Tunjangan Hari Raya: Persimpangan Tradisi dan Hukum serta Dampak Pengiringnya Bagi ASN Jawa Barat

Oleh Ade Munajat

Di media perpesanan beredar luas Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor: 24/PW.01.02/INSPT. Tentang Pengendalian Korupsi  dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar Lainnya. Keputusan yang ditandatangani pada 18 Maret 2025  itu akan menjadi penguat Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 26 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi, implementasi melibatkan pembentukan UPG, pelaporan wajib, dan koordinasi dengan KPK.  SE baru itu, kemungkinan akan melengkapi keputusan gubernur sebelumnya dengan penekanan khusus pada hari raya dan hari besar, sejalan dengan dinamika korupsi terkini.

SE sebagaimana dimaksud, termasuk Keputusan yang disebut di atas, berjalinkelindan dengan tradisi yang telah berurat berakar dalam masyarakat Jawa Barat. Oleh sebab itu, perlu penjernihan dan pemisahan terhadap pemberian yang murni tradisi dengan pemberian yang memiliki indikasi gratifikasi serta korupsi.

Tuntunan Tradisi: Makna dan Praktik Berbagi THR

Dalam tradisi Hari Raya, seperti Idulfitri atau Natal, berbagi menjadi simbol silaturahmi, kebersamaan, dan kepedulian. Misalnya, pemberian parsel, makanan, atau uang kepada tetangga, keluarga, atau tokoh masyarakat dianggap sebagai wujud syukur dan solidaritas.

Dalam Islam, zakat fitrah dan sedekah di Idulfitri bahkan menjadi kewajiban atau sunnah yang dianjurkan, sementara dalam budaya Kristen, pemberian hadiah Natal mencerminkan kasih dan damai.

Konteks Budaya Jawa Barat. Mere kanu leutik, nyaah kanu sangsara.  Di Jawa Barat, tradisi "ngabagi/mere" atau berbagi’ sering melibatkan pemberian kepada sesepuh, ulama, atau pejabat sebagai tanda hormat. Ini juga terlihat dalam tradisi "parsel Lebaran" atau " THR informal" kepada karyawan atau relasi. Bagi sebagian besar masyarakat, pemberian ini tidak dipandang sebagai korupsi atau gratifikasi, melainkan sebagai bentuk adat yang mengikat komunitas. Penolakan terhadap pemberian bahkan bisa dianggap tidak sopan atau melanggar norma sosial.

Tuntutan Hukum: Batasan dan Pengendalian

Definisi Gratifikasi dalam Hukum. Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas (uang, barang, fasilitas, dll.) yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. Jika tidak dilaporkan dalam 30 hari kerja, pemberian tersebut dianggap suap.

Keputusan Gubernur Jawa Barat 2025 kemungkinan mempertegas larangan ini dalam konteks Hari Raya, menyasar pemberian yang dapat memengaruhi integritas pejabat.

Batasan Praktis. Hukum membedakan pemberian yang murni tradisi (misalnya makanan dari keluarga tanpa kepentingan) dengan yang memiliki motif terselubung (misalnya uang dari kontraktor kepada pejabat untuk memuluskan proyek). Contoh: Parsel bernilai kecil dari tetangga mungkin dikecualikan, tetapi THR dari perusahaan kepada ASN bisa dianggap gratifikasi terlarang.

Tujuan Pengendalian. Hukum bertujuan mencegah penyalahgunaan tradisi untuk kepentingan pribadi atau politik. Misalnya, THR di lingkungan birokrasi, menunjukkan bagaimana tradisi bisa disalahgunakan. Tradisi berbagi di hari tersebut sering kali dimanfaatkan untuk menyamarkan pemberian yang melanggar hukum.

Persimpangan Tradisi dan Hukum

Konflik Persepsi. Masyarakat awam sering kesulitan membedakan pemberian adat dengan gratifikasi ilegal. Misalnya, memberikan amplop sebagai "ucapan terima kasih" atas pelayanan selama setahun bisa dianggap tradisi oleh warga, tapi hukum melihatnya sebagai pelanggaran. Pejabat juga berada dalam dilema: menerima pemberian berisiko melanggar hukum, menolaknya bisa dianggap tidak menghormati tradisi.

Dampak pada Hubungan Sosial. Pengendalian ketat terhadap tradisi berbagi dapat mengubah dinamika sosial. Penolakan pemberian secara terbuka oleh pejabat mungkin memicu ketegangan dengan masyarakat yang tidak memahami aturan hukum.

