TRANSFORMASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Penulis: Muhamad Alwi, M.Tr. Pi

Dibaca: 443 kali

Muhamad Alwi, M.Tr. Pi

Oleh Muhamad Alwi, M.Tr. Pi

(Kepala SMKN 1 Sukanagara/KACI/Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI)

 

Indonesia sebagai salah satu negara yang oleh Allah SWT diberikan keberkahan dengan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tidak hanya kekayaan alam yang melimpah akan tetapi juga memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai salah satu negara yang memiliki angkatan kerja terbanyak ke-4 di dunia. Berdasarkan riset BPS bulan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus 2020 dan akan terus bertambah sekitar 70% akibat bonus demografi usia produktif hingga tahun 2030. Sementara jumlah penduduk Indonesia yang memasuki usia kerja dan telah bekerja data BPS hingga bulan Agustus 2021 sebesar 131,05 juta orang, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada kenaikan sekitar 2,60 juta orang.

Untuk itu pemerintah terus berupaya agar angkatan kerja Indonesia nantinya harus menjadi manusia yang betul-betul produktif dan berguna untuk memajukan bangsa ini. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejak awal pendiriannya dimaksud sebagai salah satu lembaga yang mempersiapkan lulusannya untuk siap kerja atau mampu menciptakan usaha sendiri sebagai seorang wirausaha. Pada zaman Belanda sudah terdapat beberapa model sekolah yang dikembangkan oleh kolonial Belanda di Indonesia sebagai cikal bakal lahirnya sekolah menengah kejuruan. Sekolah yang dibuat oleh pihak Belanda pada saat itu memiliki beberapa corak, yaitu terdiri dari corak kewanitaan, sekolah teknik, sekolah pertanian.

Walau sempat ditutup setelah Indonesia dikuasai oleh Jepang, beberapa sekolah sempat dibuka kembali yaitu Sekolah Pertukangan (Ambachts School dan Ambachts Leergang) di samping Sekolah Teknik Menengah (STM). Sebuah STM dibuka oleh Balaikota Bandung (Bandung Sichoo) bertempat di STM Ciroyom sekarang (dikutip dari Buku SMK Dari Masa ke Masa yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015). Kemudian sejak awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia menunjukkan dengan jelas kesadaran akan besarnya masalah pengembangan tenaga terlatih dan berusaha mencari solusinya melalui pendidikan. Tujuan utama agar dapat memberikaan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi kehidupan mereka setelah dewasa. Walau saat ini belum menjadi pemikiran tentang perlunya pengetahuan dan keterampilan akan dapat menunjang pembangunan nasional.

Sejak zaman pemeritahan Orde Baru dimulai dari Pelita I sudah mulai banyak berdiri Sekolah Teknik Menengah (STM). Akan tetapi belum memikirkan tujuan dan arah yang diharapkan dari lulusannya. Baru pada Pelita II pengembagan pendidikan kejuruan sudah mulai diarahkan sebagai salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi dengan menambah fasiltas-fasilitas pelatihan yang terfokuskan untuk meningkatkan keterampilan. Pada masa pelita III dengan memasuki tahap industrialisasi, mulailah pemerintah memikirkan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dengan meningkatkan kebutuhan guru-guru kejuruan serta kemampuan kompetensinya, karena memang pada saat itu profesi guru kejuruan masih kurang menarik, karena gaji guru yang sangat kecil, sehingga kebanyakan dari mereka yang memiliki ketrampilan sesuai yang dibutuhkan oleh sekolah kejuruan bekerja pada dunia usaha atau industri yang gajinya lebih besar.

Hal lain yang belum menjadi perhatian pemerintah pada saat itu adalah peningkatan kemampuan guru kejuruan untuk menjadi seorang guru yag profesional sesuai tuntutan dunia kerja. Mutu tenaga pengajar yang masih rendah, serta sikap mental para gurunya juga masih rendah, karena masih banyak bidang spesialisasi guru kejuruan yang belum ada program pendidikannya di LPTK untuk memenuhi kebutuhan guru sesuai bidang spesialisasi yang ada di SMK pada saat itu. Dan juga adanya anggapan pada saat itu untuk menjadi guru hanya sebagai alternatif agar bisa bekerja, karena mereka tidak diterima pada dunia industri. Sehingga permasalahan pembinaan peningkatan kualifikasi kemampuan guru kejuruan belum menjadi solusi untuk memperbaiki mutu pendidikan di SMK.

