Penulis: Muhamad Alwi, M.Tr. Pi

Muhamad Alwi, M.Tr. Pi
Oleh Muhamad
Alwi, M.Tr. Pi
(Kepala SMKN
1 Sukanagara/KACI/Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI)
Indonesia
sebagai salah satu negara yang oleh Allah SWT diberikan keberkahan dengan
memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tidak hanya kekayaan alam yang
melimpah akan tetapi juga memiliki kualitas sumber daya manusia yang
berkualitas. Sebagai salah satu negara yang memiliki angkatan kerja terbanyak
ke-4 di dunia. Berdasarkan riset BPS bulan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja
Indonesia mencapai 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus
2020 dan akan terus bertambah sekitar 70% akibat bonus demografi usia produktif
hingga tahun 2030. Sementara jumlah penduduk Indonesia yang memasuki usia kerja
dan telah bekerja data BPS hingga bulan Agustus 2021 sebesar 131,05 juta orang,
kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada kenaikan sekitar 2,60 juta
orang.
Untuk itu
pemerintah terus berupaya agar angkatan kerja Indonesia nantinya harus menjadi
manusia yang betul-betul produktif dan berguna untuk memajukan bangsa ini.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejak awal pendiriannya dimaksud sebagai salah
satu lembaga yang mempersiapkan lulusannya untuk siap kerja atau mampu
menciptakan usaha sendiri sebagai seorang wirausaha. Pada zaman Belanda sudah
terdapat beberapa model sekolah yang dikembangkan oleh kolonial Belanda di Indonesia
sebagai cikal bakal lahirnya sekolah menengah kejuruan. Sekolah yang dibuat
oleh pihak Belanda pada saat itu memiliki beberapa corak, yaitu terdiri dari
corak kewanitaan, sekolah teknik, sekolah pertanian.
Walau sempat ditutup setelah Indonesia dikuasai oleh Jepang, beberapa sekolah sempat dibuka kembali yaitu Sekolah Pertukangan (Ambachts School dan Ambachts Leergang) di samping Sekolah Teknik Menengah (STM). Sebuah STM dibuka oleh Balaikota Bandung (Bandung Sichoo) bertempat di STM Ciroyom sekarang (dikutip dari Buku SMK Dari Masa ke Masa yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015). Kemudian sejak awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia menunjukkan dengan jelas kesadaran akan besarnya masalah pengembangan tenaga terlatih dan berusaha mencari solusinya melalui pendidikan. Tujuan utama agar dapat memberikaan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi kehidupan mereka setelah dewasa. Walau saat ini belum menjadi pemikiran tentang perlunya pengetahuan dan keterampilan akan dapat menunjang pembangunan nasional.
Sejak zaman pemeritahan Orde Baru dimulai dari Pelita I sudah mulai
banyak berdiri Sekolah Teknik Menengah (STM). Akan tetapi belum memikirkan
tujuan dan arah yang diharapkan dari lulusannya. Baru pada Pelita II
pengembagan pendidikan kejuruan sudah mulai diarahkan sebagai salah satu faktor
pendukung pembangunan ekonomi dengan menambah fasiltas-fasilitas pelatihan yang
terfokuskan untuk meningkatkan keterampilan. Pada masa pelita III dengan
memasuki tahap industrialisasi, mulailah pemerintah memikirkan untuk terus
meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dengan meningkatkan kebutuhan guru-guru
kejuruan serta kemampuan kompetensinya, karena memang pada saat itu profesi
guru kejuruan masih kurang menarik, karena gaji guru yang sangat kecil,
sehingga kebanyakan dari mereka yang memiliki ketrampilan sesuai yang
dibutuhkan oleh sekolah kejuruan bekerja pada dunia usaha atau industri yang
gajinya lebih besar.
Hal lain
yang belum menjadi perhatian pemerintah pada saat itu adalah peningkatan
kemampuan guru kejuruan untuk menjadi seorang guru yag profesional sesuai
tuntutan dunia kerja. Mutu tenaga pengajar yang masih rendah, serta sikap
mental para gurunya juga masih rendah, karena masih banyak bidang spesialisasi
guru kejuruan yang belum ada program pendidikannya di LPTK untuk memenuhi
kebutuhan guru sesuai bidang spesialisasi yang ada di SMK pada saat itu. Dan
juga adanya anggapan pada saat itu untuk menjadi guru hanya sebagai alternatif
agar bisa bekerja, karena mereka tidak diterima pada dunia industri. Sehingga
permasalahan pembinaan peningkatan kualifikasi kemampuan guru kejuruan belum
menjadi solusi untuk memperbaiki mutu pendidikan di SMK.
Hingga pada
tahun 1979 pemerintah mengadakan program terpadu untuk menyiapkan guru kejuruan
yang memiliki kualifikasi Diploma III, melalui LPTK dan Lembaga Pengembangan
Penataran Guru seperti PPPG Tekonologi(TTUC) di Bandung dan PPPG Kejuruan
(VTUC) di Jakarta yang akhirnya menjadi Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan.
