Transparansi sebagai Tanggung Jawab Negarawan dalam Meredam Polarisasi Publik

Oleh Torik Imanurdin, M.Pd.

Anggota ICMI Orda Cianjur

Polemik mengenai keaslian ijazah seorang tokoh publik tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Dalam konteks ini, pernyataan Peter F. Gontha, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia, menjadi relevan untuk disoroti. Ia menyatakan, “kalau ijazah asli, jahat sekali, karena telah membiarkan rakyat di bawah gontok-gontokan, saling hujat, saling tuding, saling lapor, bahkan ada yang dipenjara. Sebagai seorang negarawan, seharusnya diperlihatkan.” Pernyataan ini mengandung kritik moral yang tajam terhadap sikap pasif dalam menghadapi isu yang berdampak luas di masyarakat.

Argumen utama yang dapat ditarik adalah bahwa seorang pemimpin atau figur publik memiliki tanggung jawab etik untuk meredakan konflik sosial, bukan justru membiarkannya berkembang. Ketika sebuah isu sederhana seperti keaslian ijazah dapat diselesaikan dengan transparansi, namun tidak dilakukan, maka konsekuensinya adalah meningkatnya polarisasi publik. Masyarakat menjadi terpecah, energi sosial terkuras untuk perdebatan yang tidak produktif, bahkan merembet ke ranah hukum yang berujung pada kriminalisasi sebagian pihak.

Lebih jauh, dalam perspektif kenegarawanan, transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban. Seorang negarawan dituntut untuk mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau citra. Dengan memperlihatkan bukti yang sahih, polemik dapat dihentikan, kepercayaan publik dipulihkan, dan stabilitas sosial terjaga. Sebaliknya, ketidakjelasan justru membuka ruang spekulasi, memperkuat distrust, dan merusak kohesi sosial.

Dengan demikian, kritik Peter Gontha dapat dipahami sebagai seruan agar para pemimpin bertindak proaktif dan transparan. Dalam situasi di mana masyarakat sudah terlanjur terpolarisasi, langkah sederhana berupa klarifikasi terbuka bukan hanya menyelesaikan persoalan faktual, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral untuk melindungi persatuan masyarakat.