Hingga pada tahun 1979 pemerintah mengadakan program terpadu untuk menyiapkan guru kejuruan yang memiliki kualifikasi Diploma III, melalui LPTK dan Lembaga Pengembangan Penataran Guru seperti PPPG Tekonologi(TTUC) di Bandung dan PPPG Kejuruan (VTUC) di Jakarta yang akhirnya menjadi Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan. Selain meningkatakan kemampuan dan memenuhi kebutuhan guru kejuruan, pemerintah juga dari pelita I-III terus melakukan perbaikan-perbaikan tentang Kurikulum yang digunakan di sekolah menengah kejuruan, dimulai tahun 1976/1977 kurikulum SMK rumusan hasil lulusannya untuk memenuhi kebutuhan Industri, kegiatan pembejaran umum dan praktek pada saat itu 20% untuk umum dan 80% untuk pembelajaran praktik, sehingga lulusan SMK pada saat itu akhirnya banyak terserap ke dunia industri.

Pada tahun 1981 Direktorat Dikmenjur mulai melakukan pengkajian terhadap kesesuaian kurikulum yang digunakan oleh SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, untuk mempersiapkan lulusan SMK memasuki masa pelita IV dan V. Sehingga pada tahun 1984 lahir kurikulum baru dimana untuk SMK ada program inti dan program pilihan, dimana prorgam inti dan pilihan 70% : 30%. Dan pada saat itu sudah mulai ada istilah, kelompok, rumpun dan program studi dan mulai adanya pembinaan bimbingan karir di SMK, serta lulusan SMK dapat melanjutkan perguruan tinggi. Kemudian Pemerintah pada pelita IV mulai terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan, dengan terus menambah fasilitas sarana prasarana, tenaga pendidik sehingga jumlah siswa yang mendaftar melanjutkan pendidikan di sekolah menengah kejuruan terus meningkat dengan pesat. Pada pelita V mulai ada program ikatan kerjasama dengan luar negeri, dunia usaha/industri dalam negeri untuk menerima lulusan SMK.

Memasuki pelita VI, walau sudah banyak melakukan perubahan positif akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi untuk mempersiapkan agar lulusan SMK mampu menghadapi era globalisasi, perdagangan bebas dan perkembangan teknologi informasi yang terus meningkat, hal ini juga mempengaruhi sistem pendidikan kejuruan, dimana sistem pendidikan kejruuan harus mampu menghadapi segala perubahan dengan handal/tangguh (reliable), luwes (flexble), adaftif dan antisipatif. Pemerintah juga melakukan perbaikan kurikulum dengan adanya kurikulum 1994 yang pelaksanaanya sebanarnya juga belium sesuai dengan kebutuhan penerima lulusan SMK, karena pada kurikulum ini masih terfokus pada pencapaian hasil mata pelajaran belum terfokus pada pencapaian kompetensi yang diharapankan oleh dunia usaha/industri. Pada tahun 1996 terjadi implementasi perubahan kurikulum yang mengarahkan kebijakan “Link & Match” dimana pogram-program pendidikan kejuruan dan hasil yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Hingga tahun 2000 melalui Direktorat Pembinaan SMK, pendidikan sekolah menengah kejuruan terus dilakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan keterampilan siswa SMK, dimana kegiatan-kegiatan praktek mulai dilakukan seperti halnya di industri dengan melakukan pembuatan dan perakitan peralatan praktek sendiri sesuai dengan kompetensi keahlian siswa yang relevan, antara lain pada bidang teknologi, pertanian dan manufaktur. SMK mulai diarahkan untuk membuka unit-unit produksi sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolahnya sebagai inkubator bisnis untuk menumbuhkan jiwa wirausaha bagi peserta didik dan juga mulai memperkuat tata kelola SMK melalui penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008. Dan terus mempersiapkan lulusan SMK agar mampu memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015 dan menghadapi perdagangan bebas untuk kawasan Asia Pasifik (APEC) dalam mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi tenaga kerja yang mampu bersaing di pasar bebas.

Hingga tahun 2016 melalui Intrusksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengintruksikan seluruh perangkat pemerintah yang mengurusi SMK di seluruh Indonesia agar melakukan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dengan memperhatikan permintaan pasar. Salah satu yang menjadi perhatian khusus dalam Inpres tersebut, yaitu melakukan revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia yang sudah memasuki era revolusi industri ke-4 yang syarat dengan pemanfaatan teknologi. SMK seharusnya mampu menghasilkan SDM yang siap pakai di dunia usaha dan dunia industri serta dunia kerja (DUDIKA) melalui program link and match yaitu bagaimana memberikan bekal kepada lulusan SMK tentang etika kerja di industri, motivasi, penguasaan kompetensi, siap berkompetisi. SMK juga diharapkan mampu memanfaatkan kearifan lokal dengan mengembangkan sumberdaya yang ada di daerahnya. Serta lulusan SMK diharapkan memiliki sertifikat keahlian yang diakui oleh dunia usaha/industri. Serta terus meningkatkan sarana prasarana SMK yang sesuai dengan DUDIKA.

