Tuhan, jauhkan bangsa ini dari adu domba

Oleh Anggi Cayanati

(Komunitas Cinta Indonesia)

Jika mengikuti alur kancah politik di Indonesia ini sekilas mengingatkan kita pada istilah devide et impera pada masa penjajahan Belanda. Karena muncul kesan politik adu domba, yang sangat efektif untuk mengacaukan, memporakporandakan, memcahbelah persatuan sehingga perjuangan anak-anak bangsa bisa ditaklukkan. Apapun, bagaimanapun, siapapun, tidak ada yang diuntungkan ketika berselisih dengan saudara sendiri. Dan semua karena beberapa pertikaian besar dan kecil di panggung politik bangsa ini.

Membahas dinamika konflik khususnya eskalasi konflik yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu dan kegagalan intervensi juga penanganan terhadap konflik adalah menjadi utama dalam panggung politik di negara ini. Hingar bingar, kesemerawutan serta hiruk pikuk di kancah perpolitikan yang sering membuat para mandat kekuasaan lupa atau pura-pura lupa akan ancaman yang bisa saja memupus kehidupan setiap saat, euforia dan senyuman para pemandat kekuasaan itu dirasakan penuh sensasi. Kita bisa melihat permainan pilkada bahkan struktur kesempatan politik dalam konflik keagamaan muncul demikian hebat. Pertanyaannya akan dibawa ke mana arah dan kebijakan ini? Sampai kapan masyarakat ini dibuat letih mengikuti alur ini? Bagaimana pemimpin politik mampu berperan menjaga kelestarian alam negeri ini? Akankah mampu memberikan contoh demokrasi, walaupun berbeda pandangan. Rakyat ini menaruh dan memberikan kepercayaan kepada para elit politik, pemimpin negeri ini dan khalayak perpolitikan negeri ini, untuk menjadi motor penjaga persatuan Indonesia.

Ternyata, begitu hebatnya persaingan dalam iklim pertarungan politik. Pilkada sebagai simbol penting demokrasi prosedural, harus merefleksikan politik penuh gembira. Mungkin ketegangan yang dihadirkan dalam panggung demokrasi hanya akan merusak keberagaman, keberbedaan politik sebagai fakta sosial yang sangat sulit dihindari.

Bahwa Pilkada adalah bagian dari proses politik. Maka setiap proses tentu menuju pada perbaikan hidup bangsa. Kekuasaan politik apalagi dalam demokrasi setiap orang mempunyai hak pilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Seringkali pikiran sang iblis selalu menghendaki kehancuran, salah satunya dengan adu-domba saudara sebangsa. Maka, biasanya akan memaksakan kehendaknya dan memutlakkan nafsu politiknya.

Esok di masa datang harapan bagi kita masyarakat, dalam keberagaman yang ada secara alami dan semoga dikelola dan dikembangkan untuk membangun budaya politik yang memungkinkan semua makhluk hidup tumbuh sesuai dengan ekosistem yang sehat, Indonesia untuk kita semua dan Pancasila adalah rumah kita semua. Agar harapan itu tercapai tentunya diperlukan kesadaran dan pemahaman untuk saling menghormati, saling bekerja sama, bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kondisi demikian dapat berkembang melalui budaya politik kewarganegaraan yang demokratis. Budaya politik yang dapat menumbuhkan dan merawat harapan, bukan politik yang menimbulkan ketakutan. Kita, bangsa yang besar bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila yang dijadikan sosok yang percaya diri, optimis dan penuh harapan dalam menatap masa depan sebagai bangsa yang maju, adil dan makmur. Ada keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, persamaan hak di antara warga negara, kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada warga negara, sistem perwakilan yang efektif,

Abad ini begitu banyak pakar politik, pakar pendidikan, para guru besar yang harus dihargai kontribusinya, sangat besar dalam membangun keterbukaan, pemeran demokrasi yang kini justru  memiliki peran strategis dalam membangun politik cerdas berintegritas, yang memiliki kemampuan menyampaikan pendapat/ide-ide yang cemerlang, elegan dan sarat dengan ilmu. Hal ini juga telah terbukti di dalam bentangan sejarah negeri ini di mana perannya sebagai agen perubahan.

Bicara perubahan juga berbicara mengenai transformasi dari kondisi lama ke kondisi baru, tentu saja penyesuaian perilaku adalah hal paling pokok yang dialami oleh manusia. Dalam konteks  transisi dari Orde  Baru ke demokrasi, transformasi perilaku yang paling terlihat adalah  pembatasan wewenang pemerintah dan penambahan wewenang rakyat. Tentu saja transformasi  signifikan ini membutuhkan manajemen perilaku politik yang mapan dan komprehensif. Artinya,  ada kebutuhan perilaku yang berbeda yang  harus ditampilkan rakyat sebagai pemegang  kekuasaan tertinggi negara dan Pemerintah sebagai fasilitator yang membawa kemaslahatan bagi rakyat.