UPAH GURU
Penulis: Mustar, S.Pd., M.M.
Mustar, S.Pd., M.M.
Baru saja kita menyaksikan
beberapa unjuk rasa buruh, dengan satu tuntutan naikan upah buruh, baik UMK
(Upah Minimum Kota/Kabupaten), maupun UMP (Upah Minimum Provinsi). Tiap tahun
hal itu terjadi, bagai ritual rutin tahunan. Mengapa demikian, jawabannya
karena buruh dan pengusaha menyadari selalu terjadi perubahan menyangkut
kesejahteraan buruh dan keuntungan perusahaan. Kemudian pemerintah memang
memiliki regulasi untuk itu. Jadi jelas mengapa unjuk rasa bagi buruh dirasakan
penting, karena untuk mengingatkan semua pihak terkait.
Berkaitan dengan upah buruh,
terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah regulasi pemerintah
dalam penetapan upah minimum. Pengusaha tidak boleh memberikan upah terendah di
bawah nilai upah minimum di daerah yang bersangkutan. Kedua, kemampuan
perusahaan. Kemampuan perusahaan jelas berbeda pada setiap sektor. Jika
dikaitkan dengan kondisi pandemi sekarang, bisa jadi perusahaan pada sektor
farmasi banyak mendapat keuntungan, oleh karena itu wajar jika upah buruh naik
dengan wajar. Namun berbeda pada perusahaan yang terganggu omzetnya, jelas
harus ada penyesuaian yang dapat dimaklumi oleh buruh. Lalu ketiga ada KHL,
Kebutuhan Hidup Layak. Ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk hidup seorang
buruh, menyangkut sandang, pangan, papan, kesehatan, bahkan rekreasi dan
jaminan sosial. Terus yang keempat, kompensasi rata-rata. Ini berkaitan dengan
kisaran gaji untuk jenis pekerjaan yang sama pada wilayah tertentu. Misalnya
untuk operator jahit di wilayah Jawa Tengah x rupiah, tapi bisa saja di wilayah
Jawa Barat x+1 rupiah. Lalu yang kelima adalah jabatan dan tanggung jawab
kerja. Ini merupakan bentuk kompensasi atas luasnya peran seseorang terhadap
skala tanggung jawab yang dibebankan. Keenam, peran serikat pekerja.Serikat
pekerja dapat membuat kesepahaman dengan pihak pengusaha mengenai mekanisme
pengupahan. Dan ketujuh adalah masa kerja buruh. Jika masa kerja lama maka
tentu saja upahnya pun akan lebih besar. Hal ini normatif pada semua bidang dan
jenjang jabatan.
Lalu bagaimana dengan upah guru?
Untuk guru yang berstatus PNS/P3K tidak perlu dibicarakan gajinya, karena sudah
terakomodir dalam peraturan pemerintah. Namun demikian bukan berarti sudah
memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak. Namun di setiap
provinsi
atau kota dan kabupaten terdapat mekanisme perbaikan penghasilan dengan
tunjangan daerah. Tunjangan ini berbeda pada setiap bidang pekerjaan dan
jabatan. Ironisnya untuk tunjangan jenis ini jabatan guru selalu paling rendah,
bahkan dibandingkan dengan pelaksana golongan 1a pun tidak jauh berbeda. Ntah
seperti apa cara berpikir pengambil kebijakan sehingga seolah-olah jabatan guru
seperti sangat kurang penting. Padahal jika berdasar kelas jabatan dan nilai
jabatan yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), guru golongan III saja
berada pada kelas jabatan 9, dan nilai jabatan 1385. Kondisi ini jika pada
jabatan struktural tidak jauh berbeda dengan kepala seksi atau kepala sub
bagian.
Lantas bagaimana dengan upah guru
tidak tetap (honorer)? Harus diakui bahwa dibandingkan dengan zaman baheula, kondisi pengupahan guru honorer
sedikit mengalami perbaikan, terutama di sekolah negeri. Namun demikian masih
banyak guru honorer di sekolah swasta berskala kecil yang menerima honor “alakadarnya”.
Agak lebih baik guru honorer di jenjang SMA/SMK/SLB di provinsi Jawa Barat.
Mereka terakomodir dalam peraturan gubernur yang menghitung jumlah satuan jam
pelajaran (JP) dikalikan dengan Rp 85.000. Sehingga jika seorang guru honorer
mengajar 24 JP maka akan mendapat upah Rp 2.040.000. Jika dibandingkan dengan
Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebesar Rp 1.810.351, maka guru
honorer di SMA/SMK/SLB Negeri agak lebih sedikit.
Namun sayangnya jika dibandingkan
dengan UMK Kota Bandung tahun 2021 sebesar Rp 3.742.276, masih jauh signifikan.
Apalagi jika dibandingkan dengan UMK di Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312.
Merujuk pada bervariasinya
kemampuan sekolah swasta, maka fakta hari ini bervariasi pula upah guru
honorernya. Lantas untuk di sekolah negeri sudah terstandar, tidak melihat
sekolah grade rendah maupun tinggi. Beda ceritanya jika sekolah negeri masih
menerima IBPD (Iuran Bulanan Peserta Didik), dalam hal ini sekolah masih
memungkinkan untuk membayar lebih bagi guru honorer sesuai dengan kapasitas
baktinya kepada sekolah. Semisal mereka menjadi wali kelas, pembina
ekstrakurikuler, pembimbing siswa, staf bidang wakil kepala sekolah, dan
lain-lain, maka mereka akan mendapatkan tambahan penghasilan yang lebih baik.
Namun sayangnya mereka harus menerima saja upah 24 JP walaupun mereka ikut
berjibaku menguras tenaga dan waktu demi kemajuan sekolah dan pelayanan prima
kepada siswa. Sekali lagi, ntah bagaimana cara berpikir
pengambil kebijakan sehingga tidak peduli pada dedikasi para guru honorer.
Pada dasarnya profesi guru juga
pekerja, dengan demikian kebijakan pengupahan pun selayaknya koheren dengan
sistem pengupahan pekerja lain, seperti buruh di perusahaan, walaupun sekolah
bukan lembaga profit. Walaupun bukan lembaga profit tetapi sekolah adalah
lembaga investasi sumberdaya manusia.