Selain meningkatakan kemampuan dan memenuhi kebutuhan guru kejuruan, pemerintah
juga dari pelita I-III terus melakukan perbaikan-perbaikan tentang Kurikulum
yang digunakan di sekolah menengah kejuruan, dimulai tahun 1976/1977 kurikulum
SMK rumusan hasil lulusannya untuk memenuhi kebutuhan Industri, kegiatan
pembejaran umum dan praktek pada saat itu 20% untuk umum dan 80% untuk
pembelajaran praktik, sehingga lulusan SMK pada saat itu akhirnya banyak
terserap ke dunia industri.
Pada tahun
1981 Direktorat Dikmenjur mulai melakukan pengkajian terhadap kesesuaian
kurikulum yang digunakan oleh SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, untuk
mempersiapkan lulusan SMK memasuki masa pelita IV dan V. Sehingga pada tahun
1984 lahir kurikulum baru dimana untuk SMK ada program inti dan program
pilihan, dimana prorgam inti dan pilihan 70% : 30%. Dan pada saat itu sudah
mulai ada istilah, kelompok, rumpun dan program studi dan mulai adanya
pembinaan bimbingan karir di SMK, serta lulusan SMK dapat melanjutkan perguruan
tinggi. Kemudian Pemerintah pada pelita IV mulai terus berupaya untuk
meningkatkan mutu pendidikan kejuruan, dengan terus menambah fasilitas sarana
prasarana, tenaga pendidik sehingga jumlah siswa yang mendaftar melanjutkan
pendidikan di sekolah menengah kejuruan terus meningkat dengan pesat. Pada
pelita V mulai ada program ikatan kerjasama dengan luar negeri, dunia
usaha/industri dalam negeri untuk menerima lulusan SMK.
Memasuki
pelita VI, walau sudah banyak melakukan perubahan positif akan tetapi masih
banyak kendala yang dihadapi untuk mempersiapkan agar lulusan SMK mampu
menghadapi era globalisasi, perdagangan bebas dan perkembangan teknologi
informasi yang terus meningkat, hal ini juga mempengaruhi
sistem pendidikan kejuruan, dimana sistem pendidikan kejruuan harus mampu
menghadapi segala perubahan dengan handal/tangguh (reliable), luwes (flexble),
adaftif dan antisipatif. Pemerintah juga melakukan perbaikan kurikulum dengan
adanya kurikulum 1994 yang pelaksanaanya sebanarnya juga belium sesuai dengan
kebutuhan penerima lulusan SMK, karena pada kurikulum ini masih terfokus pada
pencapaian hasil mata pelajaran belum terfokus pada pencapaian kompetensi yang
diharapankan oleh dunia usaha/industri. Pada tahun 1996 terjadi implementasi
perubahan kurikulum yang mengarahkan kebijakan “Link & Match” dimana pogram-program pendidikan kejuruan dan
hasil yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Hingga tahun
2000 melalui Direktorat Pembinaan SMK, pendidikan sekolah menengah kejuruan
terus dilakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan keterampilan siswa SMK,
dimana kegiatan-kegiatan praktek mulai dilakukan seperti halnya di industri
dengan melakukan pembuatan dan perakitan peralatan praktek sendiri sesuai
dengan kompetensi keahlian siswa yang relevan, antara lain pada bidang
teknologi, pertanian dan manufaktur. SMK mulai diarahkan untuk membuka
unit-unit produksi sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolahnya
sebagai inkubator bisnis untuk menumbuhkan jiwa wirausaha bagi peserta didik
dan juga mulai memperkuat tata kelola SMK melalui penerapan sistem manajemen
mutu berbasis ISO 9001:2008. Dan terus mempersiapkan lulusan SMK agar mampu
memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015 dan menghadapi
perdagangan bebas untuk kawasan Asia Pasifik (APEC) dalam mempersiapkan lulusan
yang memiliki kompetensi tenaga kerja yang mampu bersaing di pasar bebas.
Hingga tahun
2016 melalui Intrusksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengintruksikan seluruh perangkat
pemerintah yang mengurusi SMK di seluruh Indonesia agar melakukan perombakan
sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dengan memperhatikan permintaan pasar.
Salah satu yang menjadi perhatian khusus dalam Inpres tersebut, yaitu melakukan
revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia yang sudah memasuki era revolusi
industri ke-4 yang syarat dengan pemanfaatan teknologi. SMK seharusnya mampu
menghasilkan SDM yang siap pakai di dunia usaha dan dunia industri serta dunia
kerja (DUDIKA) melalui program link and
match yaitu bagaimana memberikan bekal kepada lulusan SMK tentang etika
kerja di industri, motivasi, penguasaan kompetensi, siap berkompetisi. SMK juga
diharapkan mampu memanfaatkan kearifan lokal dengan mengembangkan sumberdaya
yang ada di daerahnya. Serta lulusan SMK diharapkan memiliki sertifikat
keahlian yang diakui oleh dunia usaha/industri. Serta terus meningkatkan sarana
prasarana SMK yang sesuai dengan DUDIKA.
