembimbing Khusus sebagai Tugas Pokok

Pada masa diberlakukannya kebijakan pendidikan terpadu berdasarkan Permendikbud Nomor 002/U/1986 pemerintah pusat mengangkat Guru Pembimbing Khusus. Berdasarkan peraturan tersebur Guru Pembimbing Khusus ialah guru yang bertugas di satuan pendidikan umum, memberikan bimbingan dan pelayanan kepada anak cacat (penyandang disabilitas) yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan terpadu. Penempatan ini bukanlah tugas tambahan, melainkan posisi fungsional yang berdiri sendiri sebagai bagian integral dalam satuan pendidikan. Pada saat dilaksanakannya program pendidikan terpadu, kualifikasi akademik Guru Pembimbing Khusus yang bertugas di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan terpadu serendah-rendahnya lulusan Satuan pendidikan Guru Pendidikan Luar Biasa atau yang sederajat dan sejenis. Sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan peningkatan kompetensi saat ini kualifikasi akademik guru adalah S1/D-4.

PP    Nomor 74 Tahun 2008 dan PP Nomor 19 Tahun 2017: GPK sebagai Tugas Tambahan

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada tahun 2003 keluar Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Nomor: 380/C.C6/MN/2003 tentang Pendidikan Inklusif yang intinya adalah agar setiap kabupaten/kota menentukan, memfasilitasi, dan membina satuan pendidikan perintis pendidikan inklusif yang terdiri atas:

1.   SD 1 (satu) satuan pendidikan

2.   SLTP (SMP) 1 (satu) satuan pendidikan

3.   SMU (SMA) 1 (satu) satuan pendidikan

4.   SMK 1 (satu) satuan pendidikan.

Bergesernya arah kebijakan ke pendidikan inklusif tanpa didukung penguatan struktural pada level satuan pendidikan umum/kejuruan menyebabkan Guru Pembimbing Khusus ditugaskan/dipindahkan ke SLB.

Pada tahun 2005 terbit PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Sekarang diganti dengan PP Nomor 57 Tahun 2021). Pasal 41 PP Nomor 19 Tahun 2005 mengamantkan pentingnya guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif: “Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.” Kebijakan ini diperkuat dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.”

Melalui PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, guru pembimbing khusus diatur sebagai tugas tambahan bagi guru kelas atau guru mata pelajaran. Dalam implementasinya, guru tetap harus menjalankan tugas pokok selama minimal 6 jam pelajaran (JP), baru kemudian melaksanakan tugas pembimbingan/pendampingan. Kebijakan tugas tambahan berubah dengan terbitnya PP Nomor 19 Tahun 2017 sebagai perubahan dari PP Nomor 74 Tahun 2008 tersebut sehingga pelaksaan tugas pokok paling sedikit 18 JP jadi pelaksnaan tugas tambahan diekuivalensi 6 JP.

Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 menyatakan bahwa guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus harus oleh guru yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan khusus. Menyusul, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 memberi legitimasi kepada guru pendidikan khusus untuk diangkat di satuan pendidikan umum (TK hingga SMK), dengan tugas pokok sebagai guru kelas atau mata pelajaran, kemudian diberi tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus. Namun, hanya sebagian kecil dari guru pendidikan khusus yang berhasil ditempatkan di satuan pendidikan reguler. Hal ini mendorong Ditjen GTK untuk mengadakan bimbingan teknis (bimtek) guna memenuhi kebutuhan GPK melalui bimbingan teknis pemenuhan guru pembimbing khusus.

Perlu adanya guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan umum dan kejuruan telah diatur pula pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Begitu pula pada Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan telah diatur perlu adanya guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas di SD, SMP, SMA, dan SMK sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (3) huruf c, Pasal 24 ayat (2) huruf c, Pasal 26 ayat (2) huruf c, dan Pasal 27 ayat (2) huruf c.