Tantangan Implementasi. Sulitnya memisahkan niat tulus dari motif korupsi menjadi kendala utama. SE itu membutuhkan definisi yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh, serta sosialisasi yang masif agar tidak menimbulkan kebingungan.

Jalan Tengah: Menyelaraskan Tradisi dan Hukum. Edukasi Masyarakat. Pemerintah Jawa Barat dapat mengedukasi bahwa tradisi berbagi tetap diperbolehkan selama tidak melibatkan pejabat publik dalam kapasitas jabatannya atau pihak yang memiliki kepentingan. Misalnya, berbagi antarwarga biasa tetap sah, tetapi pemberian kepada ASN harus dihindari. Pengecualian yang Jelas. Kebijakan bisa menetapkan pengecualian untuk pemberian bernilai kecil (misalnya di bawah Rp100.000) atau dari keluarga dekat, seperti yang dilakukan dalam pedoman KPK tentang pengendalian gratifikasi. Alternatif Tradisi. Mengalihkan tradisi pemberian kepada pejabat menjadi donasi untuk kegiatan sosial, seperti bakti sosial atau bantuan ke panti asuhan, dapat mempertahankan semangat berbagi tanpa melanggar hukum. Penegakan Selektif . Fokus penegakan hukum pada kasus gratifikasi bernilai besar atau dengan bukti kuat adanya konflik kepentingan, sehingga tradisi kecil-kecilan tidak terdampak berlebihan.

Dampak Pengiring Bagi ASN di Jawa Barat

Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor: 24/PW.01.02/INSPT. Tentang Pengendalian Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar Lainnya memiliki pengaruh signifikan dalam beberapa aspek berikut:

Peningkatan Kesadaran Anti-Korupsi: Keputusan ini diperkirakan bertujuan untuk memperkuat kesadaran di kalangan pegawai negeri, penyelenggara negara, dan masyarakat di Jawa Barat tentang bahaya gratifikasi yang dapat mengarah pada korupsi, terutama pada momen hari raya keagamaan dan hari besar lainnya. Tradisi berbagi di hari-hari tersebut sering kali dimanfaatkan untuk menyamarkan pemberian yang melanggar hukum, sehingga kebijakan ini bisa menjadi pengingat dan pedoman untuk menjaga integritas.

Penguatan Pengendalian Gratifikasi: Kebijakan ini kemungkinan mewajibkan pelaporan setiap penerimaan gratifikasi yang terkait dengan jabatan atau bertentangan dengan tugas, sesuai dengan regulasi nasional seperti UU No. 20 Tahun 2001. Pengaruhnya dapat terlihat pada peningkatan kepatuhan pegawai negeri di Jawa Barat dalam melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) setempat dalam waktu 30 hari kerja, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan jabatan.

Dampak pada Budaya Birokrasi: Dengan adanya keputusan ini, birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel. Larangan menerima atau meminta tunjangan hari raya (THR) atau hadiah dalam bentuk apapun yang tidak sesuai aturan dapat mengubah pola interaksi antara pejabat publik dan pemangku kepentingan, seperti perusahaan atau masyarakat, yang sebelumnya mungkin terbiasa memberikan "ucapan terima kasih" dalam bentuk gratifikasi.

Pencegahan Konflik Kepentingan: Keputusan ini kemungkinan besar juga berpengaruh dalam mencegah konflik kepentingan di kalangan penyelenggara negara. Dengan pengendalian yang lebih ketat, pejabat di Jawa Barat diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima pemberian, terutama yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan publik.

Respons Masyarakat dan Pemangku Kepentingan: Pengaruh lainnya bisa terlihat pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang berinteraksi dengan pemerintah. Jika kebijakan ini disosialisasikan dengan baik, mereka akan lebih memahami bahwa memberikan gratifikasi kepada pejabat dapat dianggap suap, sehingga mendorong hubungan yang lebih sehat dan sesuai hukum.

Namun, efektivitas pengaruh keputusan ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk sosialisasi, pengawasan, dan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Mengacu pada kebijakan serupa di masa lalu, seperti Surat Edaran KPK atau peraturan daerah lainnya, tantangan utama sering kali terletak pada konsistensi penegakan aturan dan budaya yang masih memandang pemberian di hari raya sebagai hal lumrah.

Wallohu’alam bishawab.

Ade Munajat. Penulis kambuhan. Berencana menulis biografi Dedi Mulyadi.