UNTUK PROGRAM HIV AIDS, NGO TIDAK HARUS BERGANTUNG DONATUR LUAR

Teman-teman NGO untuk tidak harus selalu bergantung dengan pendanaan dari luar negeri, melainkan juga harus menggali potensi yang ada di masyarakat dalam negeri. Ibarat ketika kita  sudah terbiasa makan ikan teri (kemampuan sendiri) suatu waktu dapat daging (donator luar negeri) maka kita syukuri. Jangan ketika tidak mempunyai dana lalu kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk hal-hal kemanusiaan khususnya membantu penderita HIV AIDS. Selain itu juga  mengajak ke JIP agar bisa berkolaborasi di tingkat Kementerian khususnya Dirjen HAM serta  kanwil seluruh Indonesia.

Selain itu pendekatan struktural dan kultural menjadi kunci sukses untuk program ke depan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian program HIV/AIDS di Indonesia guna mencapai tujuan 3 Zeros, melalui program CSS-HR (Community System Strengthening and Human Rights).

Pendekatan struktural yakni dengan mengkolaborasikan berbagai program dengan melibatkan birokrasi di level Nasional seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial juga Kementerian Hukum dan HAM melalui regulasi yang bersifat top down. Semenatara pendekatan kultural yakni membangun berbagai jaringan dengan melibatkan unsur atau komunitas masyarakat dengan lebih bersifat batton up berupa partisipasi aktif masyarakat.

Demikian disampaikan Hasbullah Fudail (Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, dalam diskusi dengan Jaringan Indonesia Positip (JIP) NGO yang bergerak di program HIV AIDS di ruangan Kerja Bidang HAM, Rabu, 12/10/2022. Hadir dari JIP yaitu: Wijil Anindyajati, Rivaldi, Irna Rosmawati, didampingi Tim dari Female Plus Bandung Deasy Astriani, Detti, dan Anton Eka.

Dipilihnya bidang HAM sebagai sumber informasi oleh Jaringan Indonesia Positif karena  dianggap lembaga pemerintah yang  konsen untuk membantu program HIV AIDS di Jawa Barat berkolaborasi dengan pemerhati HIV AIDS. JIP akan melaksanakan kegiatan “Review Efektifitas Kegiatan Advokasi Pada Tingkat Distrik” guna melihat sejauh mana proses advokasi yang telah dilakukan oleh para pelaksana program pada tingkat distrik.

Tujuan utama dari program CSS-HR adalah mengeliminasi epidemi HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2030. Di sisi lain terdapat juga tujuan khusus program ini, yaitu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui mekanisme umpan balik dan peningkatan koordinasi dan kolaborasi untuk meningkatkan layanan kesehatan agar lebih sesuai dengan apa yang mungkin diharapkan di bawah rubrik layanan yang berpusat pada masyarakat. Selain itu mengurangi hambatan terkait hak asasi manusia dan memungkinkan lingkungan yang kondusif yang akan mendukung akses kesehatan dengan meningkatkan intervensi multistakeholder tingkat nasional dan daerah dan memperkuat keterlibatan masyarakat.