TUJUH PENGAWAL MUTU EKSTERNAL JAWA BARAT

Oleh Tatang Sunendar

(Widyaiswara PPPPTK IPA)

Suksesi kepengurusan BAN SM telah berlangsung dengan terbitnya SK BAN SM No. 370/BAN-SM/SK/2022 tgl. 24 Maret 2022. Berdarkan SK tersebut telah terpilih tujuh orang yang akan melaksanakan operasional BAN SM Prov Jabar. Tujuh orang tersebut Drs. Totoh Santosa, M.M., Tata S Wirsasmita, S.Si., M.gt, Dr. Muhamad Yani, M.ScEd., Dr. Wiji, Nurudin, M.Si., Dr. Acih Aryani, M.Pd., dan Dini Irawati, M.Pd., perpaduan ideal ada unsur mantan birokarat, dosen, pengawas sekolah, widiyaisawara, dan widyaprada, kepengurusan ini lebih ramping dibanding periode sebelumnya yang terdiri dari lima belas orang. Nampaknya BAN Pusat menerapkan asas manajemen modern yaitu kepengurusan yang ramping namun kaya fungsi, lincah, dan profesional.

BAN SM Berdasarkan Pada Pasal 1 ayat (2) Permendikbud Nomor 59 dinyatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional, BAN SM memiliki fungsi 1) sebagai Pengetahuan sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/ madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan beserta indikator-indikatornya, 2) Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. 3) Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

Dalam pelaksanaan Akreditasi BAN SM menetapkan prinsip objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional dengan uraian sebagai berikut:

1. Objektif, dalam pelaksanaan penilaian akreditasi sekolah/madrasah, berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

2. Komprehensif, dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, penilaian meliputi berbagai aspek pendidikan yang bersifat menyeluruh, yang menunjukkan komponen dalam standar nasional pendidikan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan setiap sekolah/madrasah.

3. Adil, dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama, tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/madrasah dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja yang sama dan tidak diskriminatif.

4. Transparan, data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme, jadwal, sistem penilaian, dan hasil akreditasi, disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

5. Akuntabel, kegiatan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi proses maupun hasil penilaian atau keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

6. Profesional, akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Dengan demikian persiapan, pelaksanaan, dan hasil akreditasi dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Keenam prinsip tersebut merupakan acuan pengurus baru karena Provinsi Jawa Barat merupakan  wilayah yang jumlah sekolahnya paling banyak setelah Prov. Jawa Timur sehingga  tantangannya juga tidak kalah banyak juga. Namun hal tersebut bisa diatasi dengan berpijak pada fungsi dan prinsip yang sudah diurai di atas, akan tetapi masih ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti perlu ditingkatkan oleh pengurus baru, antara lain:   

Pertama meningkatkan koordinasi BAN SM dengan dinas pendidikan, kemenag kab/kota  maupun provinsi karena sebagai lembaga dekonsentrasi yang bertanggung jawab langsung ke BAN SM pusat, sedangkan sekolah maupun madrasah di bawah pengelolaan dinas pendidikan maupun kemenag, ada beberapa keuntungan jika koordinasi dengan dinas Pendidikan, kemenag optimal di antaranya mudahnya mendapatkan informasi data sekolah dan dukungan sumber daya dan sumber dana. 

Kedua keberhasilan pelaksanaan akreditasi ditopang oleh kinerja asesor. Oleh karena itu pemenuhan fisik, pesak dan paseuk asesor perlu ditingkatkan. Asesor yang sehat pesak yang cukup dan paseuk atau pemahaman tata aturan akreditasi dikuasai dengan baik maka akan menopang kinerja BSAN SM secara keseluruhan, minimal pesaknya tidak terlalu jomplang dibanding proses visitasi yang dilaksanakan oleh lembaga lain, terkhusus pemenuhan biaya perjalanan maupun penginapan.

Ketiga instrumen IASP 2020 mempunyai karakteristik khusus dibandingkan dengan instrumen sebelumnya, pola pengambilan data dengan berbasis kinerja membutuhkan teknik pengambilan data yang cermat dan teliti, maka dari itu visitasi dengan moda daring perlu dipertimbangkan, karena dengan pola daring asesor tidak mampu meggali secara utuh dan konfrehensif. Hal ini terkonfirmasi dengan adanya peristiswa sekolah yang divisitasi daring memperoleh hasil yang kurang baik karena sekolah saat menunjukkan dokumen dengan lengkap dan tidak tercover dengan baik padahal sekolah tersebut mempunyai sarana lengkap ada kolam renang, guru-guru yang berkulaitas dan menghasilkan lulusan yang baik serta mendapat apresiasi dari masyarakat. Begitu pula belum semua sekolah siap dengan sarana terkait kepemilikan sarana IT yang lengkap belum lagi masalah jaringan yang kurang baik.

Keempat perlu adanya sosialisasi IASP 2020 untuk seluruh sekolah mengingat perbedaan dibandingkan dengan instrumen sebelumnya, IASP 2020  lebih menekankan pada kinerja dengan fokus pada mutu lulusan, mutu guru, mutu siswa dan mutu manajemen. Sosialisiasi ini ditujukan untuk seluruh sekolah tidak hanya sekolah yang akan divisitasi, agar sekolah baik yang menjadi sasaran maupun bukan dapat memperoleh informasi yang lebih awal dan bisa disinergikan dengan program sekolah, program pembinaan pengawas sekolah terkait supervisi mutu. Sosiliasi ini akan bisa berhasil jika ada kerja sama dengan Dinas Pendidikan kab kota/Kemenag serta Kantor cabang Dinas Pendidikan Prov Jawa Barat.

Empat point di atas merupakan hal yang harus dipertimbangkan oleh pengurus baru, karena  upaya penjaminan mutu secara eksternal senantiasa membutuhkan perhatian khusus, apalagi dengan anggota jumlahnya anggota hanya tujuh orang di satu sisi membutuhkan soliditas dengan seluruh stakeholder. Dengan akreditasi yang mendorong peningkatan kinerja bisa diasumsikan akan melahirkan sekolah-sekolah yang berbudaya mutu sehingga menjadi sekolah unggul dari berbagai aspek. Maka slogan akreditasi yang bermutu menuju sekolah yang bermutu akan tergapai, di saat tantangan dunia pendidikan semakin kompleks dibutuhkan sinergisitas dari semua komponen termasuk BAN SM di dalamnya.

Kinerja BAN SM yang kredibel maka produk yang dihasilkan semacam rekomendasi hasil akreditasi akan menjadi rujukan bagi sekolah, dinas pendidikan kab/kota, dinas pendidikan provinsi sebagai dasar untuk penyusunan program kerja maupun bahan pembinaan sekolah. Semoga kegiatan akreditasi bukan semata kegiatan rutin tahunan, namun menjadi daya ungkit  peningkatan mutu sekolah di Jawa Barat.

Selamat bertugas semoga lancar dan sukses mengawal mutu eksternal di Jawa Barat…