UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) TIDAK MENOLAK KADISDIK JABAR

Oleh Juli Wahyu Pari Dunda

(Alumni UPI Bandung)

Berita tentang penolakan IKA UPI terhadap pelantikan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat pada tanggal 12 Juni 2020, mengundang perhatian masyarakat.

Ada apa IKA UPI menolak?

Itu sebuah pertanyaan bagi saya, sebagai alumnus UPI (dulu masih IKIP). Tetapi secara kelembagaan,  UPI sebagai institusi pemerintah saya yakin tidak sejalan dengan IKA UPI.

Teman-teman IKA UPI harusnya lebih bijak. Jangan sampai hubungan yang  baik antara Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan UPI jadi tidak harmonis. Sedangkan di Dinas Pendidikan mayoritas alumni UPI bekerja sebagai guru, kepala sekolah dan pengawas.

UPI tidak menyiapkan alumninya menjadi birokrat pemerintahan. Kalaupun ada terbentuk dan terekrut berdasarkan kebutuhan pemerintahan, yang diperlukan dalam pengembangan pendidikan.

Pengisian jabatan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan teknis pendidikan di Dinas Pendidikan diberikan kepada alumni UPI adalah sangat wajar. Agar pelaksanaan pendidikan nyambung.

Sebagai alumni UPI, saya berharap Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan untuk mempertimbangkan dalam mengangkat Kepala Bidang SMA, SMK, SLB, KCD dan Kasi Kepengawasan sebaiknya diisi oleh mereka yang pernah bertugas sebagai guru, kepala sekolah dan pengawas.

Kekhasan di lembaga lain misalnya di lembaga TNI, kesehatan dan kejaksaan khususnya bidang teknis pasti diisi oleh orang-orang yang pernah mengikuti pendidikan tentang ke TNI-an, hukum dan kedokteran. Semoga Pendidikan Jawa Barat JUARA. ***