TUNAS: ERA BARU PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL

Oleh Tatang Sunendar

Hari Sabtu 28 Maret 2026, menjadi tonggak penting dalam perjalanan perlindungan anak Indonesia di ruang digital. Pemerintah resmi memberlakukan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini menandai hadirnya era baru, di mana negara semakin tegas memastikan anak-anak tumbuh dalam ekosistem digital yang aman, sehat, dan berkeadilan.

Salah satu poin krusial dalam kebijakan ini adalah kewajiban bagi platform digital untuk membatasi usia pengguna minimal 16 tahun pada layanan berisiko tinggi seperti media sosial. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Di tengah derasnya arus informasi, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap paparan konten negatif, eksploitasi data, hingga kecanduan digital.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah meminta delapan platform besar, yaitu X, YouTube, Instagram, Threads, Roblox, TikTok, Bigo Live, dan Facebook, untuk menonaktifkan akun pengguna yang berusia di bawah 16 tahun. Akun-akun tersebut baru dapat diaktifkan kembali ketika pemiliknya telah memenuhi batas usia yang ditentukan.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, mengapresiasi langkah cepat beberapa platform seperti X dan Bigo Live yang menunjukkan sikap kooperatif dalam menaati regulasi ini. Sementara itu, platform lainnya juga menyatakan komitmennya, meskipun masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian teknis. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia mampu mendorong tanggung jawab global dari perusahaan digital.

Kehadiran PP TUNAS semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026, yang menjadi aturan teknis pelaksanaan di lapangan. Jika PP TUNAS memberikan kerangka besar, maka Permen ini berfungsi sebagai panduan operasional yang lebih rinci dan aplikatif bagi seluruh pihak.

Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026 mengatur mekanisme verifikasi usia yang lebih ketat, tata cara penonaktifan akun anak, kewajiban penyediaan fitur pengawasan orang tua, serta sistem pelaporan konten berbahaya yang cepat dan transparan. Dengan demikian, perlindungan anak tidak lagi bersifat imbauan, melainkan menjadi kewajiban yang terukur dan dapat diawasi.

Namun, kekuatan utama dari kebijakan TUNAS tidak hanya terletak pada regulasi, melainkan pada sinergi semua pihak, terutama sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Sekolah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter dan kecerdasan digital anak. Guru tidak hanya bertugas mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membimbing siswa agar mampu menggunakan teknologi secara bijak. Literasi digital, etika bermedia, serta kesadaran akan jejak digital harus menjadi bagian dari proses pembelajaran.

Orang tua menjadi benteng utama dalam kehidupan anak. Pendampingan yang hangat, komunikasi terbuka, serta keteladanan dalam penggunaan teknologi menjadi kunci agar anak tidak terjerumus dalam dampak negatif dunia digital.

Masyarakat pun memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan ruang digital yang sehat, dengan tidak menyebarkan konten negatif serta aktif melaporkan pelanggaran yang membahayakan anak.

Di tengah pembatasan penggunaan media sosial bagi anak, muncul pertanyaan penting: bagaimana guru tetap dapat memanfaatkan media digital dalam pembelajaran?

Di sinilah diperlukan solusi yang bijak dan adaptif. Guru dapat mengalihkan penggunaan media digital ke platform pembelajaran yang lebih aman dan ramah anak, seperti Learning Management System (LMS), aplikasi edukasi, atau platform yang memang dirancang khusus untuk pendidikan. Penggunaan media sosial umum sebaiknya digantikan dengan ruang belajar digital yang terkontrol.

Selain itu, guru dapat menerapkan prinsip  pembelajaran digital yang dilakukan dengan pendampingan aktif. Misalnya, siswa tidak dibiarkan mengakses internet secara bebas, tetapi diarahkan pada sumber belajar yang sudah diverifikasi. Guru juga dapat menyediakan materi dalam bentuk video, modul interaktif, atau simulasi digital tanpa harus melibatkan akun pribadi siswa di media sosial.

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan akun kelas atau akun sekolah , bukan akun pribadi siswa. Hal ini penting untuk menjaga keamanan data serta menghindari pelanggaran batas usia sesuai regulasi.

Guru juga perlu berkolaborasi dengan orang tua. Setiap tugas berbasis digital sebaiknya disertai informasi yang jelas kepada orang tua, sehingga mereka dapat ikut mendampingi anak di rumah. Dengan demikian, pembelajaran tetap berjalan, tetapi dalam pengawasan yang memadai.

Tidak kalah penting, guru harus menanamkan kesadaran kepada siswa bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan. Siswa perlu memahami kapan harus menggunakan teknologi dan kapan harus membatasi diri.

Jika ditelusuri lebih dalam, kehadiran PP TUNAS beserta Permen Komdigi ini bukan sekadar aturan administratif, melainkan jawaban atas realitas digital yang dihadapi anak-anak Indonesia. Hampir setengah pengguna internet adalah anak-anak dengan intensitas penggunaan yang tinggi, sehingga perlindungan menjadi sebuah keniscayaan.

Pada akhirnya, TUNAS bukan sekadar regulasi, melainkan gerakan bersama. Gerakan yang mengajak semua pihak untuk menjaga, membimbing, dan melindungi anak-anak di tengah derasnya arus digitalisasi.

Karena sejatinya, anak-anak hari ini adalah tunas masa depan bangsa. Jika dirawat dengan baik, diberi ruang yang aman, dan dibimbing dengan bijak, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai kemanusiaan………… Wallahu A'lam Bishawab.