Arah Baru: Guru Pendidikan Khusus sebagai Tugas Pokok di ULD

Dasar Hukum Baru: UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Ketiga regulasi tersebut memberi arah baru dengan mendefinisikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai satuan administrasi pangkal (satminkal) guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus merupakan guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 maka ketentuan mengenai Peserta Didik yang memiliki kelainan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam konteks ini, Guru Pendidikan Khusus bukan lagi hanya sebagai pelaksana tugas tambahan tetapi menjadi tugas pokok. Guru pendidikan khusus mempunyai tugas: a. memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau b. membimbing atau mendampingi guru lainnya dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah telah diubah dengan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Namun ternyata pengaturan pemenuhan beban kerja Guru Pendidikan Khusus pada Perrmendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024 belum mengakomodasi keberadaan Guru Pendidikan Khusus yang ditugaskan di ULD sebagai satuan administrasi pangkal. Masih muncul pengaturan tugas tambahan guru sebagai pembimbing khusus. Mungkin hal ini karena amanat pada peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Perubahannya PP Nomor 19 Thun 2017 mengatur tugas tambahan guru sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Untuk itu seyogyanya amanat Pasal 5 ayat (3) huruf b PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak yaitu: “penyediaan guru pendidikan khusus pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas”, dan Pasal 10 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, yaitu: “Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditugskan pada Unit Layanan Disabilitas sebagai satuan administrasi pangkal.”

Formasi kebutuhan guru pendidikan khusus di ULD telah diatur melalui Kepmendikbudristek Nomor 234/O/2024 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, dan Jabatan Fungsional Penilik. Dijelaskan pada peraturan tersebut bahwa rasio layanan Guru Pendidikan Khusus (GPK) di ULD ditetapkan 1 GPK : 5 Peserta Didik Penyandang Disabilitas sd 1 GPK: 15 Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Penentuan rasio layanan tersebut berdasarkan kebijakan dari PPK dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik daerahnya.

Berikutnya dalam upaya memberi kejelasan penyediaan dan penugasan guru pendidikan khusus pada ULD telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor M.699/B.B1/GT.01.02/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Dan Penugasan Guru Pendidikan Khusus Pada Unit Layanan Disabilitas.

Peningkatan Kapasitas: Pendidikan/Pelatihan Berjenjang Pendidikan Inklusif

Komptensi khusus dalam memberikan layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Tahun 2024 melalui PDM 12 Ditjen PAUD Dikdasmen menginisiasi pendidikan berjenjang pendidikan inklusif dan dilanjutkan oleh Ditjen GTK, dalam bentuk pelatihan berjenjang pendidikan inklusif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta untuk memenuhi kebutuhan guru yang memiliki kompetensi pendidikan khusus yang bertugas di ULD. Ini mencerminkan transformasi besar terhadap pengakuan keprofesian guru pendidikan khusus sebagai aktor utama pendidikan inklusif.

Tantangan Implementasi

1. Keterbatasan Formasi dan Upayanya

Sejak adanya kebijakan pengangkatan guru pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum/kejuruan memberikan peluang besar dalam upaya mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Namun Penempatan guru pendidikan khusus di satuan pendidikan umum/kejuruan yang sudah dilakukan masih terbatas jumlahnya. Guru pendidikan khusus yang sekarang bertugas di satuan pendidikan umum dan kejuruan menjadi potensi besar untuk menguatkan ULD. Pada Pasal 42 Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 menyebutkan bahwa: “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah wajib mengalihkan guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang masih bertugas pada Satuan Pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun.” Peraturan ini berlaku mulai tahun 2023, semoga tiga tahun ke depan yaitu tahun 2026 sudah dapat terealisasikan.

Untuk memenhi keterbatasan formasi ini Direktorat Guru Dikmen dan Diksus Ditjen GTK telah mensain upaya pemenuhan Guru Pendidikan Khusus yaitu melalui: (1) mutasi/pemerataan guru ASN; (2) Pemerataan GPK melalui rekrutmen ASN PPK; (3) Pelatihan GPK; (4) PPG dengan penambahan masa studi magang; dan (5) Akselerasi Gelar Sarjana Tambahan. (Sumber: Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Ditjen GTK Kemendikdasmen Tahun 2025).

Desain upaya pemenuhan guru pendidikan khusus yang digagas oleh Direktorat Guru Dikmen dan Diksus sungguh luar biasa semoga dapat terealisasi dalam upaya mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesoia. Perlu dukungan semua pihak agar hasilnya optimal.