Berbagai
program peningkatan mutu SMK terus dilakukan dengan melakukan berbagai program
bantuan SMK RSBI, SMK Rujukan, SMK Revitalisai, SMK Center of Excellence (CoE)
dan Tahun 2021 kembali berubah menjadi SMK Pusat keunggulan. Menurut Direktur
Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Wikan bahwa SMK Pusat keunggulan merupakan
kelanjutan dari program sebelumnya, yakni SMK Center of Excellence (CoE) dan Revitalisasi SMK, dimana ada
satu aspek yang belum selesai adalah kampus pendamping. Sehingga Inilah yang
menjadi pembeda dengan SMK CoE dengan
SMK PK. Program SMK CoE yang menyertakan pelatihan kepala sekolah dan guru
kejuruan ini memiliki 4 sektor prioritas utama, yakni pemesinan dan konstruksi,
ekonomi kreatif, hospitality, care services, serta prioritas lain (kerja sama
luar negeri). Selain harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga, kemampuan SDM (kapasitas kepala sekolah dan guru yang
bersertifikat) turut menjadi salah satu kriteria seleksi pada program ini.
Sedangkan
program bantuan SMK Pusat Keunggulan yang bakal digulirkan sejak tahun 2021
berfokus pada pengembangan Sumberdaya Manusia SMK dengan paradigma baru yang
terintegrasi untuk bisa mengimbas ke sekolah lain dengan insentif bantuan fisik
dan nonfisik. Selain itu, program ini juga menyertakan pelatihan kepala
sekolah, guru kejuruan, kurikulum via pembelajaran dengan paradigma baru, serta
digitalisasi sekolah. Tahun 2022 ini kembali bantuan ini diberikan untuk
meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah menengah kejuruan dengan
tetap menjadi bantuan SMK pusat keunggulan. Program SMK PK tahun 2022 masih
sama yaitu bertujuan untuk menjadikan SMK menghasilkan lulusan yang terserap di
dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang
mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta mampu menjadi rujukan bagi
SMK lainnya.
SMK-PK nantinya dapat menjadi sekolah penggerak guna mempercepat peningkatan kapasitas serta kualitas guru dan pemebelajaran siswa-siswi di SMK di seluruh Indonesia, serta mewujudkan SMK yang terselenggara dengan pengelolaan berbasis kolaborasi nyata dengan mitra dunia usaha dunia industri dunia kerja kerja secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim salah satu upaya untuk mewujudkan merdeka belajar pada pendidikan sekolah menengah kejruan dengan memberikan program bantuan SMK Pusat Keunggulan. Program ini menggunakan konsep 8+i, harapannya adanya keselarasan yang menyeluruh dan mendalam antara SMK dengan dunia kerja tidak sebatas hanya penandatanganan MoU.
Gambar
Alur Program Integrasi Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja 8+i
Mendikbud
menjelaskan bahwa 8+i Link and Match yang dimaksud sebagai berikut; Pertama, kurikulum disusun bersama
sejalan dengan penguatan aspek softskills, hardskills dan karakter kebekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja;
Kedua, pembelajaran
diupayakan berbasis proyek riil dari dunia kerja (PBL) untuk memastikan
hardskills, softskills dan karakter yang kuat;
Ketiga,
peningkatan jumlah dan peran guru/instruktur dari industri maupun pakar dari
dunia kerja. Dimana kemdikbud berharap tingkatannya dibuat secara signifikan
sampai minimal mencapai 50 jam/semester/program keahlian;
Keempat, praktik
kerja lapangan/industri minimal satu semester;
Kelima, bagi
lulusan dan bagi guru/instruktur sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan
standar dan kebutuhan dunia kerja;
Keenam, bagi guru/instruktur perlu ditekankan untuk memperbarui teknologi
melalui pelatihan secara rutin;
Ketujuh, diadakan
riset terapan yang mendukung teaching factory berdasarkan kasus atau kebutuhan;
Kedelapan, komitmen
serapan lulusan oleh dunia kerja.
Sedangkan
huruf “i” adalah berbagai kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan dengan
dunia kerja. Seperti misalnya beasiswa dan/atau ikatan dinas, donasi dalam
bentuk peralatan laboratorium dan lainnya.
Berbagai
upaya yang dilakukan oleh pemerintah dari masa ke masa adalah bagaimana
mempersiapkan sekolah menengah kejuruan betul-betul menjadi lembaga pendidikan
menengah yang bisa menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan
berkarakter baik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia
kerja. Proyeksi yang dihasilkan SMK yaitu bekerja, berwirausaha dan melanjutkan
studi. Semoga perbaikan-perbaikan yang dilakukan mampu memberikan dampak yang
signifikan bagi SMK untuk menghasilkan lulusan yang produktif, tidak hanya
menjadi pengangguran. Walau saat ini SMK dianggap sebagai jenjang pendidikan
yang menghasilkan pengangguran, dengan berbagai upaya yang dilakukan dan
pelaksana program di satuan pendidikan mampu menerapkan dengan baik, maka
hasilnya nantinya akan memberikan dampak pada tahun 2030 SMK bisa menghasilkan
angkatan kerja produktif yang mampu bersaing dan menjadi manusia-manusia yang
unggul.
SMK Bisa!!! .....
Vokasi Kuat
Menguatkan Indonesia
SMK Juara
....