Berbagai program peningkatan mutu SMK terus dilakukan dengan melakukan berbagai program bantuan SMK RSBI, SMK Rujukan, SMK Revitalisai, SMK Center of Excellence (CoE) dan Tahun 2021 kembali berubah menjadi SMK Pusat keunggulan. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Wikan bahwa SMK Pusat keunggulan merupakan kelanjutan dari program sebelumnya, yakni SMK Center of Excellence (CoE) dan Revitalisasi SMK, dimana ada satu aspek yang belum selesai adalah kampus pendamping. Sehingga Inilah yang menjadi pembeda dengan SMK CoE dengan SMK PK. Program SMK CoE yang menyertakan pelatihan kepala sekolah dan guru kejuruan ini memiliki 4 sektor prioritas utama, yakni pemesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality, care services, serta prioritas lain (kerja sama luar negeri). Selain harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga, kemampuan SDM (kapasitas kepala sekolah dan guru yang bersertifikat) turut menjadi salah satu kriteria seleksi pada program ini.

Sedangkan program bantuan SMK Pusat Keunggulan yang bakal digulirkan sejak tahun 2021 berfokus pada pengembangan Sumberdaya Manusia SMK dengan paradigma baru yang terintegrasi untuk bisa mengimbas ke sekolah lain dengan insentif bantuan fisik dan nonfisik. Selain itu, program ini juga menyertakan pelatihan kepala sekolah, guru kejuruan, kurikulum via pembelajaran dengan paradigma baru, serta digitalisasi sekolah. Tahun 2022 ini kembali bantuan ini diberikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah menengah kejuruan dengan tetap menjadi bantuan SMK pusat keunggulan. Program SMK PK tahun 2022 masih sama yaitu bertujuan untuk menjadikan SMK menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta mampu menjadi rujukan bagi SMK lainnya.

SMK-PK nantinya dapat menjadi sekolah penggerak guna mempercepat peningkatan kapasitas serta kualitas guru dan pemebelajaran siswa-siswi di SMK di seluruh Indonesia, serta mewujudkan SMK yang terselenggara dengan pengelolaan berbasis kolaborasi nyata dengan mitra dunia usaha dunia industri dunia kerja kerja secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim salah satu upaya untuk mewujudkan merdeka belajar pada pendidikan sekolah menengah kejruan dengan memberikan program bantuan SMK Pusat Keunggulan. Program ini menggunakan konsep 8+i, harapannya adanya keselarasan yang menyeluruh dan mendalam antara SMK dengan dunia kerja tidak sebatas hanya penandatanganan MoU.

Gambar Alur Program Integrasi Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja 8+i

Mendikbud menjelaskan bahwa 8+i Link and Match yang dimaksud sebagai berikut; Pertama, kurikulum disusun bersama sejalan dengan penguatan aspek softskills, hardskills dan karakter kebekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja;

Kedua, pembelajaran diupayakan berbasis proyek riil dari dunia kerja (PBL) untuk memastikan hardskills, softskills dan karakter yang kuat;

Ketiga, peningkatan jumlah dan peran guru/instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja. Dimana kemdikbud berharap tingkatannya dibuat secara signifikan sampai minimal mencapai 50 jam/semester/program keahlian;

Keempat, praktik kerja lapangan/industri minimal satu semester;

Kelima, bagi lulusan dan bagi guru/instruktur sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja;

Keenam, bagi guru/instruktur perlu ditekankan untuk memperbarui teknologi melalui pelatihan secara rutin;

Ketujuh, diadakan riset terapan yang mendukung teaching factory berdasarkan kasus atau kebutuhan;

Kedelapan, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja.

Sedangkan huruf “i” adalah berbagai kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja. Seperti misalnya beasiswa dan/atau ikatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan laboratorium dan lainnya.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dari masa ke masa adalah bagaimana mempersiapkan sekolah menengah kejuruan betul-betul menjadi lembaga pendidikan menengah yang bisa menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan berkarakter baik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Proyeksi yang dihasilkan SMK yaitu bekerja, berwirausaha dan melanjutkan studi. Semoga perbaikan-perbaikan yang dilakukan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi SMK untuk menghasilkan lulusan yang produktif, tidak hanya menjadi pengangguran. Walau saat ini SMK dianggap sebagai jenjang pendidikan yang menghasilkan pengangguran, dengan berbagai upaya yang dilakukan dan pelaksana program di satuan pendidikan mampu menerapkan dengan baik, maka hasilnya nantinya akan memberikan dampak pada tahun 2030 SMK bisa menghasilkan angkatan kerja produktif yang mampu bersaing dan menjadi manusia-manusia yang unggul.

SMK Bisa!!! .....

Vokasi Kuat Menguatkan Indonesia

SMK Juara ....

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...