2. Kelembagaan ULD

Unit Layanan Disabilitas (ULD) didefinisikan sebagai unit layanan yang memberikan dukungan terhadap layanan pendidikan yang mengakomodasi peserta didik penyandang disabilitas. Di beberapa daerah, telah diinisiasi pembentukan ULD yang berfungsi mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pada bulan Juli Tahun 2024, Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen telah menerbitkan Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan Layanan pada Unit Layanan Disabilitas untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Atas upaya Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, BBPMP/BPMP se Indonesia, dan pihak lainnya yang terlibat, sejak terbitnya Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 teus menerus mengadakan kegiatan diskusi kelompok terpumpun, sosialsiasi, bimbingan teknis, dana kegiatan lainnya terkait pembentukan dan pelaksanaan layanan ULD. Pada tahun 2024 ULD sudah banyak dibentuk di daerah provinsi dan kabupaten/kota, dari 38 provinsi 31 provinsi sudah membentuk ULD (82%) dan 514 kabupaten/kota sudah membentuk 453 ULD (88%) (Sumber: PDM-12 September 2024). ULD sebagai satminkal yang memungkinkan penugasan guru pendidikan khusus secara formal di ULD belum optimal hal ini karena sistem pendataan kementerian yang belum mengakomodasi keberadaan guru pendidikan khusus yang ditugaskan di ULD sebagai satuan administrasi pangkal. Padahal pemerintah daerah yang sudah memiliki guru pendidikan khusus ingin segera mengalihkan guru pendidikan yang sudah ada di satuan pendidikan ke ULD.

3. Pengawasan dan Evaluasi dalam Upaya Mencari Solusi

Masih dirasakan adanya keterbatasan sistem pemantauan atau monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus di Unit Layanan Disabilitas (ULD). Ketika ditemui kendala dalam pemenuhan kebutuhan tersebut belum terealisasi sesuai harapan Dinas Pendidikan/ULD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, maka perlu dilakukan upaya yang lebih serius serta koordinasi lintas sektor dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dan terstruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan dapat lebih proaktif dan responsif dalam mendukung ketersediaan guru pendidikan khusus di ULD.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Transformasi dari guru pembimbing khusus sebagai tugas tambahan menuju guru pendidikan khusus sebagai tugas pokok mencerminkan kemajuan dalam desain kebijakan pendidikan inklusif. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada:

1.     Optimalisasi rekrutmen guru pendidikan khusus sesuai formasi ULD.

2.     Penguatan kapasitas melalui pelatihan berjenjang pendidikan inklusif

3.     Penataan regulasi operasional yang konsisten antar level pemerintahan.

4.     Penataan sistem pendataan kementerian yang mengakomodasi guru pendidikan khsus di ULD

5.     Pemantauan berkelanjutan terhadap dampak kehadiran guru pendidikan

khusus terhadap layanan pendidikan inklusif.

Kehadiran guru pendidikan khusus sebagai tugas pokok di ULD harus terus diperjuangkan agar prinsip tidak ada anak yang tertinggal (no child left behind) dapat benar-benar terwujud dalam sistem pendidikan nasional.

Daftar Pustaka

Dokumen PDM 12 Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Dokumen Direktorat Guru Dikmen dan Diksus Ditjen GTK Kepmendikbudristek Nomor 234/O/2024 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023

PP   Nomor 13 Tahun 2020 Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 UU Nomor 20 Tahun 2003

UU Nomor 8 Tahun 2016

PELITA SUNYI DI ULD

Di sudut sunyi ruang kelas sederhana,

Ia hadir tanpa sorak, tanpa tanya.

Langkahnya lembut, suaranya hangat,

Namun ilmunya teguh, semangatnya kuat.

Di balik lensa yang jarang menoleh,

Ia memandang anak-anak dengan kasih yang jernih.

Tak menuntut sempurna, tak meminta seragam,

Ia rangkul semua, dengan hati yang lapang.

Ia bukan hanya pengajar huruf dan angka, Tapi penjaga mimpi, penyala asa.

Di Unit Layanan Disabilitas ia berdiri, Menjembatani harapan dan realitas yang sunyi.

Tangannya bukan hanya menulis di papan,

Namun menuntun jemari kecil untuk berani berjalan.

Suara lirihnya bukan sekadar arahan,

Namun bisikan kekuatan: “Kau bisa, kawan.”

Meski jalannya tertatih oleh sistem yang belum utuh,

Ia tetap mendidik dengan hati yang penuh.

Tak gentar pada batas, tak surut oleh stigma,

Ia adalah pendidik sejati, penjaga cahaya bangsa.

Wahai Guru Pendidikan Khusus, engkau pelita,

Di lorong-lorong dunia yang sering tak terbaca.

ULD adalah ladangmu yang hening namun mulia,

Tempat kau tanam cinta, sabar, dan do’a.

Bandung, 21 Mei 2025